BANDA ACEH,acehkita.com. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, menyarankan pihak Polda Aceh mempertegas proses meminta TNI dalam mengamankan Pemilu. “Selama ini tidak jelas, sehingga tentara sering leading dan bergerak sendiri,”tegas Hendra Fadli, koordinator lembaga kemanusian itu, Rabu (18/3).
Seharusnya menurut Hendra, Polisi memperjelas batasan-batasan kewenanangan TNI. Selain itu juga harus jelas batasan waktu, fungsi dan batasan wilayah yang dibantu pengamanan. “Tidak mungkin seluruh Aceh harus dibantu tentara,” tegasnya.
Hendra menghimbau Polisi agar segera memperjelas fungsi TNI, sebab hari pencontrengan sudah semakin dekat. Bila itu tidak dilakukan, ia menduga keamanan di Aceh jelang Pemilu semakin semberaut.
Saat ini saja menurutnya,dibeberapa kabupaten TNI menurunkan spanduk partai lokal dan mendirikan pos. “Ini bukan wewenang tentara,” jelasnya lagi. Selain itu, awal Maret lalu, sejumlah anggota Koramil Simpang Keuramat, Aceh Utara, menurunkan atribut Partai Aceh. Akibatnya, Koramil dan enam bawahannya dicopot dari jabatan.[Maisal]