Berita
Hubungan Aceh-Jakarta Masih Jadi Masalah
JAKARTA | ACEHKITA.COM – Hubungan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat, Jakarta, masih menjadi masalah dalam penguatan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah ini. Hal ini mencuat dalam seminar ‘Bina Perdamaian di Aceh: Memacu Pembangunan, Mencegah Konflik’ di Jakarta, Senin (25/1).
Inspektur Jenderal (Pol) Budi Utomo, Ketua Desk Aceh di Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, menyebutkan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mendeteksi beberapa permasalahan dalam memelihara perdamaian Aceh.
Menurutnya beberapa masalah yang muncul adalah masih adanya hambatan berupa sinkronisasi antara pusat dan daerah Aceh. Selanjutnya adalah adanya kesenjangan sinergi di antara kelompok-kelompok yang perduli terhadap masalah Aceh, disebabkan oleh banyaknya kepentingan.
“Ada juga permasalah kelompok pascakonflik, seperti KPA (Komite Peralihan Aceh), PETA, Forkab dan kelompok lainnya,” ujar Budi.
Isu pemekaran provinsi juga menjadi kerikil kelanggengan perdamaian, selain belum terakomodasinya sejumlah butir kesepakatan perdamaian di dalam Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Sementara itu, DR Rizal Sukma yang menjadi juru bicara Tim APAC mengatakan pihaknya masih mencari masukan dari berbagai pihak untuk melengkapi hasil kajian dan analisis tentang penguatan perdamaian dan pembangunan Aceh.
“Acara ini adalah bagian untuk melengkapi laporan. Nantinya rekomendasi akan disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan Aceh maupun lembaga donor,” ujar Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu. []
Akses ACEHKITA.COM versi mobile melalui telepon selular, iPhone, BlackBerry, Android, dan tablet Anda di alamat: m.acehkita.com
Tweet
Ini adalah salah satu masukan: A. Untuk Indonesia: “Membangun Indonesia tidak selalu membangun daerah, tapi membangun daerah sudah pasti membangun indonesia”. B. Untuk Aceh: “Hitam di atas Putih” dan, ini bukan untuk utk direbus dan diminum air sebagai obat penenang;…akan tetapi: utk sa’at ini,agar Aceh dlm NKRI pusat hanya menerima pajak tertentu,selebihnya adl urusan Aceh,dan; bukan sebalik nya.(Ketidakpuasan adalah bencana).
Pemimpin Aceh harus extra hati-hati jangan sampai terbuai dan tertipu lagi, MoU sudah disepakati, itu merupakan harga mati
kalau tau masih ada yg tidak beres ya jgn tidur dong
njan ka mulai di goreng di jakarta , hati hati , jangan sampai terbelingueng , fokus pada point point njang belum terkabul di dalam uupa , jangan dengar persaoalan jakarta itu yang hanya tukang tipu
ahlan, pemda aceh dan DPRA harus berani dan tegas terhadap pempus jakarta dalam memenuhi hak rakyat aceh ; pelaksanaan UUPA sesegera mungkin dan sesuai dengan MoU helsinki (penerbitan PP dan Keppres serta point2 yang belum sesuai). pengingkaran dan kelalaian terhadap pemenuhan hak rakyat aceh (UUPA) merupakan bukti pempus jakarta tidak komit dan ikhlas terhadap pemeliharaan keamanan dan perdamaian di aceh.
betoe abu harga mati maka nya pemerintah aceh harus teliti dg baik undang 2 aceh ,,,jangan sampai di tipu lagi oleh indonesia
Massalahnya adalah pihak pertama dalam hal ini jakarta ingkar janji. Banyak point MOU yg enggan dilaksanakan dan selalu ditunda-tunda.
Salah satunya mana itu KKR Aceh ?
Kingkong eh tni dilawan……
Pletak
Kitaharapkan kepada semua masyarakat Aceh jangan mudah terpengaruh dengan propokasi2 yang bisa menjatuhkan aceh,Dan pemerintah aceh juga harus berhati2 ,jangan sampai berulang sejarah lama.
pemerintah aceh sekarang harus bijak melaksanakan tugas 2 pemerintah dlm parlemen aceh harus banyak musyawarah ,,,,tentang poin 2 yg belum di sah kan oleh jakarta ,,,,,jangan berulang kali seperti yg dulu,,,,,,,,,hasan saleh ,,,,makanya orang atas harus tanyak sama bawahan nya yg di bawah ,,,,,,jangan anggap diri saya pandai,,,,,,itu bodoh,,,,,,,apa lagi aceh sekarang sudah baik dan sudah ada perningkatan ,,dan kemajuan,,pemerintah harus buat lebih baik lagi supaya aceh maju kedepan
nyan kenuk jipenget lom, dumna ka krban urueng dn ditna trep konflik d aceh utk makmu dn dmai d aceh, bek sampe muulang lgee dilee.. sdh saat jh, tanyoe bena karakter aceh bk droteh, lgee aceh dilee..lage ngroe jepang..bek sampe jipuboneka but hamba penjajah..MOU hrg mt.
Kalo memang begitu analisanya, kenapa Aceh tidak diberikan saja menjadi negara bahagian dari Indonesia (NKRI)seperti halnya Taiwan, Hongkong dan Macau yang merupakan negara bahagian dari Republik Rakyat China. dimana dapat mengatur pengembangan negaranya sendiri baik ekonomi, pendidikan dan kemajuan dibidang lainnya. dengan terbentuknya Aceh menjadi negara Bahagian dari NKRI, Jakarta tidak perlu membuang banyak fikiran kepada Aceh hanya memantau perkembangan Aceh dengan sendirinya Aceh dapat mempertahankan kedamaian yang abadi.
Untuk menciptakan perdamaian abadi di aceh dan terhindarnya hubungan yang tidak baik antara Jakarta dengan Aceh. bentuk suatu negara bahagian Aceh dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sepertihalnya Taiwan, Macau dan Hongkong di bawah Pemerintahan Repuplik Rakyat China. sehingga Aceh Mampu membangun lebih maju dan damai tetap dipertahankan.
Kalau memang Indonesia itu punya iktikad baik dalam menjaga perdamaian di Aceh, maka itu Insya Allah akan terjaga tapi apabila Indonesia tidak ingin Aceh maju maka perdamaian pun akan seperti orang yang sudah lumpuh tidak bisa berjlan lagi, karena mou diteken terus tapi pelanggaran tetap dilakukan.