KUDETA Turki gagal namun menurut penulis malah sebaliknya, kudeta Turki sukses besar bahkan mampu mengkudeta isu-isu strategis didalam negeri karena masyarakat mulai dari penjual tempe, birokrat, akademisi, mahasiswa, semua bicara kudeta di Turki. Itulah salah satu efek keterbukaan informasi melalui kebebasan pers yang kita rasakan saat ini. Selain itu, kita beruntung memiliki media-media online yang berskala nasional maupun kedaerahan, dengan akses internet kita mudah mendapatkan informasi dengan cepat dan efisien.
Kebebasan pers yang kita rasakan ini bukannya tanpa proses panjang dan berliku, tantangan serta pengorbanan. Kebebasan Pers di Aceh misalnya, sebagai daerah yang selalu jadi ‘proyek’ konflik, Aceh terbilang baru merasakan kebebasan pers. Kita semua tahu bahwa dunia warta kita saat konflik lebih sebagai corong penguasa. Informasi yang disampaikan harus sejalan dengan syahwat pemerintah atau media akan ditutup paksa.
Pada masa darurat militer (2003) yang dikomandoi Endang Suwarya misalnya, para jurnalis harus menggunakan penanda khusus dan ada larangan peliputan serta wawancara dengan pihak GAM. Padahal konflik saat itu bukan hanya melibatkan TNI/POLRI melawan GAM akan tetapi juga berdampak pada rakyat Aceh secara umum. Bagi seorang Risman A. Rachman kondisi itu harus diubah ( QS 13:11 ) agar kebenaran terungkap. Risman merupakan salah satu aktivis yang menolak kebijakan pemerintah menjadi salah satu target penangkapan, ia pun hijarah ke Jakarta.
Kita semua tahu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah lalu membangun kekuatan, baru kemudian kembali ke Mekah. Tampaknya kisah Risman dan AcehKita nyaris sama, Allah SWT mempertemukannya dengan Dandhy Dwi Laksono, mantan produser Liputan 6 SCTV yang dipecat karena menyiarkan berita testimoni korban konflik Aceh. Pertemuan itu di inisiasi Smita Notosusanto (Direktur Eksekutif Cetro) Selanjutnya bergabung pula J Kamal Farza (Koordinator SAMAK), di kemudian hari merekalah yang mendirikan majalah Cetak dan Online AcehKita pada 19 Juli 2003 yang sejalan dengan semangat Amar Ma’ruf Nahi Mungkar ( QS.03:104)
Dalam tulisan singkat ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut sejarah dirintisnya majalah cetak dan online AcehKita, namun akan fokus bagaimana semangat dan idealisme AcehKita serta punggawanya sehingga fakta konflik Aceh dapat tersajikan semaksimal mungkin. Majalah AcehKita ternyata memiliki senjata sejenis AK, walaupun tak banyak namun mampu mengubah wajah informasi konflik di Aceh saat itu. Sebagaimana disebutkan dalam www.acehkita.com, AK merupakan kode bagi pewarta AcehKita agar pihak militer Indonesia tidak mampu mengidentifikasinya.
Pengumpulan pewarta lokal oleh Murizal Hamzah (Penulis buku Hasan Tiro) memang dilakukan layaknya seorang komandan BIN wilayah Aceh mengumpulkan tenaga dilapangan. Setelah mereka berkumpul di hotel jeumpa, dandhy menyampaikan visi AcehKita dan selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama, lahirlah AcehKita dalam versi cetak dan online.
Darurat Pers
Kini setelah 13 Tahun berlalu, semangat AcehKita harusnya masih ada dalam jiwa pewarta di Aceh. Semakin banyaknya media online yang lahir dengan beragam jargon, diharapkan mampu menjadi rujukan masyarakat dalam mendapatkan info aktual dan faktual. Penulis pernah berdiskusi dengan salah seorang jurnalis media online, menurutnya media di Aceh sulit independen tanpa memihak. Keberpihakan yang dimaksud ialah kepada para penguasa dan pemodal, kecenderungan media harus sesuai keinginan mereka, pengaburan fakta, pengalihan isu, adalah barang jualan kebanyakan media.
Kondisi itu memang sangat miris, berbanding terbalik dengan kisah pewarta AcehKita yang jangankan kelayakan materi, nyawapun bisa hilang kapanpun juga tanpa terduga.
Seorang ajudan kadis juga pernah berkisah pada penulis tentang kelakuan awak media, setiap meugang puasa atau lebaran pihaknya harus menyediakan amplop bagi para jurnalis. Menurutnya amplop harus disediakan berkisar 50-100 ribu, bahkan pernah seorang penarik becak bermodal press-card datang ke kantor meminta bantuan, ada juga jurnalis yang protes karena isi amplopnya kalah jauh dari redaktur medianya.
Menurut penulis bila amplop merupakan sedekah bagi jurnalis tanpa mempengaruhi isi berita di media, maka hal itu sah-sah saja. Namun disayangkan bila kemudian media mewajibkan uang amplop dan nominalnya, disitulah moral dan independensi media dipertanyakan.
Penulis belum melakukan penelitian lebih mendalam, apakah media di Aceh juga sudah terkooptasi kepentingan politik ditahun politik ini. Bila dahulu darurat pers terkait kebebasan pers, maka darurat pers sekarang adalah moral dan independensi Pers. Benar bahwa materi (uang) itu penting namun bukan segalanya, belajar dari AcehKita yang mampu hidup dan menghidupi baik jurnalisnya maupun pembacanya, tentunya media sekarang lebih mampu lagi. Semoga media di Aceh selalu bersama rakyat Aceh. []
Don Zakiyamani Al Kotsa
