BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Perhelatan pemilihan kepala daerah di Aceh sudah dimulai. Sejumlah kandidat yang muncul adalah mereka yang pernah dan sedang berkuasa di Aceh. Jakarta menanti harap-harap cemas dengan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Pilkada Aceh akan diikuti oleh calon dari petahana, seperti Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Lalu ada calon yang merupakan mantan gubernur, yaitu Irwandi Yusuf dan Abdullah Puteh, Tarmizi A. Karim (mantan penjabat gubernur). Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka, Zakaria Saman, juga ikut dalam kontestasi ini.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqiy menyebut bahwa pilkada di Aceh diikuti oleh para tokoh besar di daerah ini.
“Pilgub Aceh diikuti orang besar semuanya dan ini tidak pernah terjadi di daerah lain,” kata Jimly saat berbicara di hadapan peserta sosialisasi penegakan etika penyelenggara pemilu di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (10/8/2016).
Orang besar yang dimaksud adalah dua petahana, dua gubernur, satu penjabat gubernur, dan mantan Menteri Pertahanan GAM.
“Kami di Jakarta harap-harap cemas dengan pilgub di Aceh. Ini orang besar semua, apa gak perang nantinya,” ujar Jimly.
Kegusaran Jimly beralasan. Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf, dan Zakaria Saman merupakan pentolan Gerakan Aceh Merdeka. Zaini bertindak sebagai Menteri Luar Negeri, Muzakir Manaf (Panglima Agkatan GAM), Irwandi Yusuf (Juru Propaganda GAM), dan Zakaria Saman menduduki posisi Menteri Pertahanan. Empat bakal kandidat ini memiliki basis massa yang sama.
Pilkada Aceh juga memiliki preseden buruk. Pada 2011 lalu, pelaksanaan pilkada terpaksa harus mengalami penundaan selama lima kali (cooling down). Pilkada itu juga dinilai sebagai perhelatan pesta demokrasi paling berdarah dalam 10 tahun terakhir ini. acehkita.com mencatat 14 warga sipil tewas ditembak selama masa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah.
Karenanya, Jimly berpesan agar pilkada di Aceh bisa berlangsung damai dan tertib. Apalagi, pilkada Aceh menjadi barometer bagi kelangsungan pilkada serentak di daerah lain.
Jimly meminta para penyelenggara mempersiapkan regulasi agar tidak saling bertabrakan. Seperti diketahui, pelaksaan pilkada di Aceh memiliki regulasi yang ditetapkan parlemen lokal, selain mengacu pada ketentuan nasional. Inilah yang terjadi pada pilkada 2011 dan 2012 lalu.
“Pilkada di DKI dan Papua, yang juga memiliki kekhususan, juga beda, tapi tidak serumit di Aceh,” kata Jimly. []
