BATAM | ACEHKITA.COM – Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2015 yang dipusatkan di Batam, Kepulauan Ribu, Senin (9/2/2015). Zaini berkesempatan menggelar diskusi bareng sejumlah wartawan Aceh yang ikut menghadiri puncak peringatan HPN tersebut.
Sejumlah wartawan yang hadir dalam diskusi informal tersebut adalah Ketua Persatuan Wartawan Aceh Tarmilin Usman, Kepala Biro Waspada Aceh Aldin Nainggolan, Barlian AW (wartawan senior), dan Nezar Patria, anggota Dewan Pers yang merupakan putra Aceh, serta anggota PWI Aceh.
Aldin Nainggolan yang juga sekretaris PWI Acehmengapresiasi Gubernur Zaini yang hadir pada ajang HPN ini. “Kehadiran gubernur sangat berarti untuk memberi dukungan moral (kepda wartawan –red.). Ini akan menjadi momen penting untuk membuka diri agar Aceh bisa menjadi tuan rumah ke depan,” ujarnya.
Anggota Dewan Pers Nezar Patria menyatakan sering terjadi kesalahan dalam penafsiran di media tingkat nasional dan luar negeri tentang Aceh, teruma menyangkut persoalan syariat Islam.
“Padahal kondisi di Aceh sebenarnya tidak seperti yang ditafsirkan oleh media-media tersebut. Karena itu saya pernah bilang ke rakan-rekan saya di Jakarta, coba pergi ke Aceh dan lihat sendiri, Aceh tidak seperti yang kalian tafsirkan,” ujar Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia itu.
Nezar menambahkan, orang-orang sudah bosan mendengar berita tentang konflik dan kesedihan akibat bencana tsunami di Aceh. “Saat ini akan lebih senang jika media menyiarkan berita-berita tentang keberhasilan pembangunan, atau pencapaian Aceh di tingkat nasional karena Aceh telah membangun ke arah yang lebih baik,” ujar putra Sigli tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa kesempatan untuk berbincang seperti inilah yang diharapkan untuk membangun Aceh lebih baik ke depan. “Tentang Syariat Islam, kita berharap bisa merangkul semua pihak dan memberita tahu dengan jelas tentang Aceh yang sebenarnya. Tidak perlu takut datang ke Aceh,” ujarnya.
Peringatan Hari Pers Nsaional dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Wapres Kalla berharap media ikut mencerdaskan bangsa dan bersikap obyektif. “Kita berharap pers dapat mempersatukan bangsa kita,” ujarnya.
JK menambahkan, tidak semua aib orang bisa dibuka dengan vulgar. “Pers harus membedakan mana yang urusan pribadi dan mana yang menjadi urusan publik. Media juga semestinya memperhatikan hal-hal yang seharusnya kita perhatikan” ujarnya.
“Good News is A Good News, kita harapkan begitu bukan lagi Bad News is A Good News. Masyarakat harus kita cerdaskan. Tanpa media yang mencerdaskan, bangsa tidak punya mata, telinga dan mulut,” tutur Kalla.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebutkan, kebebasan pers seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. “Cukup banyak persoalan pers, bagaimana cara menerjemahkan kebebasan dan hak berekspreksi. Kebebasan pers semestinya keberpihakan pada publik, bukan pers partisan,” kata Bagir Manan seperti dilansir Antara.
Pers yang tidak independen, menurut Bagir, sama saja dengan merendahkan diri. “Pengaruh politik terhadap pers meresahkan publik, ini faktor utama partisipan pers,”sebutnya. []
