BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Seratusan lebih buruh turun ke jalan di Banda Aceh. Mereka menyoroti adanya sejumlah perusahaan asing yang dinilai berperilaku diskriminatif.
Aksi buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Aceh diawali di depan Masjid Raya Baiturrahman. Dari sini, mengusung spanduk dan poster, mereka berjalan kaki menuju Bundaran Simpang Lima.
Aksi buruh berlanjut di gedung DPRA di Jalan Teungku Daud Beureu-eh. Mereka menyampaikan orasi yang intinya meminta pemerintah memperhatikan para buruh yang ada di Aceh.
Koordinator aksi Aliansi Serikat Buruh Aceh Habibie Inseun menyebutkan, sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Aceh berperilaku diskriminatif terhadap pekerja lokal. Perusahaan dinilai menganakemaskan pekerja asing.
“Padahal mereka memiliki skill yang sama tapi dibayar berbeda,” kata Habibie, Selasa (1/9/2015).
Saat beraksi di depan gedung DPRA, buruh juga menggelar aksi teatrikal yang mengkritik diskriminasi terhadap pekerja lokal oleh perusahaan asing. Dalam teatrikal itu diperlihatkan bahwa pekerja asing memperoleh upah Rp15 juta per bulan, sedangkan pekerja lokal hanya Rp1,9 juta per bulan –setara upah minimum provinsi. Upah itu, menurut buruh, habis untuk kebutuhan pendidikan, bayar tagihan listrik dan air, serta tagihan lainnya. Pada intinya, gaji pekerja lokal selalu tidak mencukupi kebutuhan bulanan.
“Diskriminasi di tempat kerja masih sering terjadi di perusahaan,” kata Ketua Aliansi Serikat Pekerja Aceh Syaifulmar.
Syaifulmar meminta pemerintah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang berlaku di perusahaan.
Aliansi Pekerja Aceh juga meminta pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi Aceh menjadi Rp2,3 juta dan memasukkan 84 item KHL. UMP Aceh masih rendah dibandingkan daerah lain.
“Padahal APBD Aceh tinggi. Aceh juga punya dana otonomi khusus,” ujar Usman, salah seorang buruh, sembari meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing. []
ATTAYA ALAZKIA
