BONN, Jerman | ACEHKITA.COM – Keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tercermin dari partisipasi aktif pada Conference of the Parties (COP 23) Fiji yang dihadiri perwakilan lebih 2oo negara, di Bonn, Jerman, sejak 6 hingga 17 November 2017.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, seperti disebut dalam rilis yang diterima acehkita.com, mengungkapkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Paris Agreement lewat beberapa strategi kunci.
Strategi itu meliputi; 1) Penyusunan kerangka transparansi nasional; 2) Percepatan implementasi perhutanan sosial termasuk skema hutan ada; 3) Restorasi gambut seluas 2 juta hektar; 4) Ratifikasi konvensi minamata; 5) Pengurangan 70% sampah plastik; 6) Mendukung upaya pengendalian perubahan iklim kepada negara berkembang lainnya.
Pada sesi penutupan Pavilliun Indonesia, Siti menekankan agenda pelaksanaan Paris Agreement harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan institusi, termasuk parlemen, masyarakat sipil, pihak swasta dan komunitas internasional.
Dalam rilis itu disebutkan bahwa sejak tahun 2007 Aceh telah menetapkan berbagai kebijakan strategis sebagai upaya dalam pengendalian perubahan iklim terutama yang bersumber dari sektor hutan dan lahan.
Kebijakan itu meliputi moratorium logging dan perbaikan tatakelola kehutanan dan perizinan. Upaya itu ditujukan untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang ditengarai menjadi faktor penting dalam perubahan iklim.
Luas tutupan hutan Aceh kini lebih dari 3 juta hektar, yang menjadikannya sebagai wilayah sub nasional dengan tutupan hutan terluas di Sumatera, dan secara otomatis menjadi harapan bagi Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang telah disampaikan sebagai komitmen nasional dalam NDC (Nationally Determined Contribution).
Utusan Aceh yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia dengan difasilitasi proyek SICCR-TAC (Support to Indonesia Climate Change Response-Technical Assistance Component) yang didanai Uni Eropa, disambut hangat sejumlah stakeholder kunci pada event itu.
Sejumlah permintaan dan dorongan untuk melakukan konsolidasi upaya sinergis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat sub national diterima utusan Aceh dari berbagai pihak seperti UNCDF, GCF (Green Climate Fund), dan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia guna memfasilitasi pertemuan tindak lanjut pada kuartal ke-2 tahun depan.
Perwakilan Pemerintah Aceh, Kautsar Muhammad Yus, anggota DPRA, yang berada di Paviliun Indonesia menyambut baik dorongan ini.
Kautsar menyatakan bahwa Parlemen Aceh, telah memiliki Kaukus Pembangunan Berkelanjutan yaitu platform komunikasi antara anggota parlemen Aceh dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat umum yang bersidang setiap kuartal sekali membahas berbagai topik khusus yang telah disusun.
“Kita menyambut tantangan ini dan sesungguhnya tanpa diminta, Aceh memang sudah berencana melakukan konsolidasi secara intens terkait isu pembangunan berkelanjutan dan khususnya soal perubahan iklim di tahun 2018” katanya dalam rilis tersebut.
Pada event itu akan diundang mitra potensial di tingkat nasional dan global untuk bersinergi dan mendukung aksi-aksi nyata tekait perubahan iklim di Aceh.
Utusan Aceh lain Tarmizi mengungkapkan bahwa Gubernur Irwandi Yusuf menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan, termasuk perubahan iklim.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh (RPJMA) yang sedang dirampungkan, katanya, telah dituangkan rencana pengembangan skema insentif bagi wilayah hulu yang memberikan jasa lingkungan bagi wilayah hilir.
“Secara analogis, di tingkat nasional, kami sangat berharap pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif dan perhatian lebih baik terhadap Aceh yang telah dan selalu memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah deforestasi dan degradasi hutan meskipun pada saat sulit, dimana tahapan pembangunan jangka panjang Aceh berada pada fase yang menghadapi tekanan terhadap kebutuhan pembukaan lahan,” katanya.
Falevi Kirani, anggota delegasi Aceh lain menambahkan, Aceh tetap berkomitmen mendukung pemerintah pusat dalam memenuhi target NDC.
Aceh juga adalah salah satu founding members atau anggota pendiri dari Governors Climate and Forest Task Force (GCF) dan kini ditunjuk menjadi salah satu executive committee (komite eksekutif), yaitu forum komunikasi tingkat provinsi atau negara bagian untuk agenda perubahan iklim dan kehutanan.[]
