Connect with us

Pembangunan sektoral yang memiskinkan

Kolom Fakhrurradzie Gade

Pembangunan sektoral yang memiskinkan

Pembangunan sektoral yang memiskinkan

Saiful Mahdi*

Banyak ahli, terutama ekonom, bicara tentang angka-angka kemiskinan. Tapi masalah kemiskinan di Aceh malah meningkat?

Jutaan bibit dibagikan oleh pemerintah setiap tahun. Tapi sektor pertanian kita umumnya tetap tidak produktif. Sementara komoditas perkebunan kita terus mengalami berbagai kesulitan, terutama untuk pemasaran. Kecuali petani kopi, semua produsen komoditas unggulan kita masih “belum merdeka”. Harga minyak nilam, misalnya, masih tergantung pengumpul di Medan.

Petani dan nelayan mendapat berbagai bantuan pemerintah. Namun kemiskinan tetap mencengkram sebagian besar kelompok produsen utama pangan kita ini. Petani dan nelayan masih identik dengan kemelaratan dan anak-anak mereka jarang yang mau menekuni profesi mulia itu.

Kenapa ini terjadi?

Salah satu masalah pembangunan kita adalah pendekatan sektoral yang terlalu berlebihan. Indikasi besarnya masalah ini terlihat dari ungkapan “ego sektoral” yang sering dianggap penyebab banyak masalah dalam koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Saya menduga sektoralisme bahkan adalah penyebab gagalnya pembangunan di banyak kasus.

Angka-angka kemiskinan itu penting kita ketahui dan dipakai dalam perencanaan pembangunan. Tapi mengetahui distribusi kemiskinan berdasarkan wilayah, gender, kelompok umur, dan status pendidikan sama pentingnya, jika tidak lebih penting. Aspek spasial tentang kemiskinan dapat memberi informasi berharga tentang perilaku masalah kemiskinan.

Membagi jutaan bibit hanya akan jadi program rutin pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir kontraktor jika tidak pernah tahu distribusi spasial bibit yang akan dibagikan. Kalaupun ada pembagian bibit baru, maka distribusi wilayah bibit yang telah dibagikan, yang telah ditanam, yang telah tumbuh, yang telah panen, atau yang telah mati harus menjadi dasar kebijakannya.

Program bagi-bagi bibit gratis ini konon telah menjadi “ATM” para kontraktor dan oknum pemerintah untuk menilep uang rakyat yang sangat banyak!   “Kalau semua pembagian bibit itu memang benar ada, memang benar ditanam dan tumbuh, maka deretan tanaman itu sudah sampai ke lautan karena tanah Aceh sudah tak cukup lagi sebagai areal penanaman bibit baru selama bertahun-tahun,” ungkap seorang ahli dalam Tim Sinkronisasi RPJM Aceh bentukan Irwandi-Nova.

Petani dan nelayan akan terus dikepung masalah kemiskinan jika mereka hanya menjadi perhatian dinas pertanian atau dinas kelautan dan perikanan saja. Agar petani dan nelayan bisa sejahtera, program pemerintah harus sejalan dengan siklus hidup dan siklus berusaha mereka.

Untuk menjadi petani sejahtera, misalnya, harus dimulai dengan kepemilikan faktor produksi yang lengkap. Pemerintah perlu terus mendorong gerakan pembagian lahan (land reform) produktif. Pemerintah juga perlu menampung hasil panen melimpah agar harga komoditas tidak jatuh dan atau memastikan pemasaran produk-produk pertanian dengan sentuhan industri pengolahan untuk menghasilkan nilai tambah.

Karena itu, kelompok petani, yang mencapai 50% lapangan pekerja di Aceh, perlu menjadi perhatian sejak badan pertanahan hingga dinas perindustrian dan perdagangan, hingga kalangan perbankan. Bukan hanya dinas pertanian dan tanaman pangan!

Bagaimana mencapai koordinasi antar dinas dan lembaga itu?

Pendekatan wilayah, alih-alih sekedar pendekatan sektoral, adalah kuncinya. Ok, tapi wilayah yang mana?

Pendekatan wilayah yang menjadi dasar kebijakan harus merupakan wilayah terkecil dari kebijakan bersangkutan. Gampong atau desa bisa jadi dasar wilayah banyak kebijakan. Apalagi pemerintah nasional sudah jelas menerapkan kebijakan “membangun dari desa” dan dari “wilayah terluar”.

Untuk kebijakan lintas gampong, kecamatan yang bersinergi dengan mukim adalah dasar wilayah kebijakan yang sesuai. Demikian selanjutnya, untuk kebijakan lintas mukim/kecamatan, kabupaten/kota adalah basisnya.

Pendekatan sektoral yang memiskinkan

Menurut Kuhnen (1992), pembangunan sektoral sudah banyak ditinggalkan dunia sejak 1960-an karena terbukti  bahwa:  (1) kesuksesan pembangunan berbasis sektoral hanya menyebabkan peningkatan kemiskinan; (2) kelemahan-kelemahan dalam sistem/struktur penyebab kemiskinan tidak bisa hanya diatasi dengan pendekatan sektoral.

“Pembagunan regional mencoba menghilangkan atau paling tidak mengurangi perbedaan pendapatan antar berbagai wilayah (regions),” lanjut Kuhnen. Caranya adalah dengan mengintegrasikan kelompok masyarakat miskin ke dalam proses produksi, “yang memungkinkan mereka untuk memiliki akses terhadap alat-alat penghasil pendapatan (income-bound goods) dan layanan publik.” Dan ini bisa dilakukan tanpa menghilangkan pendekatan sektoral sepenuhnya.

Selanjutnya Kuhnen menulis “Pembagunan regional (wilayah) adalah sebuah program, yaitu sejumlah projek dari berbagai sektor, dalam sebuah wilayah. Ini berdasarkan pengetahuan bahwa kemiskinan disebabkan masalah dalam sistem/struktur, bukan karena karena masalah individual.”

Lewat Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, kita sudah tahu distribusi penyandang masalah kemiskinan by name by address. Kita tahu konsentrasi masalah kemiskinan berdasarkan gampong/desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.  Juga berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Untuk program pengentasan kemiskinan, karenanya, kita bisa memilih wilayah-wilayah konsentrasi kemiskinan di Aceh dan memastikan semua dinas dan lembaga sektoral terkait, termasuk masyarakat sipil, untuk bersama-sama fokus bekerja  di wilayah itu. Fokus wilayah akan memastikan quick win bagi program pengentasan kemiskinan karena penargetan (targeting) yang jelas.

Menargetkan wilayah yang menjadi konsetrasi masalah kemiskinan akan menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan secara lebih cepat ketimbang menebarkan program pengentasan kemiskinan di wilayah dengan sebaran masalah kemiskinan yang luas.

Wilayah Pembangunan Aceh

Dengan status Otonomi Khusus, Aceh di bawah pemerintah baru Irwandi-Nova perlu mempertimbangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan masalah kemiskinan yang makin “bandel”. Pendekatan sektoral terbukti tidak memadai. Bahkan saat pendekatan sektoral ada yang berhasil, kajian-kajian yang ada mengindikasikan keberhasilan pembangunan sektoral justru meningkatkan kemiskinan di wilayah yang tertinggal.

BAPPENAS sendiri sudah kembali mengadopsi dan sangat mengajurkan pendekatan wilayah dalam perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi pun sangat jelas kebijakan pembangunan dari wilayah desa-nya. Aceh perlu mempertimbangkan pembentukan kembali “wilayah pembangunan” berdasarkan diferensiasi karakteristik wilayah. Terserah namanya apa. Bisa dibenari  nama zona pembangunan, wilayah pembangunan, sagoe pembangunan, atau kawasan perhatian pembangunan.

Semoga Aceh ke depan memperhatikan aspek wilayah (regional) sama pentingnya, jika tidak lebih penting, dari aspek sektoral.  Kesulitan utama memang karena dinas/badan/instansi satuan kerja perangkat daerah/Aceh sudah sekian lama disusun berdasar kepentingan sektoral semata.  Padahal di negara maju, pendekatan sektoral sudah dilengkapi dengan pendekatan regional sejak 1960-an.

Apakah kita akan terus berada dalam era sebelum 60-an?

*Saiful Mahdi  adalah dosen Progam Studi Statistika, FMIPA Unsyiah, dengan Ph.D dari Program Regional Science, Cornell University. Email: saiful.mahdi@fmipa.unsyiah.ac.id

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kolom Fakhrurradzie Gade

To Top