JAKARTA | ACEHKITA.COM – Hari itu, Jumat (11/3/1966), seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Presiden Soekarno dalam memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka.
Semua menteri hingga kepala lembaga diperintahkan wajib hadir dalam rapat paripurna pertama ‘Kabinet 100 Menteri’ yang merupakan hasil reshuffle Kabinet Dwikora setelah didemo mahasiswa.
Dikutip dari buku Presiden (daripada) Soeharto, pagi-pagi sekali, Soekarno meminta para pembantunya hadir ke istana untuk menghindari aksi unjuk rasa mahasiswa.
Rapat dimulai pukul 09.00, meski ada beberapa menteri yang terlambat datang karena dihadang mahasiswa di jalanan.
Soeharto, yang kala itu menjabat menteri/Panglima Angkatan Darat, tidak bisa hadir karena sakit.
Untuk itu, Soekarno memerintahkan Pangdam V Jaya Brigjen Amir Mahmud ikut sidang kabinet sebagai sandera apabila terjadi sesuatu.
Sepuluh menit rapat berjalan, Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur, mengirim nota kepada Brigjen Amir Mahmud yang menyatakan ada pasukan liar di luar istana.
Namun, tidak digubris Amir Mahmud. Sabur pun ketakutan hingga akhirnya mengirim nota langsung kepada Presiden Soekarno yang masih memimpin sidang.
“Membaca laporan Brigjen Sabur, Soekarno menjadi kalut. Laporan tersebut dilaporkan kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Leimena, Dr. Soebandrio, dan Chairul Saleh,” tulis Jonar TH Situmorang dalam bukunya Presiden (daripada) Soeharto tersebut.
Soekarno langsung meninggalkan rapat dan menyerahkan sisa rapat dipimpin Leimena. Ketergesaan Soekarno itu membuat para menterinya tak tenang mengikut rapat. Hingga akhirnya rapat ditutup.
Soebandrio yang saat itu menjabat Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) lari terbirit-birit mengejar Bung Karno yang sudah berjalan bersama pengawalnya menaiki helikopter untuk diamankan ke Istana Bogor.
Menargetkan Soebandrio
Dalam buku Misteri Supersemar, dilaporkan bahwa pasukan liar yang dimaksud adalah pasukan Kostrad. Hal ini kemudian diakui oleh Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris.
“Saya disuruh Pak Harto. Lalu, saya memerintahkan Sarwo Edhie untuk menggerakkan pasukannya ke istana untuk menangkap Bandrio,” kata Kemal Idris.
Menurut dia, pasukan sebanyak dua kompi atau sekitar 80 personel itu sengaja tidak memakai tanda kesatuan supaya Soebandrio tidak takut keluar istana.
Pengerahan pasukan liar ini dianggap terkait dengan keinginan Soeharto yang disampaikannya langsung kepada Soekarno soal menteri-menteri yang terlibat G30S akan segera ditangkap.
Soekarno menolak mentah-mentah permintaan itu. Sehingga, Soeharto menggunakan strategi lain untuk menangkap para menteri yang diduga terlibat PKI melalui kerja sama dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.
Kekuatan Soeharto di mata mahasiswa saat itu terbilang kuat pasca-peristiwa penumpasan pelaku G30S. Soeharto dianggap sebagai pahlawan sehingga segala perkataannya didengar kala itu.
Di sisi lain, wibawa Soekarno kian tergerus pasca-peristiwa G30S. Apalagi, tuntutan mahasiswa agar Soekarno segera membubarkan PKI tidak juga digubris.
Soekarno meyakini ada oknum yang keblinger di PKI hingga akhirnya membuat sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat terbunuh pada peristiwa G30S.
Namun, peristiwa itu bukan berarti harus membubarkan organisasi.
Lahirnya Supersemar
Setelah keberadaan pasukan liar yang menyamar di antara mahasiswa diketahui, Soekarno meninggalkan Jakarta menuju ke Istana Bogor menggunakan helikopter.
Tiga jenderal AD, yakni Brigen Amir Mahmud, Brigjen M Yusuf, dan Mayjen Basuki Rahmat, menghadap Soeharto di kediamannya dan menceritakan soal situasi terakhir.
Dari hasil pertemuan itu, Soeharto mengatakan kepada tiga jenderal itu bahwa dirinya bersedia mengatasi keadaan jika sudah ada surat perintah resmi.
Tiga jenderal itu pun mendapat tugas untuk segera mendapatkan surat mandat dari Soekarno yang kemudian dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
Supersemar ditandatangani Presiden Soekarno di hadapan tiga jenderal itu disaksikan oleh seorang ajudannya, Soekardjo Wilardjito.
Banyak versi menyebutkan situasi saat penandatanganan itu terjadi.
Ada yang mengatakan, Soekarno mendapat tekanan hingga ditodongkan senjata. Versi ini kemudian dibantah oleh keluarga Soeharto.
Supersemar yang menjadi surat mandat kepada Soeharto itu kemudian dimaknai sebagai tiket untuk membubarkan PKI tanpa persetujuan Soekarno, penangkapan sejumlah menteri, hingga penangkapan orang-orang yang dicurigai terkait PKI.
Surat itu kemudian juga dimaknai sebagai peralihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto.
Soekarno pun berang dan menyindir aksi Soeharto itu. Meski Soekarno marah melihat aksi yang dilakukan Soeharto, tetap saja Soekarno tak bisa lagi melawan karena seluruh kekuatan politiknya saat itu sudah dipereteli.
Melalui Supersemar itu pula, Soeharto akhirnya berkuasa menjadi Presiden kedua RI hingga 32 tahun lamanya. Sementara masa tua Soekarno dihabiskan menjadi tahanan rumah yang harus mendapat bantuan pihak luar untuk biaya berobatnya.[]
KOMPAS.COM
