Kampus & TransKutaraja
Saiful Mahdi*
Bagi mereka yang pernah kuliah di mancanegara, salah satu kenangan yang sering dibicarakan adalah kenyamanan bus kota dan fasilitas transportasi publik yang terintegrasi dengan fasilitas publik lainnya seperti pasar, sekolah, rumah sakit, sarana rekreasi, dan kampus. Bahkan ada yang tercengang ketika pertama sekali tiba di sebuah kota-kampus, college-town, yang bus kotanya “gratis” untuk mahasiswa. Selain gratis, bus kotanya juga nyaman dan aman sehingga banyak mahasiswa dan warga kota yang memanfaatkannya untuk sekedar “rekreasi” berkeliling kota atau ke museum dan tempat rekreasi lainnya pada akhir pekan atau di sela-sela kuliah mereka.
Tapi apakah memang layanan bus kota nya gratis? Kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya tak ada layanan publik yang gratis, apalagi di negara-negara yang percaya pada sistem kapitalisme seperti di Amerika dan Eropah Barat. Di negara model kesejahteraan pun layanan publik tidak gratis. Paling banter pakai subsidi. Yang disebut “gratis” dan “bersubsidi” pun sebenarnya tidak gratis karena layanan publik, termasuk bus kota, pasti perlu biaya cukup besar.
Tergantung pemahaman kita, tapi Bus TransKutaraja di Banda Aceh yang sejak beroperasi masih bisa dinikmati dengan “gratis” sebenarnya tidaklah gratis. Para pengguna memang tidak membayar langsung, tapi sebenarnya kita semua membayar lewat alokasi dana APBN dan APBA untuk TransK dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Dari mana dana APBN dan APBA? Dari rakyat! Dari kita semua yang membayar retribusi, pajak, konsesi, rolyati, dan aneka kewajiban warga negara lainnya.
Layanan publik yang “gratis” seperti ini biasanya tidak berkelanjutan. Selain dana yang terbatas, ada kemungkinan pemihakan yang berubah ketika pemerintah berganti. Jikapun pemerintahnya sangat efisien, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan, tetap saja ada kebutuhan lain yang tak kalah mendesak untuk rakyat.
Lantas bagaimana agar transportasi publik seperti TransK kita bisa terus beroperasi bahkan menjadi lebih baik, lebih luas jangakauannya, dan lebih rapid dan massif sehingga betul-betul menjadi mass-rapid public transportation?
Integrasi TransK dengan Kampus
Di sejumlah college-town, layanan bus kota sepenuhnya terintegrasi dengan kampus-kampus utama. Bahkan banyak kampus yang menjadi terminal utama layanan bus kota di kota tempat kampus itu berada. Warga kampus dapat menikmati layanan bus kota yang teratur, nyaman, aman, dan dapat diandalkan untuk menjangkau hampir semua sudut kota secara terencana dan tepat waktu. Biasanya dengan hanya membayar biaya yang relatif terjangkau untuk ukuran mahasiswa, seringkali dengan harga (fare) khusus mahasiswa-pelajar, atau bahkan “gratis”.
Gratis? Kalau diperiksa lebih lanjut, sekali lagi, sebenarnya tidak gratis sama sekali. Ongkos untuk bisa menikmati layanan bus kota bisa ditekan menjadi sangat terjangkau atau bahkan “gratis”, selain bisa karena subsidi, sebenarnya juga karena pemaketan (bundling) yang memanfaatkan prinsip skala ekonomi (economy of scale). Untuk jumlah penumpang atau paling tidak potensi ridership yang besar, biaya untuk penyediaan layanan transportasi publik bisa lebih efisien dan dipaketkan dengan layanan lainnya. Misalnya, ongkos layanan bus kota menjadi bagian dari SPP yang dibayarkan mahasiswa di kampus masing-masing. Itulah yang dipraktekkan banyak kampus di kota-kota kecil dan menengah di Amerika.
Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam adalah, seperti namanya, sebuah kota-kampus. Sebuah college-town yang bahkan relatif lebih besar dari kebanyakan college-town di Amerika, misalnya. Menurut data yang ada, mahasiswa di Unsyiah saja ada 30.000 orang! Sebagai perbandingan, penduduk Kecamatan Syiah Kuala dimana Kopelma Darussalam berada tercatat 35.702 jiwa pada tahun 2015 dan ini adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kota Banda Aceh setelah Kecamatan Kuta Alam yang penduduknya sekitar 50 ribu jiwa.
Jumlah mahasiswa Unsyiah saja adalah potensi ridership yang sangat tinggi. Jika ditambah dengan mahasiswa di UIN Ar-Raniry dan sejumlah kampus swasta dan akademi, sejumlah sekolah SD/MI hingga SMA/MA, apalagi dengan jumlah dosen, staf, dan keluarganya yang menjangkau hingga ke wilayah Aceh Besar di sekitar Kopelma, bisa jadi tak kurang dari 75.000 orang keluar-masuk wilayah Kopelma ini setiap hari. Jumlah ini lebih dari hampir 30 persen dari penduduk Banda Aceh yang tercatat sekitar 250 ribu jiwa. Artinya, 1 dari setiap 3 orang di Banda Aceh ada kaitannya dengan Kopelma Darussalam dan sekitarnya.
Belum lagi dengan struktur penduduk Banda Aceh yang sangat muda. Lebih 60 persen penduduk Banda Aceh berada dalam kelompok umur pelajar dan mahasiswa. Tentu saja mereka membutuhkan dan akan tertarik dengan layanan transportasi urban yang keren, nyaman, dan aman.
Kampus sebagai stakeholder TransK
Dengan data yang digambarkan di atas, kampus jelas salah satu stakeholder utama, pemangku kepentingan, penentu nasib, dari TransK. Karena itu, harus ada usaha mengintegrasikan layanan TransK dengan kampus, terutama dua kampus utama di Darussalam. Dan ini sebenarnya sudah terbukti dengan lengangnya Darussalam bahkan Banda Aceh saat kampus dan sekolah-sekolah libur.
Usaha pengintegrasian itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: (1) Menjadikan kampus sebagai hub utama rute TransK; (2) Penyediaan feeder dari pelosok kampus ke terminal utama dan halte-halte seputar kampus; (3) Menjadikan kartu mahasiswa, dosen, dan karyawan kampus sebagai pass untuk layanan TransK; (4) Menjadikan TransK sebagai sarana pembelajaran untuk berbagai program studi di kampus, mulai dari Teknik Mesin hingga mahasiswa Statistika yang membuat pemodelan transportasi; (5) Menjadikan kampus sebagai mitra dan konsultan peningkatan kualitas dan layanan TransK, termasuk berbagai pelatihan untuk awak dan pengelola TransK.
Sebagai pengikat, Kampus bisa membayar flat-rate biaya transportasi per semester. Dosen, karyawan dan mahasiswa diwajibkan membayar transportation fee (biaya transportasi) kepada TransK setiap semester dengan biaya minimal, katakan misalnya 100 ribu per orang. Untuk mahasiswa dapat dijadikan komponen SPP/UKTB. Kalau ada 50 ribu orang warga Kopelma yang ikut program ini, maka akan ada 5 milyar per semester, lebih dari 1 milyar per bulan, untuk operasional TransK.
Ongkos transportasi ini dibayarkan oleh semua warga kampus, terlepas yang bersangkutan menggunakan atau tidak menggunakan TransK. Bagi yang tidak menggunakan, maka dia ikut “mensubsidi” mereka yang menggunakan. Ini dapat menjadi bagian dari pengembalian solidaritas sosial yang mulai menyusut di Aceh.
Selanjutnya kampus menaikkan biaya parkir setinggi mungkin sehingga “menghukum” mereka yang masih membawa sepeda motor dan mobil ke kampus. Mereka yang memilih “kemudahan pribadi” tetap dihargai, tapi dengan biaya lebih besar. Jika parkir sepeda motor per jam, misalnya 5 ribu dan untuk mobil 10 ribu saja, maka insentif untuk menggunakan kenderaan pribadi akan menurun drastis.
Dan jika 1 dari 3 orang di Kota Banda Aceh bersedia beralih dari penggunaan kenderaan pribadi ke TransK, maka bukan hanya akan baik buat mengatasi kemacetan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menurunkan angka kecelakaan, tapi juga bisa menjamin keberlangsungan TransK. Sehingga TransK tidak perlu jadi proyek yang gagal untuk Rakyat Aceh, khususnya Banda Aceh.
Nah, jika itu bisa kita wujudkan, baru kita bisa menjadi model Kota Madani yang Gemilang!
*Saiful Mahdi adalah Dosen Statistika FMIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh; Peneliti Senior di ICAIOS. Menulis “Kolom Fakhrurradzie Gade” di AcehKita.com setiap Kamis. Isi tulisan adalah pandangan pribadi Email: [email protected]
