KEUMALA | ACEHKITA.COM — Persoalan konflik gajah liar dengan masyarakat sepertinya belum kunjung berakhir. Pemerintah seakan sebelah mata memandang hal tersebut. Sampai kini belum ada solusi konkret dari pemerintah untuk mengusir gajah dari areal perkebunan warga.
Laporan terbaru yang diperoleh acehkita.com, dalam sepekan terakhir binatang bertubuh besar itu kembali memporak-porandakan areal perkebunan produktif warga di kawasan Gle Barat Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Pidie. Akibatnya, sejumlah tanaman dirusak oleh Pomeurah tanpa tersisa, seperti pinang, pisang, kakao, kelapa, dan tebu.
Dua pekan sebelumnya, sekelompok gajah liar itu juga menduduki kawasan Gle Barat. Namun jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 8 ekor. Kini, jumlah gajah yang menduduki Gle Barat disebut-sebut telah bertambah dengan turunnya gajah liar lain sebanyak 20 ekor, pada Sabtu (1/10/2016) malam. Saat ini gajah liar yang berada dalam kawasan perkebunan warga di Glee Barat diperkirakan 28 ekor.
Kelompok gajah sejumlah 8 ekor yang sejak Desember lalu membabat tanaman milik warga itu pun kini turun dan menyebar ke perkebunan warga setelah pernah diusir jauh ke tengah hutan oleh pihak Rangers, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dibantu warga. Sebanyak 5 ekor mulai kembali menduduki areal perkebunan di Alue Puntong, Cot Seutui dan 3 ekor lainnya berada di Kareung Ampa, Keumala.
Marzuki, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Keumala, Senin (03/10/2016) kepada acehkita.com mengatakan sejak mendapat kabar turunnya gajah liar lain Sabtu malam, siangnya tidak ada lagi warga yang berani pergi berkebun. Ia sangat mengharapakan pemerintah segera memberikan solusi konkret terkait hal ini. Menurutnya, sumber utama pendapatan warga di sana ialah dari hasil perkebunan.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk segera turun tangan, jangan hanya berbicara saja di koran. Tapi, di lapangan tidak ada semua. Masyarakat semakin susah. Warga punya anak, jika tempat mereka mencari nafkah untuk anak-anaknya sekarang telah diobrak-abrik gajah, bagaimana dengan anak mereka,” ujar Marzuki.
Marzuki mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengusir gajah dari sana, ia menilai apa yang selama ini Gubernur Aceh Zaini Abdullah sampaikan di sebuah media cetak lokal hanya sebagai bualan. Kata Zaini di Glee Barat akan dibangun sebuah CRU penangkaran gajah untuk mengatasi permasalahan konflik gajah liar di sana.
“kebun kami sekarang sudah seperti hutan lagi, warga tidak berani lagi ke sana. Kami minta ganti rugi sama pemerintah. Jikapun nantinya pemerintah akan menjadikan kebun kami ini sebagai hutan tempat perkembang biakan gajah liar, kami siap. Asalkan kami diberi ganti rugi. Sekarang pun tidak nyaman lagi berkebun kalau seperti ini, tiap pekan gajah turun,” jelas Marzuki. []
HABIL RAZALI
