Mengapa Saya Menolak Todung Jadi Jaksa Agung? (4)

Situs acehkita.com yang sekarang bisa Anda akses, sesungguhnya berkat pengorbanan tak terhingga seorang wartawan lokal bernama Fakhrurradzie M Gade, bersama kawan-kawan yang setia sejak lima tahun silam. Sedangkan koran Acehkita yang diterbitkan PT MDD, sudah lama almarhum dengan berbagai gelimang dana yang diperolehnya dari funding.

—

Karyawan Mogok
Mendengar keputusan yang arogan tersebut, pada Senin (12/9) malam, kawan-kawan SePAK melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja kepada lima board yayasan. Ini bukti bahwa kami memiliki iktikad baik karena memberitahukan pemogokan. Ini pilihan paling berat setelah sekian lama kami tunda, mengingat publik tetap membutuhkan informasi. Mogok itu sendiri dimulai pada 13 September 2005. Merespon pemogokan karyawan, Caretaker Pengurus Yayasan (dalam hal ini Otto Syamsuddin Ishak dan Debra H Yatim) mengeluarkan surat tertanggal 14 September 2005, yang memutuskan penutupan dan pengosongan kantor Yayasan, yang berakibat pada pengusiran para karyawan. Secara provokatif, Debra dan Otto menyewa seorang Satpam agar para karyawan segera keluar dari kantor.

Debra Yatim bahkan meminta karyawan keluar dari halaman kantor di Jalan Bojonegoro ketika melihat anggota SePAK berdiam di halaman sebagai tanda mogok. Bagi SePAK, ini sama saja dengan pengusiran. Sebab, kami melakukan mogok kerja dengan tidak mengganggu dan merusak serta menghilangkan/menjual aset Yayasan. Sebaliknya, justru para board lah yang kami curigai melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan aset yayasan dengan memboyong semua dokumen keuangan dengan dalih untuk kepentingan audit. Padahal, audit oleh akuntan publik lazimnya dilakukan di lokasi tempat kantor beroperasi, dan disaksikan berbagai pihak, termasuk bagian keuangan.

Bagian Keuangan Mengundurkan Diri
Karena aksi pengusiran, pengambilan sepihak semua dokumen keuangan (dan salah satu kesempatan dilakukan tanpa tanda terima), maka kawan-kawan bagian keuangan merasa tertekan, terintimidasi, dan ketakutan. Sehingga mereka pun (tiga orang) memilih mengundurkan diri.

Apalagi ada pernyataan Smita Notosusanto kepada Tempo Interaktif (14/9) bahwa, “kantor itu sudah menjadi semacam indekosan gratis sehingga kami terpaksa menertibkannya.”

Bila mengingat ini, saya sering tertawa geli. Sebab bagi saya, ini adalah bukti yang telanjang bahwa para juragan LSM tidak paham kegiatan media, dan hanya duduk menikmati posisinya sebagai board dengan berbagai kewenangan pengelolaan keuangannya. Seingat kami, kami sedang mengelola media situs. Artinya apa? Artinya, bahwa media ini harus me-running berita 24 jam, entah itu dini hari, siang terik, subuh, atau malam. Justru aneh bila ada kantor media (apalagi media online) yang kantornya sudah tutup jam 5 sore.

Lagipula, banyak wartawan dan karyawan yang berasal dari Aceh, sehingga mereka kerap singgah dan bermalam. Aturan bermalam bagi orang luar sudah diterapkan dan ditanda tangani oleh Risman sebagai direktur. Lagipula, soal siapa bermalam dan berapa lama, kamilah yang mestinya paling khawatir. Karena data jatidiri para wartawan yang menggunakan nama samaran, foto-foto mereka, nomor telepon, dan alamatnya, semua ada di kantor. Semua di bawah tanggung jawab saya.

Kami juga bermalam jika deadline majalah. Kami semua begadang dan bermalam hingga berhari-hari untuk mengerjakan majalah dua bahasa, termasuk para editor bule. Lagipula, banyaknya staf yang bermalam, tak lepas dari tugas-tugas yang diberikan para board sendiri, terutama sejak ada tambahan tugas mengurus koran dan rental mobil. Apalagi sejak tsunami, aktivitas relawan sangat padat, sehingga mereka terpaksa kerja siang-malam.

Jadi kami anggap, satu-satunya kerisauan para board tentang para karyawan yang menginap di kantor, adalah tak lain, sejak kasus ini muncul, mereka khawatir kami akan menggalang perlawanan dari kantor dan menduplikasi dokumen dan bukti-bukti keuangan. Titik.

Dengan pengusiran karyawan dan penutupan kantor itu, maka SePAK pun mengajukan sejumlah resolusi baru (15 September 2005):

1. Tidak hanya menuntut pemecatan Sdri Smita Notosusanto, tetapi sekaligus menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA kepada semua jajaran board acehkita (Todung Mulya Lubis, Otto Syamsuddin Ishak, Debra Yatim, Binny Buchori).

2. Dengan MOSI TIDAK PERCAYA ini, kami menuntut kelima nama tersebut, mengundurkan diri dan akan dilakukan musyawarah besar para stakeholder Acehkita (jaringan wartawan, lembaga-lembaga donor, dan masyarakat yang peduli) untuk membentuk lembaga baru.

3. Menyerukan kepada lembaga donor untuk tidak memberikan komitmen pendanaan apapun dan menghentikan segera komitmen yang telah disetujui, sebelum adanya klarifikasi dan penyelesaian atas masalah ini. Kami juga menghimbau kepada lembaga-lembaga donor untuk mencari infomasi dari sumber-sumber alternatif (second opinion) dan tidak semata-mata menerima begitu saja informasi resmi yang disampaikan oleh para board.

4. Kami meragukan hasil audit yang akan dilakukan oleh auditor yang ditunjukan Board, sebab seluruh berkas dan data keuangan telah diambil alih oleh Board, dan dibawa keluar dari kantor Yayasan Acehkita. Di harian Rakyat Merdeka edisi 15 September, Otto Syamsudin berdalih, pengambilan berkas-berkas itu karena pihak Board akan melakukan audit internal, sebelum mengundang akuntan publik. Sebuah alasan yang lebih banyak mengundang tanya, daripada memberi jawaban.

Hingga saya tulis catatan ini, audit yang dijanjikan Todung Mulya Lubis dan para board Yayasan Acehkita itu tak pernah ada. Saya mengirimkan sejumlah dokumen ke berbagai LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) dan GeRAK (Gerakan Anti-Korupsi, sebuah LSM di Aceh). Kami juga menembusi para funding dan donatur dari berbagai negara. Para wartawan kala itu memang tak punya cukup energi untuk mengadvokasi kasus ini hingga menjadi persoalan hukum. Sebagian harus terus meliput peristiwa di Aceh dengan kendaraan media yang berbeda, dan sebagian lainnya harus melanjutkan menyambung hidup. Saya sendiri kemudian bekerja di RCTI pada Januari 2006.

Situs acehkita.com berhasil diselamatkan oleh SePAK dan kemudian secara terhuyung-huyung tetap berusaha terbit. Adalah mantan wartawan Kompas dan BBC, Arya Gunawan, yang sempat mengulurkan bantuan atas nama UNESCO (tempatnya bekerja) agar situs acehkita.com bisa bertahan hidup dalam beberapa bulan. Setelah itu, tak ada lagi pemasukan. Semua berita dan foto dikerjakan oleh kawan-kawan wartawan lokal secara swadaya. Tak ada yang menggaji. Beberapa kali situs kami ditutup karena tak bayar iuran hosting bulanan yang hanya Rp 500 ribu.

Saya tak akan pernah melupakan kasus ini. Tapi jelas tak ada waktu untuk kembali mengungkitnya, hingga kemudian ditelepon majalah Tempo, pekan lalu. Saya baru sadar akan ada kabinet baru dan orang-orang yang mungkin menjabat punya catatan-catatan yang mungkin tak banyak diketahui orang ramai. Tapi saya tetap tak mau usil, karena pasti dikira subyektif. Saat Binny Buchori mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar, saya baru keluar dari RCTI dan memulai hidup baru sebagai freelancer. Waktu saya jadi sangat berharga sejak tak lagi terima gaji bulanan. Jadi memang tak ada waktu untuk ngurusi atau merecoki pencalonannya. Karena itu saya bersikap biasa saja saat mendengar dia gagal ke Senayan.

Saya juga tak ikut-ikutan “menggarami luka” ketika Todung dipecat Peradi, meski di meja kerja saya di RCTI, tiba-tiba berdatangan dokumen seputar kasus tersebut, termasuk dokumen-dokumen rekomendasi TBH KKSK yang melibatkan namanya, kasus Sugar Grup di Lampung, dll-dll.

Tapi untuk sebuah posisi Jaksa Agung Republik Indonesia? Saya barangkali merasa perlu sedikit celometan, membagi catatan.

Ketika menelpon saya dan menjadikannya sebagai salah satu narasumber, majalah Tempo tak akan membiarkan halamannya dipenuhi dendam pribadi atau urusan personal. Karena itu, saya yakin sepenuhnya bahwa kasus ini masih diingat publik. Masih dianggap penting. Apalagi saat itu, organisasi wartawan seperti AJI atau afiliasi internasionalnya di tingkat ASEAN (SEAPA) dan dunia (IFJ) mengecam penutupan Acehkita yang dianggapnya sebagai bentuk pemberangusan terhadap pers. Server acehkita.com yang berisi ratusan artikel dan foto, juga data selama pemberlakuan status darurat di Aceh, hingga kini tak bisa diakses dan dinikmati publik. Padahal banyak hal yang bisa dipelajari dari situ oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Situs acehkita.com yang sekarang bisa Anda akses, sesungguhnya berkat pengorbanan tak terhingga seorang wartawan lokal bernama Fakhrurradzie M Gade, bersama kawan-kawan yang setia sejak lima tahun silam. Sedangkan koran Acehkita yang diterbitkan PT MDD, sudah lama almarhum dengan berbagai gelimang dana yang diperolehnya dari funding.

Jadi saya memang tak habis pikir bila Todung Mulya Lubis selalu diidentikkan dengan pembela kebebasan pers, hanya karena dia membela majalah TIME melawan Soeharto. Pembelaan yang tentu didasari atas kontrak komersial dari sebuah perusahaan media internasional raksasa. Dus, saya tak yakin ada pengacara yang anti-kebebasan pers sekalipun, mau menolak kontrak yang disodorkan TIME itu.

Pembela kebebasan pers yang sesungguhnya di mata saya adalah orang-orang seperti Fakhrurradzie, Maimun Saleh, Yayan Zamzami, Hotli Simanjuntak, Nani Afrida, Abu Chaideer, Ucok Parta, Hasbi Azhar, Yuswardi Ali Suud, Adi Warsidi, Heri Juanda, Imran MA, Ivo Lestari, Munawardi Ismail, Halim Mubary, Nurdin Hasan, Arie Maulana, atau nama-nama lain yang tak bisa saya—apalagi Todung—ingat. (SELESAI)

Pondokgede, 19 Oktober 2009
Dandhy D Laksono
[]