Berita
Qanun Jinayat Melanggar HAM
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat mengundang pro dan kontra. Qanun yang mengatur soal hukum cambuk dan rajam itu dinilai melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan semangat Konvensi PBB Anti-Penyiksaan yang dirativikasi pemerintah Indonesia tahun 1998 lalu. Sementara pakar hukum Universitas Syiah Kuala berpendapat bahwa Qanun Jinayat setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyebutkan, qanun yang baru disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna kemarin itu melanggar Konvensi Internasional Anti-Penyiksaan yang telah dirativikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1998.
“Kalau ada hukuman yang sejenisnya tetapi menyiksa, itu juga melanggar,” kata Ifdhal di Banda Aceh, Selasa (15/9). “Hukum rajam itu juga menurunkan martabat manusia dan menyiksa.”
Qanun Jinayat yang diusulkan pemerintah Aceh disahkan parlemen pada Senin (14/9). Dalam Qanun yang disahkan secara aklamasi itu mengatur soal judi, zina, minuman beralkohol, homoseksual, lesbian, pemerkosaan, dan pedofilia. Para pelanggar pidana yang telah diatur dalam qanun ini diancam dengan hukuman cambuk berkisar antara 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara khusus pelaku zina yang telah menikah akan dirajam dengan cara melempar batu hingga meninggal.
Ifdhal menilai hukum rajam yang diatur di Qanun jelas melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rajam bertentangan dengan semangat konstitusi amandemen kedua HAM, tentang jaminan perlindungan hak azasi termasuk tidak boleh dilakukannya hukuman yang kejam.
“Benar, Aceh berlaku syariat Islam, tapi apapun dasarnya, harus tetap diletakkan dalam sebuah kerangka nasional dan hukum dibuat idak boleh melanggar hukum nasional,” kata Ifdhal, kelahiran Aceh. “Menerapkan hukum sesuai syariat islam boleh-boleh saja, tapi haruslah dekat dengan masyarakat dan negara. Artinya juga menghormati HAM.”
Hal senada dikemukakan Hendardi. Mantan Direktur Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu menilai cambuk dan rajam merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusia. “Merendahkan martabat yang betentangan dengan Konvensi Anti-Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,” kata Hendardi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (15/9).
Ketua Badan Pengurus Setara Institute ini menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggungjawab atas pengesahan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat di Provinsi Aceh kemarin. “Qanun itu sebagai klimaks irrasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail mengatakan, Qanun Jinayah sama sekali tidak melanggar undang-undang yang berlaku secara nasional, dan juga tidak melanggar hak asasi manusia.
“Mengenai soal hak asasi manusia, semua yang masuk dalam rumusan HAM ketika dibawa ke ranah lokal, itu memerlukan penyesuaian. Dalam konteks jinayat sekarang ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ketentuan jinayat tidak akan melanggar HAM,” kata Mawardi Ismail saat dihubungi Kamis (10/9) sore.
Dia menyebutkan, hukuman cambuk dan rajam menjadi dua hal yang sering dipermasalahkan banyak kalangan. Menurutnya, hukuman cambuk bukan hanya berlaku di Aceh, tapi juga di Singapura dan Malaysia. “Kenapa yang di sana tidak dipersoalkan?” tanya Mawardi.
Pemerintah Aceh keberatan hukum rajam masuk ke dalam qanun. Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengaku akan berusaha agar klausul rajam dihapus. Menurutnya, hukum Islam tidak melulu harus dilihat dari bentuk ancaman hukuman, tapi harus dilihat juga pada upaya pencegahan.
Pun begitu, Nazar menyebutkan, Pemerintah Aceh akan melaksanakan apa pun produk hukum yang telah dihasilkan di Aceh. []
jadi pedoman udep geutanyoe peu Al-quran atau UUD 45 amandemen nyoe jeh macam2 lah… teoh yang butoi!!????
meunyoe pedoman bak alquran hana lee dawa masalahnyoe kecuali ureung ureung fasek, ureung dhalim, acit ka jelas aju hukom ureung meuzina nyan rajam bagi yang kaleuh meukawen..
Betoi yg geupegah le pak mawardi,hukom jinayat hana meulanggar ngon HAM, dan lom meunyo kaditepeu nyan merendahkan martabat bek dipebut, dan Allah kaleh geupegah dlm Alqur’an,pakon geutanyoe sebagai ureng islam behee tapegah nyan melanggar HAM,keupeu chit tasembahyang meunyo tatejet lawan Qalam Allah
Sungguh mengecewakan komentar ketua komnas HAM..
Kenapa menerapkan syariat islam harus disesuaikan dengan hukum indonesia??
Sebagai seorang Muslim sepatutnya anda mengatakan “Hukum indonesia harus disesuaikan dngan hukum syariah Islam”
Kalau takut dihantam ombak jangan berumah ditepi pantai, kalau takut dirajam cambuk dengan rotan jangan buat dosa dan zina di aceh
kenapa kalau memang Qanun Syariat dituduh melanggar HAM, kenapa sholat juga gak dipersoalkan kan mengganggu HAM juga lagi enak2x tidur harus bangun (pertanyaan bagi kaum munafikun yang menganggap hukum jinayat melanggar HAM, nauzubillah, smoga Allah membuka pintu hati ummatnya yg sdh lupa dg fitrahnya) mari kita dukung tegaknya hukum islam secara kaffah di Aceh,
kenapa dipertanyakan kalau memang Qanun Syariat dituduh melanggar HAM, kenapa sholat juga gak dipersoalkan kan mengganggu HAM juga lagi enak2x tidur harus bangun, atau puasa yang melanggar HAM GAK BISA MAKAN, dll (pertanyaan bagi kaum munafikun yang menganggap hukum Allah melanggar HAM, nauzubillah, smoga Allah membuka pintu hati ummatnya yg sdh lupa dg fitrahnya) mari kita dukung tegaknya hukum islam secara kaffah di Aceh. amin…
Apalah artinya melanggar aturan HAM jika dibanding dengan melanggar aturan ALLAAH.
Bukankah dgn aturan justru kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis karena lebih terhindar dari perselinguhan dll.
Apakah sedemikian besarnya tuntutan harus berzina/berselingkuh sehingga qanun ditentang habis2an.
Yang bezina dengan yang korupsi kuang lebih sama jumlahnya, zina besa+kecil, korupsi besar+kecil. Kenapa qanun jinayat saja di sahkan??
hukum rajam diterapkan maka orang akan berpikir seribu kali untuk selingkuh, yang menolak tuh orang yang suka berzina, suka selingkuh dengan alasan ham, munafik
Dalam konteks Aceh, HAM itu bagus dan syariat Islam itu juga bagus. Semua pihak janganlah mencoba membenturkan antara keduanya dengan mencari2 penafsiran2 yang bersifat dangkal dan tidak komprehensif. Kita harus meningkatkan pemahaman terhadap HAM dan SI secara modern dan murni. Jangan termakan provokasi dari pihak2 yang tidak jelas maksud dan tujuannya.
Peu na muphom lagee lon peugah nyoe???
Menolak satu isi qur’an = menolak seluruh qur’an. menolak Al quran = KAFIR. titik
ksempurnaan hukum add Al Qur’an, prkataan Allah add yg terbaik untuk umat’a.
hnya sj dlm plksanaan’a jgn pndang bulu yng penting berbulu hukum saja bila melnggar.
Ya kalau shalat n puasa sih itu urusan diri sendiri, forum internum kalo bahasa Ham-nya! atau habluminnallah kalo bahasa arabnya!
tapi kalau hukum pidana-itu sifatnya publik! hablum minannas atau forum eksternum! nah itu yg harus diregulasi! jangan sampai pelaksanaan kepercayaan kita melanggar hak orang!
gak bisa makan karena puasa sebenernya bukan Gak bisa! karena gak MAU… karena mau ibadah, naamanya juga hak…ga dipakai juga terserah! beda sama orang yg kelaparan, yang BENAR2 GAK BISA MAKAN !
apalagi shalat, terserah juga sih mau shalat/nggak ! pahala dosa kan sendiri2 yg nanggung! ngapain sih ngurusin ibadah orang?!
apalagi aceh masih termasuk Republik Indonesia, harus menjadikan KONSTITUSI, sebagai dasar hukum! mengingat indonesia bukan Negara ISLAM !
kalau mau pakai hukum islam, sendiri2 aja, buat apa diatur negara?!
eksodus aja ke IRAN/AFGANISTAN !
meunyo qanun jinayat memang berpunca pada alquran dan hadist, memang nyan yang ta preah dari jemuen kon.
silahkan diimplementasi, insyaallah akan mengurangi jinayah yang merajalela di nanggroe aceh darussalam. meunyo ta neuk meuteoh ngon kaum fasik yang han sep ilme memang hana meujan putoh diskusi.
Masak hukum Allah dibilang melanggar HAM. Sementara yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Makin aneh pemikiran manusia-manusia itu.
syukur alhamdulillah ateuh disahkan hukom islam di nanggroe geutanyo yang mulia, tanoh pusaka endatu yang peudong islam di asia tenggara, yang peusyahadat awak jawa, awak bugis, awak meulayu dan awak di nusantara… yang bebaskan awaknya dari penyembah berhala… seumoga bumo aceh geujaga le Po Allah Ta’ala dari ureng2 yang na penyaket lam hate, yang deuh bela-bela HAM, pat man HAM nyan? Pat na pengadilan HAM nyan yang dipeugot untuk peuadee pelaku HAM di Aceh??? HAM nyan kon ata geutanyo, tapi ata awak gob, yang peuanco agama… yang peuanco Islam, yang peurusak Islam… HAM nyan untuk peubrok hukom Allah, peuman na beuhoo lawan Allah??? Kaom kamo sangat that bahagia ka teudong di Asia nanggroe Aceh yang meuasai hukom dari Al-Qur’an dan Hadist… Hana so yang beuho untuk pakee hukom Allah, keucuali bansa-bansa yang beuhee, bansa yang manyang deurajah, bansa yang ka geupaso sejarah lam sejarah sebagai bansa peunaklok bumo, bansa yang seubarkan agama Allah yang peurkasa di muka bumo… bansa Atjeh kon bansa yang peugah keu ureng islam terorih, yang let uerng2 Islam, yang poh ulama, yang peuanco dan peupok ummah…. saleum dan tabeik meulambong keu bansa Atjeh yg gagah beuho ke peukong agama Allah… (tgk uma aly bin polem)
Jauh sebelum indonesia ada.aceh sudah berdiri dengan tegaknya..dan di kala itu aceh sudah menerapkan hukum islam.makanya jangan samai dengan hukum yg ada di indonesia.
Kalau bukan orang islam yang mendung undang2 islam ,siapa lagi yang mau menegakkan perintah ALLAH.HAM Memang BAik,Apakah kita harus mengetamakan yang lain daripada ALLAH.
MUHAMMAD YUSOF.Kalau bukan orang islam yang mendukung undang2 islam,siapa lagi yang mau menegakkan perintah ALLAH.HAM memang baik,Apakah kita harus mengutamakan yang lain dari pada ALLAH.
Ifdhal, kamu lahir di Aceh,bermakna kamu orang Aceh. Tapi (Ragu); islam atau bukan). Dan,…apapun dasarnya harus dalam kerangka nasional (baca berita ),itu utk non muslim. Dalam kontek Islam: apapun hukum yg berpodoman pada Al Qur an adalah lebih tinggi dari hukum negara atau hukum PBB. Islam bukan agama penganianya, dan HAM dari ALLAH jauh lebih sempurna dari HAM manusia.(ingat itu). Saya setuju HAM itu terus ada, tapi: berceritalah tentang prosudur HAM (hukum) dan jangan bicara tentang status HAM (hukum).
Qonun di aceh persis perda syari’ah di daerah lain termasuk di mataram, itu hanya trend sesaat dan sangat politis.
Ada strategi bagus yang di pake kawan-kawan dompu ketika perda jum’at khusuk di terapkan di daerah mereka. Mereka tidak mengkritik perda tapi mengusut kasus korupsi yang dilakukan bupati. Mungkin ini bisa dilakukan juga kawan-kawan di aceh. Alihkan isu Qonun ke kasus-kasus ketimpangan kebijakan atau atau korupsi yang terjadi di Aceh. Nanti bakalan Qonun dengan sendirinya gak akan diperhatikan rakyat.
Disini memang butuh kejernihan berpikir, HAM sebuah hukum yang dibuat manusia, dan bagaimanapun hebatnya ianya terikat dengan masa bisa jadi kedepan akan tak terpakai. jika ingin adil banyak juga apa yg diagungkan HAM tidak cocok dengan agama dan budaya misalnya seorang yang berzina saling suka seperti awak bulek…apa itu ham karena seng sama senang.kumpul kebo dll. karena memang ada hal yang akal kita tidak bisa menerimanya misalnya menyapu sepatu loq diatas nggak dibawah?tentu Allah lebih paham kemaslahatan hambanya. Kepada pegiat HAM saya ingin bertanya, APa yang amerika lakukan diberbagai dunia islam dengan membunuh, teror, intimidasi, penjajahan. apa ini tidak termasuk Ham juga, ini malah hukum baku yang menjadi keyakinan dan terdapat kitap suci malah diperdebatkan…kembali kita bertanya sejauh mana anda percaya kepada ALLah atau iman kepada HAM makhluk yang tidah ada asal muasal nya.wallahualam
Saya mendukung hukum jinayat diterapkan di Aceh, jangan kaitkan² dengan pelanggaran HAM, coba sebutkan dimana yg melanggar ? apakah pembuat qanun jinayat melanggar HAM ? tunjukkan ke saya, pikir pake otak dong, otak jgn di dengkul, si pembuat qanun jinayat sudah mempelajari HAM itu dan sudah mengetahui hukum Islam tentang itu.
butôi² ureueng di Indonesia ka digiduek² le kafe ka beuhe jak peugah melanggar HAM, soe nyang peugah melanggar HAM jak keunoe nak ku pakham sigo di po kicap keuh
Meunyoe memang meu jak peudong HAM. Yang timbak dan perkosa ureung Aceh dan rampok ureung Aceh barokon, pakon sampee jino hat hana yang di hukom meu sidroe???
Beuhee menentang hukom Allah tapi takot keu NKRI.
Hukumannya berlaku untuk masyarakat miskin aja kan tidak untuk penjabat dan penegak hukum oke deh insya allah intansi terkait akan kebanjiran uang
ini Atjeh bung….
anda memasuki kawasan bersyariat
qanun itu dibuat untuk menghilangkan maksiat di bumoe ini. kalau memang tidak ingin kena rajam dan di cambuk, jangan buat buat maksiat disini atau keluar dari bumoe ini.
berbicara HAM, Islam lebih dahulu mengenalnya.
qanun ini adalah bagian dari penerapan HAM juga karena melindungi manusia dari kepunahan moral. seandainya manusia tidak diatur dengan aturan2 moral, sungguh manusia akan menjadi binatang… nah, pada saat inilah manusia telah menginjak-injak HAM nya sendiri…
na rencana bantah…..?
loen sangat setuju dengoen disahkan nya qanun jinayat nyan supaya bek na le caloen2 loente dan aneuk2 bajeung di nanggroe mulia aceh darussalam nyoe
Ya ALLAH SWT Neu bi keuh aceh nyoe beu gleh dari but2 yang peu kuto donya droen nyoe….
bek le na but2 maksit dalam nanggroe
bek neu hiro yang peuluroh donya
kajeut komplik yang awai na
lhehnyan teuka stunami teuma
kasepnya Neubi bek le neu tamah
loen lake meuah ateh nan bansa
setuju dngan hkum cmbuk dan rajam klo gk da ancman yg bert orng akan mdah untk berbuat
Semoga tidak seluruh Indonesia diterapkan hukum seperti ini.
Kenapa kita harus menghormati HAM sementara mereka yang hormat HAM tidak menghormati Islam? Hukuman penjara juga melanggar HAM karena membatasi kebebasan hakiki seseorang..Mari kita saling hormat menghormati, saling menerima perbedaan aturan, demokratis bukan?
dina – September 16th, 2009 – 13:38>> jangan jadi orang Islam aklau alergi dengan hukum Islam
zzz – October 5th, 2009 – 23:21>> semoga kami dilindungi Allah SWT dari fitnah kaum pemuja hawa nafsu seperti anda.
HAM, demokrasi, Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme, Feminisme, Kapitalisme, Relativisme, Hedonisme, Nasionalisme, adalah hukum2 buatan manusia yang cacat dan mandul. Jangankan melindungi manusia, memajukan manusia saja tdk bisa. Tetapi orang2 yang sudah dibutakan hati dan pikirannya oleh syetan dan hawa nafsunya sendiri seperti Dina dan ZZZ pasti akan selalu menentangnya. Ingatlah para pemuja syetan dan hawa nafsu, akan sebuah hari yang di mana tak satupun hal d dunia ini bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah SWT. Kepada siapakah kalian akan bernaung? sementara satu2nya naungan di hari itu hanya milik Allah SWT? mau minta tolong kpd aktivis JIL? aktivis JIL sendiri ketakutan…. mau minta tolong sama kaum kafir? apalagi… mata mereka sedang sibuk terbelalak karena banyak mendurhakai Allah SWT di dunia dahulu. Sama kaum munafik dan musyrik? rasanya tak harus dijelaskan ya? So, bisakah kalian menyelamatkan diri dari azab Allah SWT kalau kalian suka menentang hukum2Nya di dunia ini? jawab wahai penyembah syetan dan hawa nafsu!!!
katanya negra demokrasi, tapi apa2 harus mengikuti hukum NKRI. apaan tuh demokrasi? lebih baik Aceh hancur dr pada turut sama konstitusi Barat (baca konstitusi NKRI).
kalau NKRI habis diazab Allah, apakah Aceh juga mau bsikap spt itu? Jawab kalian orang Aceh! apa mau kalian diazab juga krn memuja hukum2 Barat yg sekarang lg dipegang teguh oleh NKRI?
ingat, Aceh bisa maju dahulu kala bukan karena kontitusi Barat atau NKRI, tapi karena konstitusi Qanun Meukeuta Alam! itu Syariat Allah SWT, bukan syariat NKRI/Barat!
Syukurlah Qanun Jinayat di sahkan di Aceh, jadi Aceh bersih dari maksiat. Selanjutnya mari kita ssalurkan kemasiatan dan kemunafikan kita ke provinsi tetangga. Setiap akhir pekan mari kita berindehoi ke medan, karena di Aceh sudah ada Qanun Jinayat. Selanjutnya mari kita penuhi provinsi tetangga dengan orang-orang Aceh yang munafik…
AYO GALANG DUKUNGAN UNTUK QANUN JINAYAT
Jangan dengarkan kaum liberal dan antek-antik kafir mengobok-oboknya..
Mana yang lebih tinggi, Al Quran atau UUD 25 dan UU PBB..
Ini Aceh Bung (walau sy bukan org Aceh dan tidak tinggal di Aceh)
Lon ureung atjeh.. Dan lon seunang dengoen syariah islam yang teugak di atjeh.. Lon nyo milek Allah.. Dan lon hya setuju dengon ketetapan ALLAH.. Lon dukoeng pengesahan qanun jinayat atawa hukom ALLAH. Sungguh akan menyesal orang2 yang tidak setuju dengan ditegakkannya hukum ALLAH apalagi mengebawahkan nya dibawah hukum HAM yang di ciptakan oleh manusia, mereka nanti akan mendapatkan siksa siksa/azab tuhannya hanya karena kurang senang terhadap ketentuannya. Sungguh bodoh! Apakah itu dikarenakan hawa nafsu karena punya niat untk bisa melakukannya? Jika tidak untuk apa susah susah untuk merelakan ditetapkannya qanun jinayat di bumi tuhan.. Apakah anda ingin memikul dosa2 dari nafsu bejat orang lain hnya krna ingin melawan hukum tuhan?? apakah anda ragu2 dengan adanya dosa, adanya hari kiamat, hari pembalasan.. Apkh anda berpikir semua itu hnyalah omong kosong dari Al-quran? Siapakah dirimu? Pernahkah kamu berpikir dari mana asalmu itu..? Mikir mikir dulu d0nkk..! Alahhai asam pheét..
jangan lg diributkan, pokoknya agama telah tegas bhwa yg menolak dan menentang hukum islam adalah kafir, daan yg tdk senang dengan hukum islam adalah munaafiq. hukum jinayat adalah bahagian dari hukum islam titik
Nangroe atjeh seramoe mekah nangroe metuah uram agama,,menye jinayat perle bek jisah,,ji peget nangroe si blah pu but peu hawa,,tanyo ta mumat bk qlam Allah,hnan ge surah dum tata cara,,cuma jno keneuk l0n pgah,,pekeuh awai ham dengan agama,,nye memang nyo nyan tuphat surah,ne hubungi bagah kno dinda,,,087890760533,,menye jinayat perle bk d sah,,ne yak lee bagah fasal ktab yg ge surah tentang jinayat..Wasalam saleum dr aneuk pase,,ke bpk yg ka tpleh yg meyuduk siat bk pngku parlemen slameum ke irwandi & nazar.
yang di hukum yang membuat pelanggaran,
kalau gak setuju berati setuju dg pelanggaran, kapan kita akan menjadi manusia yang seutuhnya jika qanun tersebut ditolak dan kita tidak ter frame dg aturan yang memang membuat kita takut untuk melaksanakan kemaksiatan.
Hukum Allah adalah hukum yg sangat murni dlm penegakan HAM. Hukum yg sangat tepat dlm norma keadilan bagi manusia. Qanun jinayat pd dasarnya adalah salah satu bentuk ratifikasi daripada hukum yg telah ditentukan Allah. Sangat jelas letak keadilannya. Sebab adalah hak yg adil bagi pembunuh jiwa manusia yg lain adalah dibunuh juga. Bagi yg mencuri/merampas harta orang lain dipotonglah tangan yg mencurinya. Dan bagi yg menzinahi kehormatan orang lain dgn balasan yg setimpal pula (jilid dan rajam). Dan hanya pada Allah semata kami berserah diri. Beri kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kaum yg anti syariat Mu ya Allah.
Qanun Jinayat merupakan bagian dari turunan UUPA. jika Qanun ini kemudian dikatakan bertentangan dengan UU yg lebih tinggi, lalu seberapa tinggikah UUPA sebenarnya?
wagub pun sebenarnya tak perlu lah cari2 simpati dengan seolah2 memihak masyarakat, ini persoalan syar`ie, jd jangan dipolitisasi.
upaya pencegahan tenta harus didahulukan, saya yakin para anggota dewan pun jauh sebelumnya sudah pula memikirkan dan membicarakan itu.
kl Hukum Islam terus dibenturkan dengan prodak kafir, konvensi PBB, ya gak pernah akan ada titik temunyalah. bang ifdhal pun sebagai orang Aceh harusnya melihat dari sudut pandang yg lebih jernih. komnas HAM ada kan untuk membantu keadilan hak masyarakat sebagai manusia, bukan menjadi bumper pemerintah…
Nyan ka beutoi that buet DPRA tanyoe,n buet ureung atjeh yang mendukung penerapan Qanun jinayat..loen meurasa aman that nyo ka di teurapkan hukum syariat ISLAM yang ke’ung.loen harapkan hukum nyo beusama keutat di teurapkan ban saboh BUMOE SEURAMBI MEUKAH NYO.Dari sabang troh u batas ATJEH..TEURIMOENG GEUNASEH KEU BANDUM SYEDARA LOEN YANG KA NEUPEUJUANG SYARIAT ISLAM..
Masalah HUKUM dan HAM tidak boleh
sejalan penerapannya, apa jadinya bila hukum dalam pelaksanaan nya
dibatasi oleh pelanggaran HAM, yang penting keputusan hukum harus benar
dan adil. HAM merupakan produk manusia, sedangkan AL-QUR’AN adalah produk
Allah.swt. kita jgn terpengaruh oleh budaya barat dalam penegakan hukum apa lagi kepentingan nya, ini semua demi anak cucu kita guna mengatatasi globalisasi budaya nantinya.
loh kok? dilihat dari HAM si pelaku saja? bagaimana dengan HAM si korbannya???
rtr…. tolong cerdasi tulisan sy, jgn membuat tanda tanya.
rtr…. sori salah pengetikan, bener HAM sikorban jg harus diperhatikan?????????