YANGOON | ACEHKITA.COM – Pelapor khusus PBB mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Yanghee Lee mengatakan, pemerintah Myanmar berniat mengusir semua warga etnis Rohingya dari negara itu melalui operasi militer, melakukan tindakan kekerasan, dan pemerkosaan.
Lee mengatakan tindakan penindasan dan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya sudah berlangsung sejak lama di negara itu.
Dalam penjelasannya kepada Dewan HAM PBB, Lee mengungkapkan sejumlah bukti yang menunjukkan tindakan aparat pemerintah mencoba menghalau warga Rohingya keluar dari Myanmar.
”Berdasarkan hasil survei menunjukkan pemerintah Myanmar mungkin mencoba mengusir seluruh penduduk etnis Rohingya tanpa terkecuali dari negara itu,” kata Lee, Selasa (14/3/2017).
Operasi militer terhadap warga Muslim etnis Rohingya berlangsung sejak Oktober 2016 di utara Rakhine, dengan alasan untuk membalas serangan kelompok militan ke pos keamanan di perbatasan.
Militer Myanmar melancarkan tindakan keras di utara negara bagian Rakhine setelah sembilan polisi tewas pada 9 Oktober 2016. Sejak saat itu, sekitar 75 ribu warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan lebih 100 warga Rohingya tewas.
Investigasi PBB juga menemukan, selama berlangsung operasi tersebut, banyak perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara Myanmar, sementara bayi dibunuh dengan kejam.
Lee menyuarakan rekomendasi kepada Dewan HAM PBB agar membentuk penyelidikan tingkat tinggi PBB yang beranggotakan Komisi Penyelidikan (COI) untuk menyelidiki kasus penganiayaan terhadap Rohingya yang terjadi pada 2012 dan 2014.
Komisi Penyelidikan dapat didirikan sebelum sesi konferensi Dewan HAM PBB berakhir, akhir Maret ini.
Namun usul Lee belum mendapatkan dukungan negara utama, yakni Uni Eropa yang khawatir penyelidikan PBB akan menggugat kemajuan demokrasi yang dicapai oleh Myanmar.[]
TEMPO.CO
