BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Model pembangunan di Aceh pascatsunami dinilai hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata dan tidak berkelanjutan seperti yang didengungkan. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara cepat tanpa perencanaan matang.

“Banyak rumah dibangun di daerah pesisir pantai tanpa memikirkan kemungkinan terjadinya kembali bencana,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Bambang Antariksa, dalam seminar publik bertema “Pengelolaan Lingkungan Aceh Pasca 5 tahun Tsunami, Mengelola Lingkungan: Mereduksi Bencana” di Aula DPRA, Selasa (29/12).

Selain itu, kata Bambang, pembangunan jalan di kawasan hutan lindung juga marak terjadi di Aceh yang berisiko menurunkan daya dukung lingkungan.

Kondisi ini diperparah dengan pembangunan tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh aturan yang seharusnya seiring dengan regulasinya. “Misalnya, studi AMDAL proyek pertambangan yang didahului izin kuasa pertambangan di kawasan hutan lindung oleh Pemda. Ini akan menyulitkan instansi terkait bertindak dan akhirnya membiarkannya,” ungkap Bambang.

Ia menyebutkan, setiap tahun terjadi peningkatan intensitas dan frekuensi bencana di Aceh. Dalam catatan pihaknya sejak Tahun 2006 hingga November 2009 telah terjadi banjir sebanyak 259 kali, longsor 68 kali dan 308 kali konflik satwa, akibat keteledoran dan keserakahan dalam mengelola lingkungan.

“Pemerintah harus mereview, mencari alternatif dan menerapkan pengelolaan lingkungan dan perencanaan tata ruang Aceh yang berbasis pengurangan risiko bencana,”imbuhnya. []