BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Pasangan kandidat bupati dan wakil bupati Pidie mengadu ke Gubernur Irwandi Yusuf soal ketidakjelasan nasib pemilihan kepala daerah di Pidie. Kepada para kandidat, Irwandi mempersilakan mereka menempuh jalur hukum.
Menurut Irwandi, tindakan kepala Ddaerah yang berusaha menghambat atau menghalang-halangi jalannya proses pemilukada telah melanggar hukum.
“Gubernur/wakil gubernur, bupati, walikota serta para wakilnya bila tidak mencairkan dana dan tidak menyediakan sarana serta prasarana berupa fasilitas kantor maupun personel kepada lembaga penyelenggara Pemilukada, melanggar peraturan perundang-undangan,” kata Irwandi di hadapan para kandidat.
Kandidat yang mengadu ke gubernur yaitu Saiful Anwar/Sofyan, Salman Ishaq/Saifuddin Harun, Khairul Basyar/Muhammad MTA dan pasangan Masri/Zainal.
Menurut Irwandi, undang-undang yang dilanggar itu antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PHPU.D-IX/2011, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 15 Tahun 2011, dan PP No. 19 Tahun 2010.
Sikap tidak mencairkan dana pilkada itu juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Irwandi, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 telah memerintahkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pilkada. KIP menjadwalkan pilkada Aceh pada 16 Februari 2012.
Untuk itu, ia mempersilakan para kandidat menempuh jalur hukum. []