BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Solidaritas Jurnalis Aceh Antikekerasan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (17/10). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap wartawan korban kekerasan yang dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Udara di Pekanbaru, Riau, pagi tadi.
Solidaritas Jurnalis Aceh Antikekerasan merupakan gabungan dari oganisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Aceh.
Koordinator Aksi, Teuku Umar, mengatakan, aksi kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini menimpa wartawan Riau Pos, Didik Herwanto. Anggota TNI Angkatan Udara itu memukuli dan merampas kamera milik Didik saat ia sedang mengabadikan peristiwa jatuhnya pesawat tempur Hawk 200, di Kawasan Pasir Putih Pekanbaru, Riau, Selasa (16/10) pagi.
“Aksi kekerasan itu menunjukan semakin arogannya anggota TNI di negeri ini,” kata Umar kepada acehkita.com, Selasa (16/10) malam.
Menurut Umar, aksi yang dilakukan oknum TNI itu jelas-jelas bertentangan dengan UU nomor 40 tahun 1999, karena telah menghalang-halangi Jurnalis dalam memperoleh informasi. Apalagi peristiwa itu terjadi di depan pemukiman penduduk.
“Maka besok sekitar jam 10.30 WIB kami melakukan aksi di depan Masjid Raya. Bagaimana pun kekerasan harus kita lawan,” ungkap jurnalis Kompas TV ini.
Tindakan brutal anggota TNI itu, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. “Anggota TNI itu telah memalukan korpsnya dan patut dipecat sebagai abdi negara yang seharusnya melindungi rakyat,” ungkapnya.
Solidaritas Jurnalis Aceh Antikekerasan meminta Panglima TNI untuk menindak tegas oknum TNI AU yang telah melakukan penganiayaan dan perampasan kamera milik pewarta Riau Pos. Mereka juga mendesak penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas penganiayaan yang di lakukan oleh perwira di TNI AU yang seharusnya tidak terjadi, serta menghukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, mereka juga mendesak Dewan Pers agar segera menyampaikan nota keberatan atas maraknya aksi arogansi oknum TNI di seluruh Indonesia yang kerap menghalang-halangi tugas jurnalis. Mereka juga meminta pemilik media tidak membiarkan dan tidak mengarahkan aksi kekerasan ini diselesaikan di luar mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami juga meminta jurnalis untuk tetap berhati-hati dalam melakukan tugas jurnalistiknya dengan memperhatikan keselamatan jiwa,” pungkasnya.[]