Connect with us

Pandeglang, Catatan Perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru [5]

Laporan Khusus

Pandeglang, Catatan Perjalanan Ekspedisi Indonesia Biru [5]

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Lebak, Banten, 6 Januari 2015.

Kami meninggalkan Ciboleger sebelum tengah hari, menuju persinggahan selanjutnya: Taman Nasional Ujung Kulon di ujung terbarat pulau Jawa. Tapi kami putuskan bermalam dulu di kota Pandeglang untuk mencuci baju, membersihkan alat liputan, menulis naskah, menyeleksi foto, dan tentu saja berisirahat.

Perjalanan dari kampung Baduy ke Pandeglang melewati pedalaman dan jalur-jalur alternatif, termasuk areal perkebunan kelapa sawit di Cileles yang luasnya tak sanggup dibatasi pandangan mata. Nyaris tak percaya di pulau Jawa ada lahan sawit seluas itu. Sebagian milik rakyat, sebagian milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) VII.

Selebihnya, hanya ada tiga hal yang kami ingat: lahan pertanian yang hijau, pondok pesantren di kiri-kanan jalan, dan jalanan aspal yang banyak terkelupas. Tapi sudah lama kami berjanji tak akan mengeluh soal kualitas aspal di kawasan-kawasan tertentu.

Bila infrastruktur jalan hanya dibangun untuk memuluskan penetrasi modal-modal besar dari kota ke pedalaman, lalu memborong lahan pertanian atau eksploitasi sumber daya alam tak berkelanjutan, maka biarlah jalanan ini ditelan lumpur atau dipenuhi batu.

Karena itu ketika pemerintah mengurangi subsidi BBM (November 2014) dan akan mengalihkannya untuk membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer atau jalan tol 1.000 kilometer, persoalannya tak lantas selesai.

Setelah jalan dibangun lantas apa? Ekspansi kelapa sawit dan batu bara yang makin pesat menggerus tutupan hutan, atau naiknya harga tanah sehingga petani tergoda menjualnya kepada para pengembang?

Dalam konteks masyarakat Baduy, mereka bahkan tak butuh jalanan aspal karena adat melarang menggunakan kendaraan bermotor, bahkan alas kaki.

Dikira Sales
Tak ada kenalan atau handai taulan di Pandeglang. Karena hari menjelang petang, kami putuskan untuk mencari penginapan murah. Seperti halnya mengenali warung makan, mengenali losmen murah bisa dilihat dari jenis kendaraan yang diparkir di halamannya. Untuk warung makan, yang perlu dilihat apakah ada becak atau angkutan umum yang parkir. Sedangkan untuk penginapan, yang perlu dilihat apakah ada kendaraan niaga atau distributor barang yang parkir. Singkat kata: lihatlah apakah ada mobil box.

Jurus ini efektif. Di penginapan pertama yang tak ada kendaraan niaga parkir, kami balik kanan karena tarifnya masih Rp200.000 per malam. Lalu pencarian dilakukan sembari berputar-putar kota Pandenglang. Penginapan murah memang ada referensinya di internet. Tapi penginapan ‘murah sekali’ tak ada di internet. Adanya di buku Lonely Planet. Masalahnya, Pandeglang bukan kota tujuan wisata.

Sampai ketemulah penginapan seharga Rp120.000 dengan dua mobil niaga distributor rokok yang terparkir di halaman belakangnya. Jadi kami simpulkan: inilah penginapan termurah dan terlayak di kota ini. Melihat kami berdua dengan barang bawaan, para sales rokok dan pengelola hotel spontan bertanya: jualan barang apa, Bang?

Batal ke Taman Nasional
Ada dua hal yang ingin kami lihat di Ujung Kulon: daya tarik fauna dan flora endemik, serta kasus kriminalisasi nelayan di areal Taman Nasional.

Pada 3 Oktober 2014, tiga nelayan ditangkap polisi hutan dengan tuduhan merusak kawasan konservasi di Pulau Handeuleum. Ketiganya memang mengambil 23 ekor kepiting, empat lobster, dan ikan seberat lima kilogram. Tapi menurut mereka, banyak nelayan lain melakukan hal serupa di wilayah yang sama. Sedangkan versi pengelola Taman Nasional Ujung Kulon, penangkapan ini dilakukan karena marak penggunaan bom ikan di wilayahnya.

Para terdakwa didampingi pengacara publik dari LBH Jakarta yang melihat kasus ini sebagai kriminalisasi terhadap masyarakat yang berusaha mencari nafkah. Terutama mereka yang telah hidup dan tinggal lebih dahulu daripada penetapan status sebuah kawasan konservasi. Apalagi tak ada bukti mereka menggunakan bom ikan. Saat itu, ketiga terdakwa sedang dalam proses persidangan dan ditahan di penjara Pandeglang.

Represi atas nama konservasi bukan kali pertama terjadi. Di Taman Nasional Komodo saja, menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), antara tahun 1980 hingga 2002 terdapat 12 kematian warga yang dituding melibatkan aparat negara atas nama konservasi (http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=304).

Padahal di tempat lain, Taman Nasional dan masyarakat lokal dapat hidup berdampingan seperti di Kasepuhan Ciptagelar (29.000 jiwa) yang secara administrasi berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Atau masyarakat Tengger di Ranu Pani (Lumajang) yang hidup di enclave seluas 500 hektar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mereka lebih dahulu ada dibandingkan status konservasi. Mereka bahkan lebih dahulu ada sebelum republik.

Masyarakat atau komunitas dengan karakter seperti ini, secara empirik lebih paham bagaimana menjaga lingkungan karena dampaknya akan langsung mereka rasakan, dibandingkan polisi hutan, pegawai gajian, atau LSM lingkungan. Di banyak kasus, pengrusakan justru banyak dilakukan modal atau warga pendatang yang tak memiliki ikatan historis dan geografis dengan kawasan tersebut.

“Izin tinggal dan pengambilan gambar masih diurus, dan belum ada jawaban dari pihak Balai Taman Nasional,” kata Farid Gaban di seberang telepon. Jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi The Geo Times ini memang sedang merancang ekspedisi Taman Nasional di seluruh Indonesia.

Kami diminta membantu melakukan observasi awal. Karena kami tak memungkinkan melakukan surat menyurat dan mengurus administrasi, jadilah Farid Gaban yang menangani. Lima tahun lalu, ia dan jurnalis Ahmad Yunus juga melakukan perjalanan keliling Nusantara dengan sepeda motor bekas di bawah bendera: Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa.

Karena akses belum terbuka, kami putuskan untuk membatalkan perjalanan ke Ujung Kulon meski tetap ingin mendokumentasikan kasus nelayan Ujung Kulon. Kelak, saat kami sudah berada di Kediri, Jawa Timur, terdengar kabar bahwa majelis hakim membebaskan ketiga nelayan Pulau Handeuleum dari semua dakwaan.

Kami lega mendengarnya. Hari itu, 28 Januari 2015.  [BERSAMBUNG]

DANDHY D. LAKSONO | SUPARTA ARZ | EKSPEDISI INDONESIA BIRU[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Continue Reading
Baca juga...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Laporan Khusus

To Top