BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Staf Pemerintahan Aceh dari berbagai dinas, anggota legislatif, organisasi masyarakat sipil dan juga wartawan diberikan pelatihan melakukan analisa belanja publik. Pelatihan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, T Setia Budi di Hotel Grand Nanggroe, Senin 15 Oktober 2012.
Pelatihan yang berlangsung sampai 19 Oktober mendatang diselenggarakan melalui sebuah program yang dinamakan PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program). Program diprakarsai oleh Bank Dunia dengan pendanaan dari AusAid melalui program CPDA – Bank Dunia. Program ini dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh), didukung oleh Pemerintah Aceh.
Sekda Aceh, T Setia Budi mengatakan perencanaan pembangunan yang tepat berdasarkan analisis dan kajian merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas penganggaran. Kegiatan pelatihan Analisa Belanja Publik ini diharapkan mampu menghasilkan analis-analis belanja publik yang dapat melakukan kajian terhadap belanja publik Aceh di masa mendatang, tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari akademisi dan LSM yang bekerja dibidang kebijakan publik dan keuangan daerah.
Menurutnya, Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang unik dan memiliki karakteristik tertentu. Aceh sebagai daerah pascakonflik dan pascarekonstruksi merupakan daerah khusus di bawah naungan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Sebagai daerah khusus, tentunya diperlukan strategi dan terobosan pembangunan yang khusus dalam menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.
Menurutnya, mengejar ketertinggalan pembangunan daerah bukanlah tugas yang mudah. Seperti provinsi lain di Indonesia, sumber pendanaan daerah Aceh masih sangat tergantung dari transfer dana pusat, terutama dari dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, termasuk Otsus dan Dana bagi hasil minyak dan gas alam yang mencapai lebih dari 80 persen dari keseluruhan pembiayaan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Aceh masih tergolong rendah.
Setia Budi mengakui, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Ketiga sektor ini telah menyerap lebih dari 45 persen dari keseluruhan belanja pemerintah.
Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, DR Raja Masbar mengatakan usai pelatihan akan dilakukan analisa bersama belanja publik di Aceh, yang mendudukan para peserta dari berbagai elemen. “Hasilnya akan menjadi masukan bagi pemerintah Aceh dalam penyusunan anggaran belanja 2013,” ujarnya.
Sementara itu Team Leader CPDA – World Bank, Adrian Morel mengatakan Aceh adalah sebuah keunikan setelah damai dan pascatsunami, yang selalu menjadi model di dunia. World Bank telah lama bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk membangun dan usaha menjaga perdamaian.
Menurutnya gelar pelatihan tersebut adalah bentuk kerjasama yang erat antara World Bank dengan Pemerintah Aceh. “Kesempatan pelatihan janganlah disia-siakan, untuk meningkatkan kemampuan dalam analisa belanja publik.”
Mewakili Tim PECAPP, DR Islahuddin pada kesempatan tersebut ikut mempresentasikan beberapa kenyataan ekonomi di Aceh. Disebutkan, desentralisasi dan otonomi khusus bagi Aceh, akan menerima lebih dari 100 triliun anggaran sejak 2010 sampai 2014.
Menurutnya, Aceh merupakan daerah terkaya ketujuh di Indonesia berdasarkan APBD perkapita 2010. Ironisnya, wilayah Aceh masih miskin dengan peringkat tujuh pula. “Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan nasional semakin melebar,” ujarnya.
Islahuddin mengatakan kesimpulan awalnya belum publik di Aceh belumlah sesuai dengan kebutuhan dan target-target pembangunan, peningkatan kualitas program dan kegiatan harus diperbaiki. “Diperlukan sumber daya khusus dalam melakukan analisis keuangan daerah secara konsisten dan reguler dalam proses penganggaran.” []