BANDA ACEH| ACEHKITA.COM — Perdamaian yang terwujud di Aceh hendaknya menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan konflik dengan Pemerintah. Penyelesaian dengan mengedepankan proses dialog akan membuahkan hasil dibanding pendekatan militer.

”Penyelesaian konflik Aceh, kita harap juga diterapkan di Papua,” ujar Amiruddin Usman, Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh, dalam diskusi Konsilidasi Gerakan Demokratis Aceh-Papua antara aktivis dari Papua dan elemen sipil Aceh, di Banda Aceh, Kamis (7/1).

Kegagalan penyelesaian konflik secara militer dapat dilihat pada saat pemerintahan otoriter menerapkan cara tersebut dalam menyelesaikan konflik Aceh sebelumnya. “Zaman otoriter pakai cara ini hasilnya apa, korban jiwa yang bertambah tapi damai tidak kunjung datang,” katanya

Menurut Amiriruddin, hal yang tak kalah penting adalah melihat penyebab konflik itu terjadi. “Sebenarnya ada lima hal yang cukup berperan seperti, kemiskinan, kebodohan, kesehatan, keterbelakangan dan keadilan,” sebutnya.

Isu globalisasi, kata Amiruddin, sangat berpengaruh dan menjadi sektor penting dalam menentukan sikap suatu bangsa dalam menyelesaikan konflik. “Itu juga berlaku dalam proses penuntaskan konflik antara kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI,” ujarnya.

Untuk konflik Papua, sebut Amiruddin, kesulitan terjadi karena pergerakan organisasinya masih terkotak-kotak, sehingga para tokoh adat sulit diajak berdialog. Berbeda dengan GAM yang terstruktur dengan jelas, dari para kombatan hingga ke Wali Nanggroe.

“Organisasi yang jelas membuat TNI/Polri bisa duduk bersama berdialog.” tegasnya. “Meski damai tidak selamanya memuaskan tapi jauh lebih baik dari pada berkonflik.” []