Berita
“Pilkada Ditunda atau Tidak, Terserah KPU”
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hotmangaradja Pandjaitan menegaskan bahwa tim yang dipimpinnya tidak bisa mengambil keputusan apapun mengenai pemilihan kepala daerah Aceh. Tim ini hanya untuk mencari masukan mengenai pilkada.
“Kami datang tidak untuk mengarahkan KIP dalam pelaksanaan pilkada,” kata Hotmangaradja Pandjaitan kepada wartawan usai pertemuan dengan unsur Muspida Plus di Markas Kepolisian Daerah Aceh, Kamis sore.
Pertemuan dengan unsur Muspida Plus digelar Sekretaris Menko Polhukam setelah menggelar pertemuan tertutup dengan komisioner KIP Aceh. Pertemuan di Mapolda dihadiri Gubernur Irwandi Yusuf, Kapolda Irjen Iskandar Hasan, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Adi Mulyono, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan Abdul Salam Poroh.
Menurut Hotmangaradja, tim yang dipimpinnya hanya untuk mencari masukan mengenai perkembangan terakhir perpolitikan Aceh dan isu pemilihan. “Ini menjadi masukan untuk apa yang akan diputuskan ke depan (oleh Pusat),” ujarnya.
Kedatangannya ke Aceh, sebut Hotmangaradja, bukan dalam rangka melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pemilihan. “Sesmenko tidak melakukan intervensi. Kita hanya untuk mencari masukan saja,” lanjut dia.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan penundaan pilkada, Hotmangaradja mengatakan, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, termasuk soal ditunda-tidaknya pelaksanaan pemilihan.
“Kewenangan untuk melanjutkan atau menunda, itu ada di KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KIP,” lanjut dia.
Usai mengadakan pertemuan dengan unsur Muspida Plus, tim Sekretaris Menko Polhukam juga bertemu dengan petinggi Partai Aceh di Hotel Hermes Palace, Kamis (29/9) malam.
Peserta pertemuan dari Partai Aceh yaitu Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, dan sejumlah petinggi lainnya. []
Akses ACEHKITA.COM versi mobile melalui telepon selular, iPhone, BlackBerry, Android, dan tablet Anda di alamat: m.acehkita.com
Tweet
Kini sudah zaman demokrasi harapan rakyat aceh untuk pemilukada tepat waktu dan tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik…amin
jgn dipaksakan pilkada hrs tpt wktu, toh akhir nya bermasalh juga.
Betul itu karena yg berwenang utk melaksanakan dan menyelenggarakan Pilkada adalah KPU dan di Aceh adlah KIP jadi tergantung dua institusi inilah bukan dari DPR Aceh…Inilah yg di sebut demokrasi..
betul itu yang penting pilkada….biarpun tak ada payung hukum yang pasti…hukum bisa kita buat suka2 yang penting pilkada…..
yang goblok itu siapa, KIP, DPRA, Pemerintah…??? ini kukasih tau sama kalian, yang goblok itu adalah KIP dan PEMERINTAH yang mau di stel sama Irwandi p******h
Demokrasi….?apa itu demokrasi?kebebasan?bebas bebuat apa saja walaupun melanggar dengan aturan yang ada dan hukum yng berlaku….jangan sok tau tentang demokrasi….
Demokrasi?apa itu demokrasi?kebebasan?bebas berbuat apa saja walaupun melanggar peraturan yg ada?jangan sok tau tentang demokrasi…
klw pilkada dipaksakn tepat wktu /tak ssuai dg hukum yg brlaku, hasil pilkada akn mnjdi msalah dn pengesahan yg mnang mmerlukan dpra dn penyampaian visi/misi hrus kpda dpra,dn klw hasil pilkada bermaslah mnjdi tak legitimasi,alias cacat,dn mnjadi pmerintahan yg cacat scara hkum dikemudian hari,!!
LANJUTKAN PILKADA!
Hancurkan Rezim kekuasaan kelompok, dua, tiga atau 10 Tahun mendatang, kelompok-kelopok itu hanya tinggal sejarah…
KARNA KAMI MASYARAKAT SEMAKIN PINTAR,
mana yang busuk mana yang memntingkan kami!