BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pemerintah Aceh mencatat, selama 2009 ada sekitar 40 kali bencana banjir melanda sejumlah kawasan di Aceh. Banjir paling banyak terjadi di seputar pantai barat dan selatan Aceh.

Menurut Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, mayoritas penyebab banjir dan longsor di Aceh adalah buruknya tata ruang, baik pemukiman maupun hutan.

“Sangat tidak mungkin untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” katanya, Selasa (29/12).

Masalah tata ruang, hingga kini masih didominasi kewenangan Pemerintah Pusat. Misalnya dalam pemberian izin hak guna usaha. Akibatnya, upaya menata hutan dilakukan Pemerintah Aceh, kerap terbentur dengan kewenangan Pusat.

Pihaknya, lanjut Nazar, beserta gubernur di seluruh Indonesia, dalam banyak kesempatan sudah meminta Pusat untuk memberi kewenangan tataruang kepada daerah.

Begitu juga dengan penataanruang di pemukiman, sangat sulit dilakukan karena dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial antara warga dengan Pemerintah.

Kerusakan hutan juga menjadi pemicu banjir. Menurutnya, kerusakan hutan di Aceh adalah akibat dari penebangan legal yang dilakukan masa lalu. “Dan baru sekarang kita yang merasakan dampaknya,” ujarnya.

Aceh merupakan daerah yang rawan banjir, karena letak geografisnya dikelilingi pegunungan, sedang pemukiman penduduk berada di dataran rendah.

Untuk mengatasi banjir, kata Nazar, Pemerintah Aceh akan menerapkan program jangka panjang, yakni menormalisasi sungai, membangun waduk-waduk penampung air dan reboisasi hutan.

Menurutnya, selama ini banyak sungai-sungai di Aceh tak lagi berada dijalurnya. “Ini perlu dilakukan normalisasi, termasuk menggalakkan kembali penanaman pohon bambu di pinggir sungai,” katanya.

Pembangunan waduk sendiri, kata dia, akan diupayakan minimal ada di tiap kabupaten/kota. Untuk mewujudkan ini, butuh dukungan dana dari APBN dan investasi.

Kecuali waduk di Jambo Aye, Aceh Utara, yang kini sudah memasuki tahap desain dan survei. Waduk ini direncanakan menjadi waduk terbesar di Indonesia, diperkirakan mampu menampung air mencapai jutaan meter kubik. Biaya pembangunan mencapai Rp1 trilyun lebih, dan ditanggung oleh investor dari China, yang sudah menyatakan kesediannya. Realisasinya ditargetkan 2011.

Di waduk ini, direncakan juga akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), ditaksir mampu menambah pasokan listrik hingga 400 megawatt.

Pembangunan waduk, kata Nazar, tak hanya untuk mengatasi banjir, tapi juga mengairi persawahan. Selama ini, dari 400 ribu hektar sawah di Aceh, hanya 75 ribu saja yang terairi oleh irigasi, selebihnya tadah hujan. []