BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh masih memeriksa laporan keuangan tahun anggaran 2010 di 13 kabupaten/kota di Aceh. BPK menargetkan akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ini ke daerah masing-masing dalam waktu dekat.
“Insya Allah akan kita serahkan dalam waktu dekat ini sebelum diserahkan ke legislatif daerah masing-masing,” kata Kepala Sub Auditorat Aceh I BPK Aceh Syamsudin di Banda Aceh, Kamis (23/6).
Menurut Syamsudin, dari 25 daerah yang laporannya diperiksa, masih 13 daerah yang sedang diproses pemeriksaannya. Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 12 daerah lainnya akan diserahkan dalam waktu dekat ini.
“Sejumlah daerah laporannya masih kita audit karena faktor keterlambatan penyerahan laporan. Hanya Pemko Banda Aceh dan Sabang yang LHP-nya sudah kita serahkan,” katanya.
Beberapa daerah yang masih dalam proses pemeriksaan yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Langsa, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Kota Subulussalam.
“Pemeriksaan ini tidak saja untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun pemda dengan standar akuntansi pemerintah, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,” katanya.
Untuk pemeriksaan anggaran tahun 2009, enam daerah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Nagan Raya. Sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian diperoleh Pemerintah Aceh beserta 12 kabupaten/kota lain di provinsi ini.
Sementara Kabupaten Aceh Utara memperoleh opini Disclaimer atas laporan keuangannya. Sedangkan Simeulue mendapat predikat Adverse. BPK masih merampungkan laporan keuangan Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya. Untuk Kabupaten Bireuen, BPK masih melakukan pemeriksaan di lapangan. []