SIGLI | ACEHKITA.COM — Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Partai Aceh, mempertanyakan besarnya alokasi dana pendidikan pada 2009 tak sebanding dengan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.

Demikian yang dipaparkan anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh Mahfuddin Ismail, dalam lanjutan sidang perubahan anggaran (APBK) 2009 di gedung DPRK Pidie Kamis (3/12). Lanjut dia, anggaran pendidikan di Pidie mencapai Rp200 milyar. Padahal APBK Pidie “hanya” 598 milyar.

Namun, dana yang dinilai besar itu tak bisa mendongkrak kualitas pendidikan di Pidie. “Ini yang kami pertanyakan. Kok dananya banyak, mutunya bobrok,” kata Mahfuddin Ismail.

Mahfuddin juga menyorot kesejahteraan guru. Pemerintah belum membayar tunjangan fungsional guru selama delapan bulan. Tunggakan ini terjadi dalam kurun waktu 2007-2009.

“Dikemanakan uang (pendidikan) sebesar itu,” gugat Mahfuddin.

(Sekedar informasi, kas Pemerintah Pidie sempat minus pertengahan tahun ini. Akibatnya, gaji sejumlah pegawai di kabupaten penghasil beras itu tak terbayar.)

Kepala Dinas Pendidikan Pidie Bukhari Thahir dalam penjelasannya mengatakan, pihaknya tidak mengelola uang pendidikan sebesar Rp200 milyar, karena banyak pemotongan. “Dana itu banyak terkuras untuk gaji guru,” kata dia. []