BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Masyarakat Transparansi Anggaran melansir data yang memperlihatkan adanya 87 kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum mulai 2003 hingga 2014.
Koordinator Monitoring Peradilan Mata Aceh Baihaki menyebutkan 87 kasus tersebut terjadi di seluruh Aceh. Dari jumlah itu, 22 di antaranya telah memiliki keputusan tetap dari pengadilan. Sedangkan 63 lainnya masih dalam proses penyelidikian dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, serta dua kasus telah dihentikan (SP3).
“Kasus dugaan korupsi paling banyak terjadi di Aceh Tenggara, yaitu delapan kasus. Lalu disusul Aceh Utara, Bireuen, dan Lhokseumawe,” kata Baihaki kepada wartawan di kantor Mata, Banda Aceh, Rabu (28/1/2015).
Kasus dugaan korupsi itu berpotensi menyebabkan kerugiaan negara mencapai Rp673,5 miliar. “Ini belum termasuk 37 kasus yang belum diaudit oleh BPKP dan dua kasus yang sudah di-SP3-kan (dihentikan),” lanjut Baihaki.
Dilihat dari potensi kerugiaan negara, kata Baihaki, Sabang menduduki peringkat nomor wahid. Di Pulau Weh, terdapat empat kasus dugaan korupsi yang masuk pengadilan dan kerugiaan negara ditaksir mencapai Rp314 miliar lebih. “Paling besar itu kasus pembangunan dermaga Sabang dan kapal wisata,” sebut Baihaki.
Mata menemukan bahwa pelaku korupsi paling dominan berasal dari pihak eksekutif, swasta, lembaga pendidikan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan beragam modus, seperti penggelapan, mark-up, pengurangan spesifikasi, penyalahguanaan anggaran, proyek fiktif, dan pemotongan.
“Namun kalau dilihat dari potensi kerugiaan keuangan negara, modusnya mark-up (penggelembungan harga) paling besar, yaitu mencapai Rp329,3 miliar,” ujar Baihaki.
Dana yang dikorupsi itu bersumber dari anggaran APBK (34 kasus), APBA (19 kasus), APBN (21 kasus), dana otsus (5 kasus), dan lainnya (8 kasus). Menurut data Mata, jumlah dana APBN yang diduga dikorupsi berjumlah Rp507 miliar. “Sektor insfrastruktur masih menjadi lahan paling banyak sumber korupsinya,” terang Baihaki. []
