BANDA ACEH, acehkita.com. Calon anggota legislatif dari Partai Rakyat Aceh (PRA) diminta untuk menjadi pelayan rakyat, bukan malah dilayani rakyat. Karenanya, jika terpilih menjadi wakil rakyat nanti, kader PRA diminta memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Caleg dari PRA bukan pemimpin, tapi babu yang siap melayani rakyat,” kata Ketua Umum Partai Rakyat Aceh Aguswandi BR saat berkampanye di halaman parkir Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh, Sabtu siang.
Kampanye di putaran akhir ini selain dihadiri ratusan orang dewasa, juga ikutserta anak-anak di bawah umur. Selain berkampanye di depan pendukung di Banda Aceh, secara serentak PRA berkampanye di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Subulussalam, dan Pulau Sabang.
Aguswandi menambahkan, semua calon anggota legislatif dari PRA diharuskan menandatangani kontrak politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. “Jika tidak menjalankan program yang telah disepakati dalam kontrak politik, semua caleg bisa dipecat oleh pengurus partai,” ujar Aguswandi.
Aguswandi berjanji akan memperjuangkan minimal 60 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Juru Kampanye PRA Wiratmadinata menyebutkan, PRA akan selalu mendukung perdamaian Aceh. Pasalnya, perdamaian yang telah dicapai di Aceh bukan usaha sekelompok orang, tapi merupakan upaya yang digagas semua komponen masyarakat yang muak dengan peperangan dan konflik.
Menurutnya, perdamaian itu tidak boleh tercabik-cabik hanya gara-gara perebutan pengaruh dalam pemilihan umum ini. “Proses pemilu tidak boleh merusak damai Aceh,” kata Wira.
Partai Rakyat Aceh mengaku siap membubarkan diri jika kehadirannya bisa merusak perdamaian. Pernyataan ini ditegaskan Wiratmadinata seiring semakin santernya isu bahwa partai politik lokal di Aceh yang sah menurut Nota Kesepakatan Damai yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Pakta Damai Helsinki mengamanatkan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan lahirnya partai politik lokal di Aceh.
Wiratmadinata mengajak semua kader PRA tidak berperilaku arogan dan mengintimidasi pemilih karena tindakan itu bisa mengganggu perdamaian. “Perdamaian harga mati bagi PRA,” tegasnya. []