JAKARTA | ACEHKITA.COM – Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengemukakan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan presiden dan wakil presiden yang mampu menjaga keberlangsung proses reintegrasi dan perdamaian di Aceh.

“Kita membutuhkan pemimpin bangsa yang bisa menjaga perdamaian dan pembangunan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, terutama di tingkat nasional,” kata Nazar dalam diskusi panel yang digelar Ikatan Pascasarjana Mahasiswa Aceh (Impas) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).

Nazar menyebutkan, pemilihan presiden merupakan momentum yang harus digunakan untuk menentukan pemimpin yang mampu menjaga perdamaian yang telah dirasakan masyarakat Aceh. Menurut dia, siapa pun yang terpilih menjadi presiden harus mampu memahami Aceh.

“Memahami kelebihan dan kekurangan Aceh, serta jangan melihat lagi sejarah terdahulu Aceh (yang penuh konflik), sehingga mampu mempertahankan perdamaian dan melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan,” kata Nazar.

Hal senada dikemukakan anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Jamil. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, presiden dan wakil presiden terpilih harus dapat mewujudkan otonomi khusus seperti yang telah diatur dalam Undang Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Sehingga Aceh bisa menjadi model bagi otonomi di Indonesia,” ujar politisi yang kembali memperoleh tiket ke Senayan. []