Connect with us

Pemilu & Hitung Cepat di Aceh

Suasana pencoblosan Pilkada 2017 di Banda Aceh | UP

Kolom Fakhrurradzie Gade

Pemilu & Hitung Cepat di Aceh

“Bagaimana menurut Saiful? Apakah kita bisa melakukan pengawasan pemilu di Aceh,” tanya Dr Soetarto MSc pada penulis setelah membelokkan mobil yang disopirinya sendiri kembali ke arah Kota Banda Aceh. Sebelumnya, kami menyusuri jalan dari Banda Aceh hingga jelang perbatasan Aceh Besar dengan Pidie dekat kawasan hutan pinus yang kini dikenal sebagai Taman Hutan Raya Pocut Meurah Inseun.

Pagi itu, tiba-tiba Dr. Soetarto muncul di Fakultas MIPA Unsyiah, Kampus Darussalam, dan mengajak penulis menaiki mobilnya. Dari Darussalam kami bergerak perlahan melintasi kota untuk selanjutnya menuju arah keluar kota menyusuri jalan Banda Aceh – Medan.

Sepanjang jalan kenderaan tidak begitu ramai. Cuaca cerah tapi sedikit berawan. Di dalam mobil penulis melaporkan apa yang telah dikerjakan oleh Forum Rektor (Forek) Simpul Aceh dalam rangka persiapan pemantauan Pemilu 1999, pemilu pertama setelah reformasi.

Pemilu 1999 adalah Pemilu dipercepat karena setelah Pemilu 1997 seharusnya Pemilu Indonesia berikutnya adalah pada tahun 2002. Tapi karena hasil Pemilu 1997 tidak mendapat kepercayaan rakyat banyak dan dunia internasional, Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto yang diturunkan Gerakan Reformasi 1998, menyetujui Pemilu dipercepat pada 7 Juni 1999.

Jalan yang tak begitu ramai seperti menyimpan misteri. Reformasi yang dimulai gerakan mahasiswa di Jakarta dan telah juga sampai ke Aceh memang membawa angin segar. Diktator Orde Baru, Soeharto, telah lengser setahun sebelumnya. Harapan baru membuncah lewat orasi-orasi dalam berbagai aksi turun ke jalan hingga pendudukan gedung DPR/MPR di Senayan. Kampus Darussalam tak ketinggalan menunjukkan solidaritas dan keberpihakkanya pada gerakan itu. Tapi Aceh masih dalam konflik yang telah berlangsung hampir tiga dekade. Konflik bersenjata yang berdarah-darah sejak akhir 1970-an antara TNI/Polri dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.

Gerakan Reformasi 1998 juga menuntut reformasi peran militer di Indonesia. Ada tuntutan agar Dwi Fungsi ABRI ditiadakan. TNI kelihatannya tak membangkang dan hendak mengikuti kehendak rakyat. Tapi aparat keamanan dan pertahanan yang selama Orde Baru dijadikan alat opresi rezim kediktatoran Soeharto itu kelihatan masih bimbang. Apalagi Wiranto, Panglima TNI yang “meminta maaf”  kepada Rakyat Aceh atas berbagai perlakuan eksesif aparat yang melanggar HAM juga menegaskan “akan melindungi Soeharto” sebagai mantan presiden RI yang telah dilengserkan rakyat 21 Mei 1998.

Ada harapan baru. Tapi juga ada ketidakpastian yang menghantui. Begitulah suasana batin warga Aceh, dan mungkin rakyat Indonesia, ketika Pemilu 1999 digelar.  Dr. Soetarto mengajak penulis naik hingga ke puncak Gunung Seulawah untuk “merasakan” dan “membaca” keadaan. Karena sehari sebelumnya kami melaporkan bahwa Forek Aceh akan menurunkan ribuan relawan pemantau Pemilu 1999. Menurunkan sejumlah kecil relawan saja adalah sebuah tantangan di daerah konflik sepanas Aceh, apalagi menurunkan ribuan relawan.

Ribuan relawan diturunkan dengan tujuan, salah satunya, untuk melakukan Paralel Vote Tabulation (PVT), melakukan tabulasi hasil perhitungan suara Pemilu di semua TPS yang bisa dijangkau secara paralel dengan yang dilakukan pelaksana pemilu. Waktu itu pelaksana pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dibentuk yang anggotanya terdiri wakil-wakil partai peserta pemilu dan wakil-wakil pemerintah. Belum sepenuhnya independen seperti KPU yang kita kenal sekarang.

Perlu dicatat, bahwa Pemilu 1999 adalah Pemilu dengan jumlah partai peserta yang sangat banyak, 48 partai yang tersaring dari 141 partai yang mendaftarkan diri pada Depkumham. Begitulah wujud salah satu euphoria politik terbesar bangsa ini pasca keterkungkungan 30 tahun lebih di bawah Orde Baru!

Kami tentu saja khawatir dengan keselamatan para relawan dan keselamatan kami sendiri ketika melakukan kegiatan persiapan dan pemantauan. Tapi kami sepakat meskipun Aceh masih dalam suasana konflik, dan diperkirakan Pemilu 1999 tak akan bisa berlangsung di seluruh bagian Aceh terutama di wilayah pedalaman yang menjadi hot spot konflik bersenjata, pemantauan tetap diperlukan Aceh.

Kepada pihak GAM yang datang atau mengirimkan anggota atau simpatisannya ke dalam pelatihan-pelatihan “pendidikan pemilih”, “pelatihan saksi”, dan “pelatihan relawan pemantau pemilu” yang diadakan Forek Aceh, kami yakinkan bahwa pemantauan tetap diperlukan agar “kalau memang Pemilu tidak bisa dijalankan di sebagian wilayah Aceh, jangan pula nanti ada pihak yang membajak suara dari wilayah-wilayah yang justru tak ada Pemilu itu.” Jadi semua pihak berkepentingan dengan pemantauan pemilu karena hanya lewat pemantauan secara independen lah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dapat benar-benar tergambarkan pada hasil Pemilu.

“Tapi bagaimana kalau ribuan relawan yang akan melakukan PVT tidak bisa melakukan tugasnya karena tingkat kerawanan yang tinggi?” tanya Dr. Soetarto, orang tua dan guru yang bersahaja, jujur, dan sangat bertanggung jawab bagi semua dosen dan mahasiswa yang mengenalnya.

“Tenang Pak. Kita juga menyiapkan pemantauan dengan metode statistik berbasis sampel acak. Kita berharap ada sejumlah TPS yang kita pilih secara acak dari daftar seluruh TPS di Aceh yang akan kita pantau dan kumpulkan hasil perhitungan suaranya. Ini akan memastikan ada hasil yang kita bisa peroleh secara cepat dan akurat. Relawan yang kita kirim untuk memantau TPS sampel ini lebih terpilih dan kita latih khusus,” jawab penulis. “Mereka adalah pasukan khusus Forek Aceh!” tambah penulis untuk meyakinkan.

Sebagai ahli statistik, mendengar kata-kata “sampling acak” mungkin sudah cukup bagi Dr. Soetarto dalam membaca keseriusan para dosen muda dan mahasiswa relawan binaannya.

Jadilah Forek Aceh menyiapkan pemantauan berlapis. “PVT menyeluruh” untuk memantau sebanyak mungkin TPS disiapkan, tapi “PVT berbasis sampel” juga akan dilakukan. PVT berbasis sampel ini kemudian dikenal sebagai “Quick Count”.

Quick Count

Menurut Wikipedia, “Hitung cepat atau jajak cepat (bahasa Inggris: quick count) adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei exit poll, hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik sampling probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.”

Indonesia mengenal quick count pertama sekali pada Pemilu 1999. Ketika itu Forum Rektor (Forek) Indonesia, salah satu lembaga pemantau terbesar yang lahir untuk ikut mengawal buah Gerakan Reformasi Indonesia 1998, dengan dukungan National Democratic Institute (NDI) dari Amerika Serikat, melakukan PVT, Parallel Vote Tabulation yang salah satu variannya kemudian dikenal dengan Quick Count (QC). Sedikit berbeda dengan QC, PVT lebih lengkap dalam memeriksa kualitas sebuah pemilu. Namun kemudian nama QC lebih populer dalam jagad politik dan demokrasi Indonesia.

Tapi, seperti tulis Risman Rachman (2017), generasi yang sudah masuk SMA atau kuliah  perguruan tinggi di tahun 1984-1988 sebenarnya sudah mengenal QC lebih awal. Periode ini ditandai dengan lahirnya sejumlah “demokrasi baru” (emerging democracies) dengan tumbangnya sejumlah rezim otoriter pasca kolonial di sejumlah negara.

Saat Presiden Ferdinand Marcos, seorang diktator yang sudah memerintah Filipina sejak 1965, mengumumkan kemenangan untuk kesekian kalinya dalam Pemilu 1984, banyak yang tidak memercainya. Ketika Marcos menyetujui pemilu dipercepat  (snap election) pada 1986, Gerakan Warga untuk Pemilu Bebas (National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL), menginisiasi “Operation Quick Count”, sebuah operasi menyeluruh untuk membayangi perhitungan suara resmi pemerintah secara paralel, makanya bisa disebut juga sebagai PVT,  dengan menghitung suara dari hampir keseluruhan 90.000 TPS di seluruh Filipina.

Walau belum menggunakan teknik acak sampling statistik seperti QC yang dilakukan setelah itu, NAMFREL dianggap sebagai salah satu perintis QC. Hasil QC mereka menjadi alat untuk melawan dan membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistemik, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh para pendukung Marcos.

Pengawasan secara independen dengan QC juga berhasil melawan atau menekan kecurangan pada Pemilu Chili (1988), Peru (2000), dan Pemilu Georgia (2003), yang baru pecah dari Uni Soviet. “Sejak tahun-tahun pengalaman awal itu, QC telah berkembang dan telah teruji dengan menyeluruh sehingga sekarang dianggap sebagai sebuah praktek terbaik untuk pengawasan Pemilu oleh masyarakat sipil.” (Estok, M., N. Nevitte dan G. Cowan, 2002)

Dunia Kampus dan Pilkada (Aceh)

Selain Forum Rektor, PVT dan QC di Indonesia awalnya juga dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Pemilu 1999 dan 2004 dengan dukungan National Democratic Institute (NDI), sebuah lembaga untuk pengembangan demokrasi yang berbasis di Amerika Serikat. Lembaga yang didirikan oleh Presiden Jimmy Carter ini juga mendukung lembaga pemantau independen e-CARD melakukan ujicoba modifikasi metode PVT, yang diberi nama Sample Based election Observation (SBO), atau “Observasi Berbasis Sampel” di Aceh. Menurut Sufriadi (2017), metode SBO ini juga pernah dicoba di Namibia dalam konteks pemilu nasional.

Jadi, quick count atau ‘hitung cepat’ sendiri sebenarnya bukanlah hal baru, baik untuk Indonesia maupun Aceh, terutama untuk kalangan peneliti dan akademisi di luar maupun di dalam kampus. Sejak Pemilu Indonesia 1999, pemilu pertama setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) setelah gerakan Reformasi 1998, Forum Rektor Indonesia ikut aktif menjadi salah satu lembaga pemantau pemilu, termasuk di Aceh.

Almarhum Dr. Soetarto, MSc, pakar Statistika yang juga pendiri FMIPA Unsyiah, mendapat mandat untuk menjadi Koordinator Forum Rektor (Forek) Indonesia Simpul Aceh. Dengan gelar master dan doktor dari dua jurusan statistik terkemuka di Amerika, Dr. Soetarto termasuk angkatan statistisi pertama Indonesia, seangkatan dengan “Bapak Statistika Indonesia”, almarhum Prof. Andi Hakim Nasution yang pernah menjadi Rektor IPB dan mempopulerkan Statistika di Indonesia. Mungkin karena itu beliau dipercaya sebagai Koordinator Simpul Aceh, Forek Indonesia.

Dr. Soetarto dengan sejumlah dosen Unsyiah memastikan Forek bisa bekerja secara independen di tengah situasi Aceh yang masih di puncak konflik kala itu. Sering turun langsung memeriksa hingga ke pelosok, Dr. Soetarto bekerja bersama sejumlah dosen muda Unsyiah, terutama dosen di FMIPA seperti TM Iqbalsyah, Taufik Iskandar, Elly Sufriadi, dan penulis sendiri. Selain dari FMIPA, paling tidak ada dua dosen Fakultas Hukum Unsyiah yang juga aktif di Forek pada Pemilu 1999, yaitu M. Jafar, SH dan M. Zuhri, SH. Seperti dikenal khalayak, Dr. M. Jafar, SH MHum terakhir dikenal sebagai salah satu staf ahli Gubernur Aceh setelah sebelumnya sempat menjadi Ketua KIP dan Panwaslu Aceh yang terbilang berhasil. Sementara Elly Sufriadi menjadi Koordinator Forek Simpul Aceh pada Pemilu 2004, mendirikan lembaga kajian e-CARD dan terus aktif dalam usaha pemantauan pemilu/pilkada dalam usaha membangun demokrasi di Aceh.

Forek Indonesia adalah lembaga pemantau terbesar pada Pemilu 1999, wujud dari semangat dunia kampus untuk mengawal demokrasi yang baru tumbuh kembali setelah 30 tahun kekuasaan rezim Orba. Karena masih di awal transisi kembali ke demokrasi, banyak pihak dari berbagai negara yang ikut memberi bantuan teknis dan dana untuk pesta demokrasi Indonesia pertama setelah kejatuhan diktator Soeharto itu. Beberapa dosen Unsyiah beruntung ikut mendapat aneka pelatihan teknis untuk pemilu dan pemantauan pemilu.

Forek Aceh sendiri, walaupun di tengah suasana mencekam karena konflik, berhasil merekrut ribuan relawan pemantau pemilu dengan menggunakan ragam metode pemantauan. Setelah Pemilu 1999, sebagian dari relawan ini ada yang kemudian terlibat di berbagai lembaga yang berkenaan dengan proses elektoral, sebagai anggota KIP Provinsi, Kota/Kabupaten, Panwaslih, dan organisasi masyarakat sipil untuk demokrasi lainnya.

Untuk penulis pribadi, pengalaman Pemilu 1999 sungguh tak terlupakan. Selain usaha memastikan independensi Forek Aceh dari rongrongan dalam dan luar kampus, menginisiasi Forek Aceh juga telah memberi pelajaran dan pengalaman berharga. Selain mengetahui hal-hal teknis Pemilu dan pemantauan pemilu, keterlibatan dalam Forek telah ikut membuka wawasan sekaligus jaringan nasional dan internasional untuk pembangunan demokrasi.

Lewat Forek juga kami mengenal dan bertemu langsung dengan sejumlah rektor dan profesor “idealis” dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor (Forek) Indonesia. Dari mereka kami belajar bagaimana memainkan peran kampus secara pro-aktif dan independen. Justru posisi akademisi dan kampus yang dianggap independen dan dihargai masyarakat jua lah yang membuat penulis dan kawan-kawan di Forek Aceh waktu itu berani melakukan gerakan di tengah suasana Aceh yang masih mencekam.

Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan keterlibatan kampus dalam proses-proses demokrasi dan politik, bahkan ada yang menuduh “akademisi terlibat politik praktis” saat melakukan pemantauan pilkada secara independen, maka mereka perlu belajar pada para guru bangsa dan negarawan yang ikut memelihara dan membesarkan gerakan reformasi Indonesia ketika gerakan itu baru lahir dan masih merangkak.

Bacaan:

Estok, M., N. Nevitte dan G. Cowan. (2002). The Quick Count and Election Observation: An NDI Handbook for Civic Organizations and Political Parties. National Democratic Institute.

Sufriadi, E. (2017). Quick count independen versus hitung cepat. AcehTrend.  http://www.acehtrend.co/quick-count-independen-versus-hitung-cepat/. Diakses 5 Maret 2017

Sumber lainnya

 

*Saiful Mahdi adalah Ketua Program Studi Statistika FMIPA Unsyiah; Peneliti Senior ICAIOS. Dapat dihubungi lewat email saiful.mahdi@fmipa.unsyiah.ac.id

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kolom Fakhrurradzie Gade

To Top