Berita

by -
0 701
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Petugas gabungan Polres Lhokseumawe dan Polda Aceh menembak mati Junaidi alias Beurjuek yang diduga anggota kelompok bersenjata Din Minimi. Junaidi tewas ditembak saat berada di sekitar SPBU Batuphat, Kota Lhokseumawe, Kamis (27/8/2015).

Polisi mengklaim sudah lama mengincar Junaidi alias Beurjuek. Ia pernah berhasil meloloskan diri dari sergapan polisi di sebuah rumah milik Ridwan di Geureudong Pasee, Aceh Utara, pada 20 Agustus 2015. Ridwan merupakan anggota kelompok Din Minimi. Sedangkan Beurjuek berhasil lolos.

by -
0 331
Ilustrasi | Chaideer Mahyuddin/ACEHKITA.CO
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar sidang lanjutan kasus kepemilikan 78 kilogram sabu-sabu, yang menghadirkan empat bandar sebagai terdakwa. Di persidangan terungkap, 25 kilogram sabu tidak bertuan.

Pada sidang Kamis (27/8/2015), Majelis Hakim yang diketuai Sulthoni –dengan hakim anggota Mararoda dan Fauzi– memintai keterangan enam saksi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh. Mereka adalah Widarsono, Ganjar Sutanto, Iswahyudi, Suherman, Fernando, dan Arif Budianto. Masing-masing saksi memberikan keterangan terhadap empat bandar sabu yang duduk di kursi pesakitan, yaitu Abdullah, Hamdani, Hasan Basri, dan Samsul Bahri.

by -
0 469
Ilustrasi. | FOTO: Chaideer Mahyuddin/ACEHKITA.COM
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Teror bom kembali melanda warga Desa Ujong Pacu, sebuah desa antinarkoba di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Ini teror bom keempat yang melanda desa itu.

Bom rakitan yang dibalut dengan pipa itu ditemukan di sebuah tambak milik Abubakar oleh seorang warga bernama Abdurrahman, Rabu (27/8/2015) pagi. Setelah menemukan bom ini, Abdurrahman melapor kepada kepolisian.

by -
0 387

JAKARTA | ACEHKITA.COM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ tentang penyesuaian prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia. Surat Edaran ini dikirimkan Menteri Dalam Negeri ke semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menyatakan, sebagaimana dilansir Tempo.co, jurnalis asing serta kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia harus memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat aturan tambahan yang menyatakan jurnalis asing yang meliput memerlukan izin dari pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten hingga kota. Semua aktivitas ini di bawah kendali Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing yang merupakan sejenis satuan tugas di Kementerian Luar Negeri. Tim ini terdiri atas berbagai lembaga, seperti Badan Intelijen Negara, polisi, imigrasi, dan beberapa unsur pengawasan terkait.

Surat ini, menurut AJI, mencederai kebebasan pers di Indonesia. Surat tersebut justru mengukuhkan ketertutupan akses bagi setiap jurnalis asing yang hendak meliput atau melakukan dokumentasi. Jika dulu mekanisme semacam Clearing House ini terbatas di Papua, kini pemerintah memperluas pembatasannya ke seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Bidang Advokasi AJI, Iman D. Nugroho, surat ini mencerminkan pemerintah yang tidak memahami prinsip kebebasan pers. Surat ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers. “Saya pertanyakan apa dasar Mendagri mengeluarkan pembatasan terhadap aktivitas jurnalis?” kata Iman di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015.

Surat Mendagri ini juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2015 lalu saat berkunjung ke Papua yang menyatakan Papua terbuka untuk jurnalis asing yang hendak meliput. “Pembatasan ini jelas tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan Presiden Jokowi saat di Papua yang membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing,” kata Iman.

Sementara itu, Ketua Umum AJI, Suwarjono, menyatakan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini juga membuat kebebasan pers Indonesia tidak kondusif karena jurnalis-jurnalis asing tidak merasa bebas melakukan pekerjaannya. “Padahal, tahun 2017 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia,” kata Jono.

Jurnalis-jurnalis asing yang dibatasi kegiatannya ini akan membawa cerita buruk soal kebebasan pers di Indonesia ke dunia. Alih-alih mendapatkan cerita bagus mengenai Indonesia, tindakan birokratis atas jurnalis asing justru akan menghasilkan cerita negatif.

“Jelas, surat edaran yang membatasi akses jurnalis asing ini kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi menggenjot investasi asing untuk membangun Indonesia,” kata Jono.

Dia mengusulkan, Pemerintah Indonesia sebaiknya menyiapkan regulasi untuk jurnalis asing yang lebih demokratis, modern dan transparan. Dan regulasi untuk jurnalis asing ini semata-mata hanya terkait status ketenagakerjaan atau dokumen kunjungan, bukan pada peliputan atau konten apa yang mereka buat.

“AJI juga mendesak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, mempermudah visa jurnalis bagi setiap jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia,” kata Jono. “Justru dengan kemudahan itu, jurnalis asing akan memiliki kesan positif terhadap pemerintahan hari ini. Pesan positif itu akan tersiar luas di dunia internasional,” ujar Jono.[]

RILIS

by -
0 2783
Ilustrasi | FOTO: acehtraffic.com
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pihak Bea Cukai Banda Aceh berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 638 gram sabu ke ibukota provinsi ini. Bea Cukai juga berhasil menangkap seorang pelaku berinisial AL.

AL berupaya menyelundupkan sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Ahad (23/8/2015).

by -
0 393
Sabarun/ACEHKITA.COM
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Kepolisian Resort Kota Banda Aceh memusnahkan lebih 215 kilogram ganja, Senin (24/8/2015).

Pemusnahan ganja dipusatkan di halaman depan Mapolresta Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Cut Meutia, pukul 10.40 WIB. Ganja yang bersumber dari penyitaan itu ditumpuk lalu dibakar.

by -
0 564

Salah seorang remaja Rohingya Mujiburrahman (15) dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Aceh Utara karena sempat kritis usai perkelahian, Sabtu (22/08). Menurut informasi anggota Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR), perkelahian terjadi di shelter Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara pada Jumat malam. | FOTO: Zikri Maulana

image

image

image

by -
0 487
AP Photo/Nick Ut
JAKARTA | ACEHKITA.COM — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menuntut agar pemerintah segera membebaskan dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser, yang ditangkap tim Reaksi Cepat TNI Angkatan Laut Batam, pada 29 Mei lalu. Keduanya kini ditahan pihak Imigrasi. Penahanan ini, menurut AJI, terlalu berlebihan.

“Tidak ada alasan untuk menahan apalagi memidanakan dua jurnalis karena ketidaklengkapan administrasi. Proses hukum yang dilakukan pihak Imigrasi sangat berlebihan. AJI menuntut pemerintah agar segera membebaskan Neil dan Rebbeca,” kata Suwarjono, Ketua Umum AJI Indonesia, Selasa (18/8/2015) di Jakarta.

by -
0 716
ACEH UTARA | ACEHKITA.COM — Guru dan siswa Madrasayah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darussalam, Desa Abeuk Reuleng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, terlihat mengikuti upacara bendera untuk memperingati hari Kemerdekaan RI ke-70 tahun secara khidmat, Senin (17/08/2015).

Secara fisik, MIS Darussalam serba kekurangan. Sejumlah siswa terpaksa belajar di ruang berdindingkan tripleks anyaman bambu. Beberapa waktu lalu, seorang politikus lokal membangun ruang permanen, yang hanya bisa menampung sebagian siswa saja.

by -
0 588
Anggota Kongres Filipina Rufus B. Rodriguez di DPRA. | FOTO: Radzie/ACEHKITA.COM
MANILA — Sabtu (15 Agustus), ribuan masyarakat Aceh memperingati 10 tahun penandatanganan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Pusat Filipina berharap bisa mengakhiri konflik di Mindanao seperti berakhirnya konflik antara Jakarta dan Aceh.

Lebih empat dekade pertempuran dan serangkaian proses perdamaian telah dilakukan di Pulau Mindanao, Filipina selatan.