Connect with us

KOLOM — Etika Bernegara dalam Islam

Warga Menulis

KOLOM — Etika Bernegara dalam Islam

singkilISLAM merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh muslim tetapi juga non muslim. Islam bukan agama pembunuh yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kedhaliman, serta membangun keharmonisan antarumat beragama dalam bernegara.

Etika bernegara dalam islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena islam mengutamakan prinsip musyawarah “bermusyawarahlah untuk berbagai urusan”. QS. Ali-Imran : 159. Konsensus dari sebuah musyawarah, dilindungi dan ditegakkan oleh islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti: monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Moralitas Bangsa

Pincangnya rasa keadilan dalam sebuah negara, biasanya diakibatkan oleh runtuhnya moralitas bangsa. Para anak bangsa tidak lagi memikirkan pembangunan bangsa dan  saling peduli antara satu sama lain, tetapi justeru terperosok ke dalam semangat menjadi mafia berbagai kejahatan. Mental bobrok seperti ini merasuk ke dalam masyarakat, terutama golongan birokrat, teknokrat serta aristokrat. Akhirnya, rakyat jelata dilanda sebuah penyakit kritis berupa lenyapnya optimisme kebangsaan dan nasionalisme.

Pengadilan jalanan menjadi jalan pintas penyelesaian masalah, karena rasa optimis terhadap pemerintah telah hilang, akibat kekecewaan terhadap praktik oknum pemerintah dan kejengkelan terhadap perilaku aparatur pemerintahan. Dalam sebuah tayangan ulang siaran TVRI yang dipandu oleh Dian Budiargo (Dosen Universitas Terbuka) dengan topik Bincang Integritas, bersama Mahfud Md, (Ketua Mahkamah Konstitusi), Mahfudh mengatakan “bahwa sistem tidak mutlak dapat merubah bangsa, tetapi membutuhkan moralitas dan keteladanan, karena sistem juga produk manusia”.  Pernyataan ini mengandung makna pentingnya moralitas dalam kehidupan bernegara. Perbaikan moral setiap warga negara baik dari golongan rakyat jelata ataupun pemerintah menjadi keniscayaan, sebagai wujud kesetiaan terhadap negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan. Kehancuran sebuah negara, sering bukan akibat rongrongan dan ancaman dari luar, tetapi akibat runtuhnya moral bangsa.

Alquran sebagai way of life umat Islam telah menggambarkan sebab-sebab kehancuran sebuah negara, seperti, “Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali penduduknya melakukan kedhaliman”. QS. al-Qashash : 59. Tindakan “dhalim” yang dilakukan oleh penduduk merupakan faktor hancurnya negara, dan kehancuran bangsa ditandai dengan rusaknya moral masyarakat. Sedangkan inti moral masyarakat adalah terletak pada kemampuan bersikap adil dan tidak mendhalimi, karena akhlak yang paling tinggi adalah ketika dapat menjaga diri dari perbuatan menyakiti orang lain, baik secara lisan maupun perbuatannya. Dalam hadist disebutkan “Muslim yang sejati adalah yang dapat menjaga keselamatan manusia dan mukmin yang sejati adalah yang dapat memberi aman kepada manusia. HR. an-NasaaI.

Di samping itu, al-Quran juga mengingatkan para pembesar dalam sebuah negara agar menjauhkan dari tipu daya  jahat, karena tipu daya mereka, menjadi sebab hancurnya negara  “Dan demikian pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri tersebut. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya.” QS. al-An’am : 123. Setiap orang yang telah diberi amanat oleh negara untuk menduduki sebuah jabatan, sekurang-kurangnya memiliki dua tanggung jawab. Pertama, tanggung  jawab sebagai warga negara dan Kedua, tanggung jawab sebagai pelaksana amanat negara. Kelalaian dan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab, menjadi sebuah kesalahan besar bagi seorang pejabat negara, karena nadi kehidupan rakyat berada dalam genggamannya.

Kemudian secara khusus al-Quran menyindir kebiasaan buruk para elit dalam sebuah negara“Dan jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah untuk ta’at kepada Allah, tetapi mereka melakukan durhaka di dalam negeri, kemudian berlakulah hukuman, kami binaskan sama sekali negeri itu”. Qs. al-Isra : 6.

Hidup mewah para pejabat di tengah kemiskinan masyarakat, juga menjadi pemicu hancurnya sebuah negara, karena dapat memunculkan kecurigaan rakyat atas penyelewengan kekuasaan. Sebenarnya, Islam telah cukup memberikan etika bagi warga negara berupa perintah tunduk dan patuh kepada pemimpin. Sesungguhnya, ini merupakan cara islam untuk melindungi pemimpin dari pemberontakan rakyatnya. Akan tetapi Islam juga menggariskan etika pemimpin terhadap rakyat, berupa komitmen yang kuat dalam menjaga amanah kepemimpinan dan menegakkan keadilan.

Introspeksi

Kedewasaan dan kesadaran dalam bernegara mutlak diperlukan oleh setiap warga negara, supaya negara dapat berdiri tegak dan aman. Rasa nasionalisme dan “hubbul wathan” juga mesti ditumbuhkan. Konflik yang terjadi dalam sebuah negara, menandakan sendi-sendi nasionalisme telah rapuh. Konflik, sesungguhnya merupakan senjata pemusnah paling ampuh, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, dan konflik horizontal lebih berbahaya, karena bukan hanya menghancurkan rezim yang memerintah, tetapi juga menghancurkan negara dan bangsanya secara total.

Konflik Singkil mesti menjadi bahan renungan untuk semua masyarakat Aceh, muslim dan non muslim, karena konflik itu telah merugikan Aceh sebagai sebuah bangsa. Konflik horizontal yang demikian dapat terjadi, hanyalah akibat kelalaian semua pihak. Dalam kasus ini, pemerintah tidak tepat, kalau hanya menyalahkan masyarakat, karena kejadian itu berawal dari ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah masyarakat, padahal pemerintah memiliki wewenang dan sumber daya yang cukup. Kasus Singkil, hanya akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berdaya atau kurang peduli dalam mengurus, karena asyik dengan agenda pencitraan demi mempertahankan reputasi. Para pemegang tampuk kepemimpinan sibuk dengan “second priority” sehingga persoalan masyarakat terbengkalai, akhirnya terjadilah tragedi yang menyayat hati. Dalam lingkungan pemerintah yang rapuh, sangat rentan menyusup “provokator” untuk memperkeruh suasana, supaya Aceh kembali menjadi ladang konflik dan masyarakat Aceh akan terus dalam tragedi kemanusiaan yang akan membawa kepada ketertinggalan.

Pemerintah merupakan perancang pembangunan Aceh yang memiliki sumber daya dan anggaran yang memada, akan tetapi, yang membuat rakyat bersedih, kenapa skenario di Aceh bisa dimainkan oleh Mr Hidden? Masyarakat berasumsi, konflik Singkil akibat skenario pemerintah tidak jalan. Oleh karena itu, kita berharap kasus Singkil, diselesaikan secara adil dan mendasar. Jangan hanya melihat ending tetapi juga harus melihat asal-muasalnya, dan jangan sekali-kali pemerintah terkesan hanya dapat menghukum. Karena sesungguhnya rakyat sedang panik dan frustasi atas kerja pemerintah yang lamban. Wallahu a’lamu bi as-shawab. []

TGK IMRAN ABU BAKAR, Rais Aam Rabithah Thaliban Aceh dan dosen IAI Al Aziziyah

Continue Reading
Baca juga...
1 Comment

1 Comment

  1. Veria

    Mar 12, 2016 at 7:43 am

    Lalu etika yang bagaimanakah yang baik ditanamkan oleh setiap orang di Indonesia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Warga Menulis

To Top