Connect with us

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Jadi PR Pemerintah

Aceh

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Jadi PR Pemerintah

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2017 di 9 kecamatan Kota Banda Aceh masih terjadi, meskipun secara angka sedikit menurun apabila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Data yang tercatat dan didampingi Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A Kota Banda Aceh) menunjukkan, sepanjang tahun 2014 terdapat 59 kasus (perempuan 34, anak 25), tahun 2015 sebanyak 133 kasus (perempuan 83, anak 50), tahun 2016: 176 kasus (perempuan 95, anak 81) dan tahun 2017 sejumlah 140 kasus (perempuan 90, anak 50).

Dari jumlah keseluruhan 508 kasus, jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ranah domestic masih mendominasi, yaitu urutan pertama (338 kasus) dengan bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan ranah public menempati urutan kedua, 170 kasus. Dari data tersebut, wilayah domestic/keluarga lebih rentan terjadinya kekerasan, meskipun begitu bukan berarti wilayah public lebih aman karena sistim perlindungan harus dibangun pada kedua ranah ini.

Kasus ini merupakan fenomena puncak gunung es, dan banyak kejadian yang tidak terpantau oleh media masa, atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan perempuan, atau tidak dilaporkan ke P2TP2A. Korban atau keluarga korban tidak berani melaporkan kasusnya karena takut dan malu. Stigma dan beban pembuktian (proses hukum) yang berat menjadi salah satu penghambat terbesar bagi perempuan.

Berdasarkan wilayah kejadian tertinggi terjadi selama tahun 2017 di Kecamatan Kuta Alam (23), Meuraxa (19), Baiturrahman (16), Ulee Kareung (15), Lueng Bata (15), Jaya Baru (14), Banda Raya (11), Syiah Kuala (11) , KutaRaja (10) dan 6 kasus dirujuk ke P2TP2A Rumoh Putro Aceh karena diluar wilayah Kota Banda Aceh.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling banyak dilakukan pada istri, disusul anak perempuan dan anak laki-laki. Tahun 2017 P2TP2A Kota Banda Aceh menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dengan rentang usia 4- 10 tahun sebanyak 10 kasus, di mana pelaku merupakan orang terdekat; ayah kandung, tetangga dan teman sebaya.

Dari 4 tahun terakhir ditemukan sebanyak 18 (perempuan 5 dan anak 13) kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas. Pelaku memanfaatkan disabilitas korban dengan harapan lolos dari jeratan hukum karena minimnya pembuktian.

Untuk kategori usia pelaku, berbanding terbalik dengan korban. Dari 508 pelaku kekerasan terhadap perempuan, hanya ada 4 yang usianya masih tergolong anak-anak. Sebanyak 504 pelaku berusia di atas 18 tahun atau usia dewasa. Angka Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung dilakukan oleh laki-laki dewasa. Usia pelaku yang berbanding terbalik dengan usia korban, menunjukkan bahwa ada dominasi dan kekuasaan orang desawa (pelaku) terhadap anak-anak (korban).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan semakin bervariasi, salah satunya kekerasan seksual. “Untuk itu, kami bersama organisasi perempuan di Aceh mendesak pemerintah pusat untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Ketua P2TP2A Banda Aceh.

Menurut dr. Media Yulizar.MPH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB), meminta pihak harus komitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan baik pemerintah, LSM, Dunia Usaha serta tak kalah pentingnya keterlibatan masyarakat. “Upaya pencegahan harus sama gencarnya dengan upaya penanganan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir,” pungkasnya.[]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Aceh

To Top