BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Mengunjungi Aceh pertama sekali sejak menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dititipi sembilan pesan oleh Asrizal H. Asnawi, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu, berpesan agar Presiden Jokowi selalu meminta pertolongan Allah dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara.
Berikut sembilan pesan Asrizal H. Asnawi yang juga Ketua Fraksi PAN DPRA tersebut kepada Jokowi yang dalam dua hari ini berada di Aceh.
1. Bapak presiden kalau ada masalah minta tolong sama Allah, jangan sama makhluk, usahakan untuk salat lima waktunya di mesjid berjamaah dan tepat waktu, karena kalo pemimpin sholat di mesjid akan membawa rahmat utk rakyatnya. Insya Allah
2. Presiden sebagai mandataris negara dan rakyat untuk dapat memberikan jaminan adanya ketersediaan lapangan kerja bagi 1,2 juta pemuda Aceh yang sampai hari ini masih menjadi pencari kerja. Hal ini penting karena jangan sampai Aceh menjadi daerah darurat narkoba. Bahwa, bisnis narkoba adlah lapangan pekerjaan terbesar dan termudah yang bisa dilakukan oleh pemuda Aceh dan Indonesia umumnya.
3. Pemerintah Pusat melalui PT Pelindo sebagai BUMN untuk dapat mengoptimalisasikan Pelabuhan pelabuhan yg ada di aceh sebagai jalur ekspor dan impor (hasil bumi dll) bagi masyarakat pantai Timur dan barat Aceh serta Dataran Tinggi Gayo. Serta realisasi janji tol laut di 24 titik yang dimulai dari indonesia barat yaitu banda Aceh harus direalisasikan secepatnya karena informasi terakhir kami dapat untuk wilayah barat tol laut dimulai dari Sumatra Utara yaitu Kuala Tanjung bukan Aceh.
4. Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN telah menyatakan bahwa Aceh tak termasuk daerah yang akan dilakukan pembangunan Jalan Tol. Pernyataan ini keliru dan terlalu prematur. Pasalnya, Kuota kenderaan bermotor (mobil) di Aceh sama jumlah dgn sumatera utara. Banyak warga Aceh yg menggunakan plat kenderaan mereka dengan plat luar Aceh teruma BK (Sumut) dan B (Jakarta). Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memasukan Aceh sebgai salah satu provinsi mendapat kuota pembangunan jalan tol serta memperbaiki sarana dan prasarana masyarakat lainnya.
5. Prioritaskan pmbangunan pendidikan Aceh, imbas dari puluhan tahun Aceh didera konflik berkepanjangan, sampai saat ini generasi Aceh belum menyeluruh dapat merasakan pendidikan yang layak dan berkualitas Keistimewaan Aceh dalam hal pendidikan semakin memudar. Karenanya, Pemerintah Pusat harus memprioritaskan Aceh (khususnya Mahasiswa Aceh) mendapat beasiswa pemerintah lebih besar kuotanya. Serta adanya keistimewaan terkait jalur penerimaan beasiswa daerah terluar, terisolir dan terdepan yang ditetapkan pemerintah.
6. Kedatangan presiden ke aceh adalah untuk meresmikan di mulainya pembangunan waduk bernilai triyunan rupiah di Kuala Keureuto Aceh Utara untuk kebutuhan listrik masyarakat Aceh dan areal pertanian setempat namun untuk diketahui juga di beberapa tempat lain di Aceh waduk-waduk besar itu juga dibutuhkan untuk mengairi persawahan dan ini juga utk kebutuhan hajat hidup orang banyak karena kita tahu 100% masyarakat Aceh masih menjadikan beras sebagai makanan pokok.
7. UUPA dan turunannya yg masi tertahan di level pemerintah pusat baik tentang keistemawaan dan kekhususan Aceh dalam mengelola wilayahnya dermaga atau izin impor bebas di beberapa pelabuhan laut Aceh yang sampai sekarang terkatung katung kepastiannya.
8. Infrastruktur Aceh sudah lumayan walau di beberapa daerah masi belum memadai namun masih lebih baik dibandingkan Indonesia bagian timur, yang sangat memprihatinkan ialah laju pertumbuhan ekonomi msyarakat yang sangat kritis. Hari ini urat nadi kehdupan ekonomi raktat aceh hnya tertopang pada dana Otsus APBA dan gaji PNS. Bila tdk ada investor atau pengusaha yang mau menanam modal diaceh untuk industri maka pengangguran akan terjadi secara masal di Aceh. Dan berefek pada kriminalitas yang pasti sangat tinggi.
9. Pemerintah pusat harus memfasilitasi pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk pembentukan lembaga atau badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh sebagai wujud islah dari perselihan di antara sesama masyarakat Aceh. Mengingat terlalu banyak nyawa dan harta benda masyarakat yg tidak terlibat dalam konflik namun menjadi bagian korban dr konflik aceh yg terlalu panjang di masa lalu. Masyarakat Aceh bisa memaafkan tp belum tentu bsa melupakan. Kita ingin gesekan gesekan kecil bisa segera teratasi dengan terbentuknya lembaga ini sebagai alat mediasi maaf memaafkan serta menjadi bukti sejarah bahwa masyarakat Aceh bisa berjabat tangan dan berangkulan dalam sebuah ukhuwah yg Islamiah. []
