Di manakah tempat Jusuf Kalla dalam sejarah dan demokrasi Indonesia? Pertanyaan ini penting dikemukakan ketika masa baktinya sebagai wakil presiden usai 20 Oktober 2009. Awal bulan ini, posisi JK sebagai ketua umum Partai Golkar telah digantikan Aburizal Bakrie. Namun demikian, sosok JK lebih luas dari dua jabatan yang pernah disandangnya itu.

Satu yang dikenang dengan tinta emas selama JK menjabat wapres, adalah saat ia sanggup mendorong Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia meneken perjanjian damai di Helsinki, Agustus 2005. Ini bukan pekerjaan gampang, lantaran sejarah konflik sejak awal 1950-an telah mengeras menjadi konflik vertikal: Negara digugat lantaran tak mampu memberi keadilan dan telah berlaku represif terhadap gerakan perlawanan yang digelorakan Hasan Tiro pada 1976.

Di masanya Abdurrahman Wahid pernah berikhtiar, namun terantuk batu. Pada 9 Desember 2002, GAM dan RI berdamai dengan bantuan Henry Dunant Centre (HDC) dalam sebuah kesepakatan untuk menghentikan permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Sialnya prakarsa itu hanya berumur tiga atau empat bulan. Perang kembali berkobar karena kedua pihak bersikap curiga dan tidak percaya atas ketulusan masing-masing. Kekerasan dan militerisme tak mau pergi dari bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan Megawati Soekarnoputri memberlakukan darurat militer untuk Aceh pada 2003.

JK membalik cerita muram itu. Berpengalaman mendamaikan dua kelompok bertikai di Poso dan Ambon, saudagar ini menulis nama harum di sanubari rakyat Aceh dan juga bagi rakyat Indonesia secara umum. Seperti biasa JK menerjunkan dua orang kepercayaan dan berpengalaman di medan Poso dan Ambon untuk menggalang damai, yakni Hamid Awaluddin dan Farid Husein. Ia pun menggaet Juha Christensen lewat Farid Husein. Juha tak lain warga Swedia yang pernah melakukan penelitian ihwal bahasa di Sulawesi. Dari Juha inilah kawat perdamaian disambungkan dengan Martti Ahtisaari (bekas presiden Finlandia penggerak Crisis Management Initiative) dan lalu petinggi GAM seperti Tiro di Swedia. Singkat kata konflik Aceh yang berumur hampir 30 tahun dapat diakhiri.

Republik harus “membayar” damai itu termasuk membolehkan berdirinya partai lokal di Aceh seperti dituntut GAM. Ini ditentang serius partai nasionalis semacam PDI Perjuangan. Konon JK dikarunia akal panjang sehingga di kala terjepitnya, ia bisa bersiasat. Saat ada yang menyebut partai lokal melanggar konstitusi, JK dengan sigap menyebut bahwa Republik pernah punya sejarah dengan partai lokal, yakni pada Pemilu 1955. Perundingan di Helsinki pun berakhir gemilang. Partai lokal disetujui, GAM setuju tetap berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—suatu yang “dikeramatkan” kalangan ultranasionalis.

Saya ingin meletakkan ini di balik riuh rendah atas pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, SBY-Boediono. Ini penting karena yang berlalu biasanya mudah dilupakan. Begitu pula dengan JK, yang memerankan diri bak sosok Kumbakarna dalam epos Ramayana. Di situ pula JK tergolong unik perannya dalam demokrasi Indonesia.

Mari kita ingat episode sebelum Pilpres, Juli 2009. Demokrat yang memenangkan Pemilu legislatif telah menerbitkan kepercayaan begitu tinggi pada sang incumbent, SBY. Tak pelak faktor JK dan Golkar menjadi kurang diperhatikan SBY. Kongsi SBY-JK pecah, karena SBY dan Demokrat tak tandas dalam memberikan sinyal apakah akan terus bersama JK dan Golkar atau tidak.

Dalam pada itu, PDI Perjuangan pun tak kunjung mendapat kawan kongsi untuk mendorong Megawati maju ke Pilpres. Kondisi ini tak pelak membuat sebagian akademisi cemas. Jangan-jangan hanya ada calon tunggal yang maju ke perhelatan politik lima tahunan tersebut. Padahal taruhannya amat besar bagi demokrasi lantaran UU Pilpres mensyaratkan harus ada setidaknya dua calon agar Pilpres bisa digelar.

JK-lah yang menerobos kebekuan itu dengan berperan bak Kumbakarna. Sosok ini diceritakan sebagai raksasa, adik Raja Alengka Rahwana yang berjiwa kesatria dan bijaksana. Kumbakarna berani mengatakan salah adalah salah, dan benar adalah benar.

Ia raksasa yang “dikutuk” tidur sepanjang hidupnya. Adalah Rahwana yang membangunkan Kumbakarna dari tidurnya yang panjang. Alengka memerlukan tenaganya untuk menjaga martabat kerajaan dari perang dengan Rama (yang dibantu jutaan pasukan kera di bawah Panglima Hanuman/kera putih). Ia maju ke medan perang sebagai kesatria membela tanah airnya.

Sedikit banyak JK maju ke laga Pilpres dengan menggandeng Wiranto untuk menjaga martabat Golkar yang “ditinggalkan” oleh Demokrat. Sebagai nakhoda beringin, JK sadar betul probabilitas menang lebih kecil dari SBY. Maka dipompalah semangat intern Golkar untuk mendukungnya, kendatipun tak mampu merangkul seluruh faksi di beringin.

Boleh dikata, majunya JK ke ajang Pilpres 2009, tak lebih baik dari dukungan Golkar pada Wiranto yang menang konvensi capres Golkar tahun 003 lalu. Dukungan untuk JK “compang-camping” kendatipun ia bisa erangkul Wiranto (Hanura). Berkat JK, pengelompokan politik menjadi elas. Megawati pun lalu menggandeng Prabowo Subianto (Gerindra) ebagai cawapres. Bangsa ini pun terselamatkan dari kekosongan ekuasaan jika SBY menjadi satu-satunya capres.

Dengan kalkulasi cermat, JK sebenarnya tak harus maju dalam Pilpres 2009. Cara itu akan menyelamatkannya dari posisi “pecundang”. Toh ia lebih memilih jadi kesatria yang membela partainya. Di kanvas debat capres, JK justru bukanlah pecundang. Ia dinilai menang dalam sejumlah debat yang digelar sejumlah stasiun televisi. Yang menonjol darinya, jawabannya lugas, taktis tapi mengena. Ia santai, penuh humor meski tetap tak melupakan substansi.

Publik masih ingat kalimatnya pada debat capres terakhir. Ia berujar lantang, siap pulang kampung, kembali mengurus bisnis, mengurus masjid dan kembali mengurus perdamaian jika kalah dalam ajang Pilpres. Di ujung debat ia selipkan perkataan sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khaththab, “segala yang terbaik akan saya berikan pada negeri ini” (www.tempointeraktif, 2 Juli 2009).

Di akhir kepemimpinannya di Golkar, JK berikhtiar mengoreksi sikap parpolnya yang enggan mengambil jarak terhadap pemerintahan berkuasa. Baginya, Golkar hanya punya dua pilihan: beroposisi atau mendukung pemerintah. Lontarannya sempat menerbitkan riak di Munas Pekanbaru, awal Oktober lalu. JK ingin Golkar mengambil posisi sejarah sebagai oposisi, sesuatu yang tak pernah dilakukan parpol itu sejak berdiri 1964.

Secara implisit, ia hendak mengatakan, “sudahlah kita ini kan kalah dalam Pemilu. Posisi terbaik yang bisa mendongkrak citra di hadapan pemilih tahun 2014 nanti justru jika tak bersekutu dengan kekuasaan.” Beda dengan 2004: Golkar menang Pemilu dan kadernya (JK) terpilih sebagai wapres, sehingga pantas kader-kadernya berada di dalam kabinet.

Sayang kepak sayap merpati itu tak cukup kuat menggerakkan roda sejarah Golkar untuk berkiprah di luar langgam tradisionalnya. []

Mohd. Samsul Arifin, mantan Kepala Riset dan Dokumentasi acehkita.com.

*) Artikel ini dipersembahkan untuk mensyukuri damai di Aceh & memperingati sebuah nama yang sebentar lagi mungkin sedikit dilupakan publik, Jusuf Kalla.