BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta kepada Pemerintah Aceh menggalakkan kembali kearifan lokal untuk evakuasi mandiri seperti tradisi Smong yang dimiliki masyarakat Simeulue.
“Belajar dari tsunami Palu beberapa waktu lalu yang terjadi sangat cepat, mengingat begitu cepatnya tsunami bisa terjadi, dan golden time yang sangat pendek, kita perlu menggalakkan kembali kearifan lokal untuk evakuasi mandiri, tidak perlu menunggu peringatan dini dari mana pun, karena itu akan terlambat,” ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers di Media Center Humas Pemerintah Aceh, Rabu (30/1).
Kedatangan Dwikorata dan jajarannya ke Aceh dalam rangka konsolidasi meningkatkan kerjasama kebencanaan dan juga meningkatkan edukasi dan mitigasi.
BMKG, sebutnya, semakin meningkatkan kerja sama kebencanaan dengan memanfaatkan jejaring pentahelix (instansi pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan filantropi). Hal ini dilakukan agar penyampaian informasi peringatan dini bisa semakin cepat, luas dan tepat sasaran, apalagi pada saat adanya peningkatan kondisi ekstrem alam yang menimbulkan anomali-anomali seperti yang terjadi di Lombok, Palu, dan Selat Sunda.
“BMKG tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi yang semakin kuat antar lembaga karena tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga walaupun berbeda, namun ada saatnya akan saling berhubungan seperti kerja sama antara BMKG dan Badan Geologi atau PVMBG pada saat tsunami Palu dan Selat Sunda,” kata Dwikorita.
Seluruh stasiun BMKG, tambahnya, saat ini sedang bergerak cepat memperkuat jaringan ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semua staf BMKG memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dan juga semakin meningkatkan edukasi dan mitigasi kebencanaan untuk menyebarluaskan budaya waspada bencana dan evakuasi mandiri.
Lebih lanjut, Dwikorita menyebutkan, BMKG sedang mengembangkan sistem deteksi tsunami terbaru yaitu akan memasang sensor bawah laut di Indonesia.
Menurutnya, teknologi deteksi dini tsunami melalui sensor bawah ini tersebut akan dapat mengetahui tidak hanya tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, tapi juga karena erupsi gunung api dan juga oleh longsor bawah laut.
“Selama ini alat deteksi kita hanya bisa mendeteksi tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi,” ucap Dwikorita.
Dia menyatakan bahwa alat deteksi tsunami yang dimiliki saat ini masih berfungsi dengan baik, namun fungsinya didesain untuk mendeteksi tsunami yang dibangkitkan oleh gempa tektonik.
Menurutnya, sudah saatnya lebih waspada. Sebab, sebut Dwikorita, fenomena bencana kini bisa terjadi bersamaan, tidak hanya meningkat juga terjadi multibencana.
“Tahun 2018 lalu perkembangan terakhir tsunami terbukti tidak hanya disebabkan oleh gempa bumi, tapi juga karena erupsi gunung api dan juga oleh longsor bawah laut,” kata Dwikorita.
Menurutnya, pemerintah sangat memperhatikan hal tersebut. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang akan terpasang melalui jaringan bawah laut.
“Sebetulnya saat ini sudah ada yang melakukan uji coba dari BPPT dan ITB di Kepulauan Mentawai, tetapi masih uji coba jadi masih perlu proses belum tuntas hasilnya. Paling tidak membutuhkan waktu dua tahun untuk pemasangan sensor bawah laut ini,” pungkas Dwikorita.[]
