JEMBER — Sembilan perempuan mantan buruh migran berdiri depan panggung utama Aula Soetardjo, Universitas Jember. Di hadapan mereka, di atas panggung, duduk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, ditemani Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migran Care), dan Mohammad Hasan (Rektor Universitas Jember).
Mantan buruh Taiwan, Malaysia, hingga Arab Saudi itu bergantian membacakan sembilan paragraf Manifestor Tegalboto “Kedaulatan Bangsa untuk Kedaulatan Buruh Migran”, di sesi penutupan Jambore Buruh Migran. Dengan suara bergetar, Yunan, perempuan itu mengatakan, kehadiran negara memberikan perlindungan seharusnya dengan menghapus peran sektor swasta dalam penempatan buruh migran. “Sektor swasta selama ini hanya concern pada pengambilan keuntungan,” katanya, Rabu, 25 November 2015.
Sektor swasta perusahaan perekrut jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dianggap menimbulkan praktik migrasi berbiaya tinggi, tidak aman, dan berpotensi menyebabkan buruh menjadi korban perdagangan manusia, terlibat kasus hingga mengalami ancaman hukuman mati, dan mengalami situasi kerja tidak layak. “Pemerintah selama ini lebih tertarik dengan angka-angka remitansi tapi seringkali melupakan siapa dan derita yang mengalirkan remintasi itu,” kata mantan buruh migran Malaysia itu.
Direktur Migran Care, Anis Hidayah mengatakan manifestor Tegalboto merupakan hasil diskusi 1.670 buruh migrant yang hadir dalam Jambore Buruh Migran, 23-25 November. Mereka berdatangan dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, berbagai kota di Jawa Timur hingga Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Ia mengatakan saat ini terdapat 6,5 juta buruh migran, dan sekitar 20 juta keluarga buruh migran yang rentan mengalami kekerasan yang membutuhkan peran negara memberikan perlindungan sejak di tingkat desa.
Menanggapi tuntutan buruh migran itu, Hanif Dhakiri mengatakan, “Penghapusan peran swasta perlu diskusi lebih lanjut,” katanya, “Selama ini yang menjadi masalah adalah sektor swasta yang hanya menjadi tukang keruk.” Ia berjanji akan menaikkan standarisasi perekrutan tenaga kerja yang dilakukan sektor swasta. []
