PIDIE JAYA, acehkita.com. Pertanyaan tentang keberadaan Partai Lokal di Aceh mewarnai sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kecamatan Tringgadeng, Pidie Jaya, Sabtu (21/03).
Sosialisasi UUPA dilakukan oleh tim dari Aceh Recovery Forum (ARF) dengan difasilitasi GTZ Jerman melalui Aceh Local Governance Programme (Algap II). Program didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh dan Uni Eropa.
Dalam sosialisasi di Kantor Camat Tringgadeng, beberapa tokoh desa di kecamatan setempat mengungkapkan kekhawatirannya dengan isu yang dikampanyekan ke masyarakat, bahwa hanya satu partai lokal yang diamanatkan oleh MoU Helsinki dan UUPA tersebut. “Kami sering mendengar, hanya satu partai lokal yang sah di Aceh, yang lain tidak,” sebut salah seorang tokoh desa.
Ketua Tim Sosialisasi, Dahnil, mengatakan bahwa semua partai lokal mempunyai kedudukan yang sama di dalam UUPA, yang merupakan amanat dari MoU Helsinki. “Tidak ada yang lebih tinggi dan rendah, semuanya sah menurut undang-undang,” ujarnya menjawab pertanyaan warga.
Menurutnya, dalam beberapa sosialisasi di kecamatan yang lain dalam wilayah Pidie Jaya, pertanyaan seperti itu sering muncul. Ini pertanda bahwa selama ini UUPA dan MoU masih belum optimal disosialisakan ke masyarakat.
Dalam sosialisasi, juga muncul beberapa tanggapan lainnya, seperti kewenangan gampong dan keraguan masyarakat terhadap pusat dalam memberikan kewenangan mengatur pemerintahan seperti yang tercantum dalam UUPA.
Sosialisasi UUPA tersebut akan dilakukan oleh tim ke 23 kabupaten/kota di Aceh, oleh dua tim yang dibentuk ARF. Tim tersebut terdiri dari para pakar hukum Universitas Syiah Kuala. “Perlu dilakukan terus menerus, agar seluruh masyarakat mengetahui sampai lapisan bawah,” ujarnya. [Adi Warsidi]
