Connect with us

OPINI | Siapa Main Hakim Sendiri?

Berita

OPINI | Siapa Main Hakim Sendiri?

SAAT darurat militer ditetapkan di Aceh, tahun 2003, pemberitaan media massa baik lokal maupun nasional memberikan porsi sangat kecil pada suara masyarakat. Mayoritas narasumber media berasal dari pihak-pihak resmi seperti penguasa darurat militer atau TNI. Suara masyarakat terpinggirkan karena kebenaran seolah-olah hanya datang dari otoritas berwenang saat itu.

Media mainstream cenderung menurunkan berita-berita tak kritis, tanpa cover-both sides, dan minim verifikasi atau cek dan ricek. Pembenarannya: dalam status darurat militer ruang gerak media dibatasi, pemberitaan dipantau otoritas, media kehilangan independesi.

Saat itu pula, tidak sedikit warga sipil dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau partisannya. Label separatis pun disematkan. Ada yang ditangkap hidup-hidup, ada pula yang tinggal nama. Tanpa pengadilan mereka langsung dihakimi, tanpa hakim mereka langsung divonis bersalah.

Salah satu yang sempat menarik perhatian media massa adalah kasus penembakan Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) Aceh Utara, Teuku Adnansyah. Beberapa media meliput kasus ini dengan cara berbeda. Harian Kompas, 4 Oktober 2003, yang mengutip pernyataan pihak kepolisian cenderung membenarkan penembakan tersebut. Beliau memang sempat ditangkap polisi karena dituduh terlibat sebagai penyandang dana pihak GAM, tetapi saat akan dibawa ke kantor polisi disebutkan dia coba melarikan diri dengan melompat dari mobil, akibatnya polisi terpaksa menembak Adnansyah. Sementara majalah Gatra, punya cerita lain. Media ini menganggap alasan penembakan tersebut adalah janggal. Alasannya bagaimana mungkin korban bisa melompat dan lari dari mobil sementara ia saat itu juga diapit oleh dua petugas. Plus beberapa hal lain yang dianggap media ini sebagai keanehan.

Contoh lain yaitu pemberitaan tentang terorisme. Ada masyarakat yang tidak tahu apa-apa, karena pernah punya hubungan dengan pelaku teror langsung dituduh media sebagai anggota jaringan teroris. Tanpa pengadilan, media memvonis mereka sebagai teroris. Serta masih banyak contoh kasus lainnya, seperti kasus korupsi dan kriminalitas lain.

Dalam kajian jurnalisme dinamika seperti itu dikenal dengan nama trial by the media, atau penghakiman oleh media atau pers. Media mengkonstruksikan persepsi baik bersalah atau tidak terhadap seseorang atau kasus sebelum adanya putusan pengadilan. Media seolah-olah menjadi hakim yang tanpa sadar telah terjebak dalam memutuskan kebenaran suatu perkara. Dampaknya jelas, terbentuknya opini publik baik itu maupun buruk terhadap seseorang, pencemaran nama baik hingga pembunuhan karakter.

Dinamika seperti ini marak terjadi pada pemberitaan tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dengan menghadirkan judul sensasional dan bombastis, media sering memakai kata-kata seakan-akan pihak yang diberitakan telah terbukti melanggar syariat. Parahnya, selain menemukan berita antara judul dan isinya tidak konsisten, saya juga menemukan judul berita yang telah menegaskan terduga pelaku pelanggaran, seperti pelaku mesum.

Parahnya saat ditelusuri isi beritanya lebih lanjut, tak ada satu bukti pun yang menjelaskan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar syariat. Bahkan para saksi yang diwawancarai juga tidak dapat membuktikannya. Berita-berita seperti ini jelas tidak ada verifikasi atau cek dan ricek langsung ke lapangan. Artinya berita yang kita baca tersebut, hanyalah berasal dari keterangan dengan para saksi, pelaku penggerebekan, atau aparatur pemerintah seperti WH dan Dinas Syariat Islam.

Mengutip Entman – dengan menggunakan pisau analisis framing – media sering menyeleksi sumber berita, memanipulasi pernyataannya, tidak menampilkan fakta secara apa adanya namun diberi bingkai yang akan menghasilkan makna yang spesifik.

Saya sering membayangkan bagaimana perasaan keluarga, anak, istri, suami, atau orang tua seseorang yang dituduh media telah melakukan tindak asusila atau kriminal, padahal dia belum terbukti bersalah. Atau mungkin tidak bersalah.

Sadar atau tidak, media telah “terjebak” dan ikut dalam memberitakan penghakiman ala massa serta terkesan membenarkan tindakan-tindakan massa dan menulisnya dengan cara menghakimi pula. Kalau sudah begini siapa yang main hakim sendiri?

Akhirnya, saban hari kita disuguhkan oleh pemberitaan syariat yang selalu menempatkan masyarakat sebagai pelaku pelanggaran, dan masyarakat adalah pihak yang paling mudah untuk disalahkan. Kondisi ini, kampir tak ada bedanya dengan pemberitaan di era darurat militer.[]

FAHMI YUNUS, pengamat media.
Tulisan ini pernah dimuat di Sharia News Watch edisi 02/2012

Continue Reading
Baca juga...
3 Comments

3 Comments

  1. yohannes

    Oct 19, 2012 at 11:12 pm

    masalah di aceh sebenarnya sama seperti daerah lain. 1. Masalah kesejahteraan, 2. Masalah kemaksiatan. 3. Masalah sumber daya alam. Ketiga masalah ini tidak dipenuhi pemerintah maka rakyat berontak. Masalah gampang pun penyelesaian nya pun gampang. 1. Buat peraturan pemerintah dimana setiap barang impor dari luar negeri diwajibkan bangun pabrik di aceh atau papua. Jelas banyak lapangan pekerjaan. Atau barang impor tidak boleh masuk Indonesia. Kalau rakyat sudah kenyang, rakyat jadi malas mikirkan kebebasan karena sudah senang. 2. Masalah maksiat pun gampang, inti dari maksiat itu apa. Kesempatan. Benar, karena ada kesempatan waktu & ruang maka ada maksiat. Jika masih sekolah, perbanyak saja tugas sekolah, buat aturan keras dalam pendidikan tentang standar naik kelas. Jika sudah dalam masyarakat, buat peraturan khusus dimana setiap bulan masyarakat diuji pengetahuannya tentang agamanya. Ada penghargaan & kemudahan yg didapatkan jika lulus. Buat larangan pacaran, karena dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Itu istilah negara barat. Kalau di barat sana orang pacaran punya anak 7 pun tak masalah. Masukkan budaya rakyat Aceh, saring budaya barat. Maksiat itu bisa dilawan dengan budaya. Bukan hukum. Hukum tidak bisa melawan nafsu manusia. Hanya budaya, akal & pikiran yg punya harga diri itu yg bisa melawan maksiat. 3. Sumber daya alam Aceh itu besar. Ladang minyak pun besar. Gampangnya buat MOU setiap perusahaan yg membangun usaha di Aceh harus memiliki pegawai asal Aceh setidaknya 75% dari keseluruhan itupun dengan syarat keterwakilan di jajaran direksi perusahaan. Saya lihat sejak 2005 sudah 3 kali gubernur Aceh ganti tapi programnya kurang pro rakyat. Rakyat marah, TNI Polri jadi sasarannya. Orang anggota Polri juga rakyat Aceh. Keberhasilan suatu negara dilihat dari kesadaran rakyatnya untuk menjaga norma & budaya, bukan kecanggihan hukum yg mengikat rakyatnya.

  2. Hussein as Sumatrani

    Oct 15, 2012 at 2:53 pm

    Pertama sekali kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara Fahmi Yunus yang telah mengingatkan kita tentang pihak-pihak yang menghakimi sendiri terhadap persoalan, akibat daripada tidak melakukan cek dan recek terhadap suatu persoalan yang muncul..

    Berbicara media massa hemat saya, terdapat 2 klasifikasi dimana yang satu dan memang kebanyakan berorientasi kepada ide penguasa yang dimainkan oleh polisi dan tentara sementara yang lainnya berorientasai kepada kemanusiaan (baca masyarakat). Kondisi seperti itu sudah berlangsung lama di Indonesia sejak jaman Suharto sampai sekarang ini. Apabila kedua pihak dapat menerima apa yang saya katakan ini akan mengundang kita untuk mempertanyakan dengan sebuah tanda tanya besar, “Mengapa hal itu terjadi?”

    Andakata persoalan diatas dapat kita umpamakan suatu “penyakit”, kita memerlukan diagnosa yang mantap hingga mampu menemukan akar permasalahan, apa yang menyebabkan penyakit tersebut tidak pernah sirna? Jawabannya kita belum pernah mengkaji dan membahas serta menganalisa “akar” dari suatu persoalan agar penyakitnya bisa tuntas atau tidak akan kambuh lagi.

    Andaikata saya nyatakan “akar” permasalahannya, saya yakin banyak pihak yang akan menentang terutama sekali pihak yang menzalimi masyarakat tertindas. Justeru itu saya mengajak pembaca untuk melihat permasalahan yang lebih luas dari persoalan yang sedang kita hadapi, dimana kaitannya persoalan kita Acheh tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Persoalannya apakah pihak yang berkuasa cq tentara dan polisi, siap menerima kebenaran yang menguntungkan semua pihak?

    Andaikata jawabannya “tidak” mustahil persoalan Aceh dapat bdiselesaikan. Sebaliknya andaikata jawabannya “Ya” insya Allah kita akan lanjutkan persoalan ini setelah prtisipan lainnya mendukung untuk perbaikan hingga kita akan menjelaskan apa sebetulnya “penyakit kita Aceh” sejak dulu hingga sekarang. Sepertinya dapat dipastikan dimasa yang akan datang tetap saja dalam “lingkaran setan”, andaikata penyakit tidak kita tuntaskan di jaman kita sekarang ini.

    Sekian dulu buat sementara.

  3. cakra

    Oct 12, 2012 at 12:12 pm

    Sampai sekarang TNI & POLRI musuh nya bagi orang aceh…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita

To Top