ACEHKITA.COM | BANDA ACEH – Eksistensi Partai Lokal di Aceh wajib dijaga dan perlu penguatan. Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala, Jumat 17 November 2017.
Menurut Ilham, Partai Lokal bukan hal baru di Indonesia. Hal ini telah ada dalam Pemilu yang dilaksanakan di masa orde baru. Tapi Partai Lokal yang ada di Aceh khusus sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
“Pilkada di Aceh punya regulasi tersendiri, berbeda dengan daerah-daerah lain. UUPA sebagai rujukan hukum penyelenggaraan Pemilu di Aceh sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” kata Ilham dalam Kuliah Umum dengan tema “Membaca Bentuk Anomali Kepemiluan Aceh Terhadap Regulasi Nasional.”
Menurut Ilham, revisi UUPA tentunya tidak boleh lepas dari konsultasi dengan DPR Aceh. Karena saat ini Undang-undang Kepemiluan jauh lebih maju dari UUPA. “Kalau mau merevisi UUPA mari lakukan dengan legislatif review, kita duduk bersama membahas hal ini,” katanya.
“Dan sikap kami di KPU RI, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang dikatakan MK maka kita jalankan,” tambah Ilham.
Terkait siapa yang akan menyeleksi anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh nantinya, Ilham tetap merujuk pada apapun hasil putusan MK.
Plt. Koordinator Prodi Ilmu Politik Unsyiah, Radhi Darmansyah mengatakan pelaksanaan kuliah umum terkait pemilu ini adalah dalam rangka sosialisasi pendirian Program Pasacasarjana Ilmu Politik di FISIP Unsyiah. “Ini adalah inisiasi awal dalam rangka pendirian Program Pascasarja Ilmu Politik. Kita berharap jika program S-2 ini dibuka, dapat menampung politisi dari partai politik dan pelaksana pemilu dari seluruh Aceh.” []
