Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dua hari lagi. Rabu, 17 April 2019 menjadi momen bersejarah bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal tersebut Indonesia akan menghelat pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah berdirinya Indonesia. Pesta demokrasi ini tidak hanya akan memilih pemimpin yang menentukan masa depan bangsa kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, namun juga memilih para wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat.
Pemilu 2019 untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, pertama diadakan secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu karena penyelenggaraan lebih cepat dan efisien dimana pemilih hanya perlu satu kali melakukan pencoblosan, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu karena biaya untuk infrastruktur pemilihan dan operasional bisa lebih hemat.
Selain itu, dapat mencegah praktik politik uang yang melibatkan pemilih, mempengaruhi komitmen partai politik dalam koalisi permanen sehingga kekuatan politik lebih stabil untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, karena partai politik/koalisi partai politik dapat memulai program pencalonan presiden sebelum Pilpres dilaksanakan. Terakhir pengawasan Pileg dan Pilpres dapat dilakukan secara bersamaan.
Perjalanan demokrasi di Indonesia cukup panjang dan berliku, di tengah keberanekaragaman suku dan budaya, agama dan keyakinan lokal yang ada tidak menyurutkan bangsa Indonesia menjaga kebhinekaan dan terus memelihara demokrasi. Sebagai negara berdaulat dengan demokrasi yang tumbuh semakin dewasa maka penyempurnaan format Pemilu perlu dilakukan demi menjamin hak setiap warga negara dalam berpartisipasi aktif menentukan masa depan Indonesia.
Terobosan Pemilu serentak 2019 ini bertujuan memfasilitasi pembenahan rumusan format pemilihan dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya efektifitas dan optimalisasi sistem presidensial yang responsif dan partisipatif di Indonesia. Dan secara teknis Pemilu serentak ini diharapkan mampu menjadi penawar atas kejenuhan publik sehingga partisipasi masyarakat dalam demokrasi Pemilihan Legislatif dan presiden mampu ditingkatkan semaksimal mungkin sebagai wujud substasi demokrasi itu sendiri.
Ciptakan Pemilu Damai
Konstelasi politik mulai memanas sejak hari pertama kampanye, 23 September 2018. Khususnya Pemilihan Presiden, dimana kedua kubu pasangan calon presiden saling serang kampanye negatif hingga hoaks (informasi palsu) bertebaran di media sosial.
Hoaks mengandung ujaran kebencian, kampanye hitam, fitnah, unggahan propokatif dengan unsur SARA, perpecahan dan mengancam kerukunan bernegara yang selama ini berusaha dirawat dan dijaga hingga mengancam disintegrasi bangsa. Padahal mengawali musim kampanye, KPU telah menginisiasi deklarasi kampanye damai yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta ditandai dengan adanya ikrar bersama untuk menciptakan pemilu damai, oleh para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislatif serta pimpinan partai-partai politik.
Para pasangan calon presiden dan calon legislatif serta para pimpinan partai politik dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia melepaskan burung merpati sebagai simbol penyelenggaraan Pemilu yang damai, ditandai ikrar komitmen mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka juga berkomitmen melaksanakan pemilu dengan mematuhi ketentuan pemilihan umum yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Â dimana secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta Pemilu demi terwujudnyan Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, dan Pemilu tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.
Tantangan menyukseskan Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan bila ini berhasil maka dapat menjadi kiblat bagi dunia dalam proses demokrasi, pada dasarnya adalah tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Terutama masing-masing kubu pasangan calon presiden maupun partai politik hendaknya bersama bahu-membahu menangkal hoaks dan kampanye hitam dengan memberikan edukasi politik kepada pemilihnya.
Penyebaran hoaks dapat dilakukan dengan strategi menyaring informasi yang wewenangnya berada di tangan Bawaslu, KPU dan Kemenkominfo. Sementara masyarakat pemilih dapat diberikan literasi digital oleh lembaga-lembaga yang konsen dalam membantu terwujudnya Pemilu damai. Semua pihak bertanggung jawab dalam hal ini.
Upaya menciptakan pemilu damai dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran kepada setiap warga negara sebagai pemilih yang berdaulat akan suara dan pilihannya sendiri. Pemilih yang menyadari bahwa satu suaranya menentukan masa depan bangsa Indonesia. Partisipasinya dalam pemilu 2019 adalah wujud kecintaannya kepada tanah air Indonesia. Pemilih cerdas akan memilah informasi, berpartisipasi menjaga agar keseluruhan proses pemilu mulai dari kampanye hingga pencoblosan berlangsung dengan aman, damai, tertib.
Pemilih cerdas akan menjunjung tinggi ketentuan dan larangan kampanye hitam, politisasi SARA apalagi politik uang terutama pada serangan fajar detik-detik jelang pencoblosan. Masyarakat sudah saatnya berpartisipasi tidak hanya memilih, namun juga tidak segan-segan melaporkan praktik pelanggaran Pemilu seperti melaporkan akun media sosial berbau hoaks dan SARA.
Integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu perlu terus dijaga oleh semua pihak, sehingga kualitas pesta demokrasi dapat terus ditingkatkan. Sebab pemimpin Indonesia dan wakil rakyat yang kredibel hanya dapat dihasilkan oleh penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Itulah mengapa untuk mewujudkan pemilu berdaulat dibutuhkan pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas akan menolak kampanye jahat, politisasi SARA, politik uang dan ujaran kebencian karena mereka punya nalar yang baik dalam memilah informasi. Hanya dengan Pemilu damai, pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dapat terpilih. Selamat memilih.
Penulis: Annisa Mutia (Volunteer Pengelola Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh)
