LONDON | ACEHKITA.COM – Lebih dari 400.000 orang menuntut Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung Sang Suu Kyi dicabut karena sikap diamnya atas tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap warga Muslim Rohingya.
Pemimpin Partai Nasional untuk Demokrasi (NDL) itu diberikan penghargaan bergengsi tahun 1991 karena berkampanye untuk agar negaranya menggelar pemilihan umum yang demokratis.
Namun lebih dari 405.000 orang kini telah menandatangani sebuah petisi di Change.org yang menuntut Komite Nobel untuk menarik penghargaan dari Suu Kyi, yang dinyatakan gagal melindungi kaum minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Sampai detik ini, penguasa de facto Myanmar Aung San Suu Kyi sama sekali tidak melakukan apapun untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan di negaranya,” demikian bunyi petisi tersebut.
Komite Nobel di Norwegia mengatakan, mereka tidak akan membatalkan penghargaan itu, dengan menyebutkan bahwa hanya pekerjaan yang menyebabkan hadiah tersebut diperhitungkan.
Kemarahan di hampir seluruh penjuru dunia kian meningkat atas laporan pembantaian Muslim Rohingya oleh tentara Burma dan milisi Buddha yang tanpa pandang bulu. Tapi, Suu Kyi tetap tak berupaya menghentikan.
Sebelumnya, penerima Nobel Perdamaian termuda asal Pakistan, Malala Yousafzai, juga telah mendesak Suu Kyi untuk bersuara dan mengecam perlakuan tragis terhadap warga suku Rohingya.
“Selama beberapa tahun terakhir, saya telah berulang kami mengecam perlakuan tragis yang disayangkan ini. Saya masih menunggu rekan saya sesama penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk melakukan hal yang sama,” tulis Yousafzai dalam pernyataannya.
“Dunia menunggu dan para Mulsim Rohingya menunggu,” tambah peraih Nobel Perdamaian tahun 2014 itu.
Ribuan rumah dan puluhan desa telah dibakar habis di negara bagian Rakhine, sehingga memaksa sekitar 300.000 orang Rohingya mengungsi untuk menyelamatkan diri dalam waktu hanya dua minggu terakhir.
Militer Myanmar mengatakan bahwa setidaknya 400 orang, “mayoritas militan”, telah tewas dalam kekerasan yang terjadi setelah gerilyawan Myanmar yang menamakan diri Tentara Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi, 25 Agustus lalu.
Namun, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahood Ali mengatakan, Minggu, sedikitnya 3.000 warga Muslim Rohingya telah tewas dibantai pasukan Myanmar dan gerombolan milisi Buddha sejak kekerasan terbaru meletus di Rakhine.
António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa kekerasan dalam operasi yang dilancarkan militer Mynmar mengindikasikan adanya pembersihan etnis Rohingya.[]
Independent.co.uk
