Berita

Perlu Kajian Menyeluruh tentang Aceh

Oleh: AKNews - 25/11/2009 - 00:07 WIB

JAKARTA | ACEHKITA.COM — Forum bersama (Forbes) Aceh yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, menilai perlunya sebuah kajian yang komprehensif di Aceh. Tujuannya untuk menentukan bagaimana arah pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Hal itu mencuat dalam pertemuan Forbes Aceh dengan tim peneliti dari Aceh Peace Advisory Committee (APAC), di ruang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Farhan Hamid, Senayan Jakarta, Selasa (24/11). APAC adalah forum penelitian hasil kerjasama Aceh Recovery Forum (ARF) bersama Serasi – USAID yang didukung Pemerintah Amerika Serikat.

Ketua Forbes Aceh, Nasir Djamil mengatakan perlunya sebuah kajian yang komprehensif untuk melihat arah pembangunan dan keberlanjutan perdamaian setelah lima tahun berakhirnya konflik di Aceh. “Misalnya perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap jalannya UU Pemerintahan Aceh. Perlu dilihat mana yang belum dan sudah,” ujarnya.

Selanjutnya Mirwan Amir, anggota DPR asal Aceh menilai banyak hal yang perlu dibenahi di Aceh. Ini diperlukan sebuah langkah yang baik melalui pengkajian, sehingga diketahuikendala sebenarnya.

Menurutnya, anggaran yang tidak maksimal terserap di Aceh, baru sekitar 40 persen, menunjukkan adanya masalah. “Ironisnya pemerintahan di Aceh selalu meminta anggaran yang besar. Dengan uang begitu banyak, Aceh juga tidak maju, apa masalahnya perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR, Farhan Hamid mengatakan langkah apapun yang diambil di Aceh haruslah secara menyeluruh, menyangkut dengan berbagai aspek. Perdamaian menjadi aspek utama selain membangun perekonomian rakyat. “Misalnya perlu dikaji soal anggaran. Mungkin perlu dibentuk sebuah badan khusus untuk kelola uang secara khusus,” ujarnya.

Dia menilai kalaulah besar dana yang diserap, maka pengangguran juga akan berkurang. Selanjutnya kata Farhan, masalah komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Aceh dengan berbagai pihak lainnya, yang belum maksimal.

“Secara psikologi di Aceh itu komunikasi yang dibangun masih antara ‘Kami’ dan ‘Kalian’ belum ‘Kita’. Beberapa sisi masuk, tapi banyak yang tidak,” ujar Farhan.

Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota DPR dan DPD asal Aceh hadir. Sementara tim peneliti dari APAC, di antaranya adalah Prof Yusni Sabi, Prof Irwan Abdullah, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, DR Nazamuddin, Syarifah Rahmatillah, Mawardi Ismail, dan DR Humam Hamid.

Guna melakukan pengkajian terhadap perkembangan Aceh, selain bertemu dengan anggota DPR dan DPD asal Aceh, tim APAC juga telah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Sekretaris Menko Polhukam Letjen (Purn) Romulo R Simbolon. []


Akses ACEHKITA.COM versi mobile melalui telepon selular, iPhone, BlackBerry, Android, dan tablet Anda di alamat: m.acehkita.com


Share on Tumblr

Slashdot! Netscape! Blinklist! Ma.gnolia! Squidoo! SphereIt! SpURL

Ada 6 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

  1. ureng aceh - November 25th, 2009 - 01:00

    maka nya di aceh harus ada ke uangan yg khusus ,janga percya banyak orang gam sebagian orang gam duduk dlm anggota dewan sekolah pun ta ada tamat,pakai ijazah orang lain kasih duit ,maka nya pemikiran korupsi uang rakyat ,cabak kita bayang kan berapa banyak ilyas pase bawak duit ke jakarta ,hampir 20 milyar ,tapih pekara ini belum di selesaikan ,yg jual aset negara pun belum tuntas jugak ,dan duit yg di kasih 3000 ke pada orang gam ,sekarang duit nya mana,ada cuman berapa 2 kemandan gam saja yg dapat 10 milyar di bagi beberapa orang saja,maka orang gam yg di atas macam pencuri tujuh ,bak maa jikon hantom jikalon peng ,maka nya di korupsi

  2. Dahlan Rivana - November 25th, 2009 - 01:15

    Untuk memajukan Aceh sebenarnya tidak memerlukan forumyang begitu rupa.Kerna rakyat miskin tidak memahami forum sebab rakyat yang masih sengsara hanya mengimpikan makanan dan kesehatan serta pakaian jika bapak bapak yang sudah ada jabatan baik yang di Aceh ataupun yang berada di Jakarta masih asyik berforum dan berseminar jaminan Aceh tak akan maju dan berubah sampai timoh lungkee mie.Tuan tuan haruslah faham aceh sangat memerlukan kestabilan dan keseimbangan dalam jadual roda pemerintahan.Pembangunan infratruktur harus diteliti secara tepat dan pasti,jangan berserabut tanpa ada manfaat yang menguntungkan rakyat.pastikan setiap proyek dibina dengan kualitas yang tahan lama ,kemudian wujudkan satu badan bebas untuk menaksir beaya yang sewajarnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.kemudian rancangkan segala bentuk proyek agar tidak menyimpang dari lingkungan semoga tidak terjadi bencana alam.Pastikan sektor pendidikan mencipta satu kurikulum untuk memicu kemajuan bangsa Aceh.

  3. Bantasyam - November 25th, 2009 - 01:45

    Untuk memajukan Nangroe Aceh memerlukan pengetahuan dan pengalaman serta waktu yang agak lama .Aceh perlu penataan baru ia sesuai dengan perkembangan zaman .Aceh harus mengelak membina proyek proyek yang tumpang tindih.Pemerintah Aceh harus berani mengambil langkah untuk membayar ganti rugi harta rakyat untuk pembangunan.Misalnya untuk membangun sebuah sekolah janganlah di uruskan oleh kepala Desa ia harus diteliti dan dianalisa oleh dinas pendidikan apakah ia sesuai atau perlu membina bangunan sekolah disitu ? Jangan nanti ada sekolah tidak cukup murid dan kalau ada murid tidak cukup guru atau ada guru tidak mau mengajar karna jauh dan terpencil sehingga guru guru di Aceh mendapat perhatian dunia karna hobbynya aktif berdemontrasi.

  4. nasrullah dahlawy - November 25th, 2009 - 20:02

    Aksi yang sangat positif walaupun sangat terlambat, seharusnya sejak day one terpilihnya irwandi jadi gubernur forum ini sudah mulai diusahakan pembentukannya agar dana yang lebih 15 triliyun dalam tiga tahun pemerintahannya tak perlu kembali ke pusat.Tak perlu ragu ragu kinerja pemerintah aceh yang sangat buruk ini harus dibantu.karena kalau tidak aceh semakin tertinggal. Dan kalau perlu harus dibuat qanun pimpinan daerah aceh yang gagal menyerap dana pembangunan dibawah 90 persen agar diberhentikan dengan tidak hormat, dan yang dibawah 50 persen dihukum seumur hidup. Ini penting agar orang tolol tidak berani semberangan mencalonkan dirinya jadi gubernur, bupati atau walikota. Kalau tidak bursa calon gubernur akan dibanjiri oleh orang orang senewen dan goblok dan itu bahaya yang besar !

  5. ureng aceh - November 25th, 2009 - 21:57

    betul sekali pendapat bapak dahlan

  6. ureng aceh - November 25th, 2009 - 22:10

    gam dg golkar bagus golkar macam dulu dapat bantuan semua rakyat aceh ,sekarang ,untuk kemandan gam saja ,yg pukoe ma jikon hantom jikalon peng ,kasih nampak sama masyarakat yg tak dapat apa pun

Posting Komentar Anda

Nama
*)
eMail
*)
Website
Komentar


 
Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Kami berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.