Lagi, Gerak Minta KPK Periksa Gubernur Aceh

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) Indonesia kembali melakukan unjukrasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said Jakarta, Rabu (15/6). Dalam aksi itu, Gerak meminta KPK untuk segera memeriksa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang diduga terkait kasus penggelembungan harga pembelian alat kesehatan. Irwandi membantah tudingan Gerak Indonesia.

Dalam aksi itu, massa Gerak Indonesia mengusung sejumlah spanduk dan poster yang meminta agar KPK turun tangan menuntaskan kasus penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yaitu CT-Scan 64 Lices dan Chat Lab sebesar Rp 18 milyar. Selain itu, mereka juga mengusung kerenda yang bertuliskan “Hukum telah Mati di Aceh”.

Dugaan penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan ini, kata Koordinator Gerak Indonesia Akhiruddin Mahjuddin, melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam proses tender.

“Pemenang tender adalah kerabat gubernur. Selain itu, ditemukan adanya upaya penghilangan bukti mark-up yang ditemukan inspektorat oleh gubernur,” kata Akhiruddin dalam pernyataan sikap yang juga dikirim ke sejumlah wartawan di Aceh, Rabu (15/6).

“Kita mendesak KPK untuk segera memeriksa gubernur Aceh karena unsur perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi dan memeriksa semua pelaku tanpa tebang pilih,” pinta pria yang acap disapa Udin itu.

Gubernur Irwandi Yusuf membantah terlibat dalam kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan ini. Irwandi menyebutkan bahwa tuduhan itu tak berdasarkan bukti dan hanya fitnah belaka.

“Coba tunjukkan bukti keterlibatan saya. Dia (Akhirudin) bekerja berdasarkan pesanan salah satu calon gubernur, seperti tentara bayaran,” ujar Irwandi seperti dikutip The Atjeh Post. []