Connect with us

Penyamaran Identitas dan Isu Liputan

Wartawan dari beberapa negara Asia mendokumentasi jalannya aksi "NyalaLilin untuk Aceh". | DOK. acehkita.com

Kabar dari ACEHKITA

Penyamaran Identitas dan Isu Liputan

TAK HANYA wartawannya yang menyembunyikan identitas, tapi juga para narasumber yang ikut merasa terancam dalam memberikan informasinya. Ini kerap dilakukan acehkita. Para wartawan umumnya punya media lain, tapi media mainstream tempat mereka bekerja tak berani memuat informasi yang didapat di lapangan. Inilah kemudian yang membuat acehkita mampu mengumpulkan banyak wartawan sebagai korespondennya.

Tercatat sebanyak 42 orang wartawan yang bergabung di seluruh Aceh dan juga di Jakarta. Selain dengan nama samaran untuk laporan-laporan panjang, mereka juga diberi identitas inisial dengan nama AK-nomor, misalnya AK-1, AK-2 begitu seterusnya sampai AK-42 yang tercatat di redaksi. Anehnya, tak semua wartawan di lapangan mengetahui siapa menyandang identitas apa.

Hanya mereka yang duduk di kantor redaksi di Jakarta yang paham. Salah satunya adalah Fakhrurradzie M Gade, yang saat ini pemimpin redaksi acehkita.com. Sebelum bergabung pada akhir 2003 silam, dia bekerja di Tabloid Modus. Banyak tulisannya yang tak tahu harus dibawa ke mana, hingga kemudian dikirimkan ke acehkita.com.

Dia pernah ditawari langsung bergabung dengan acehkita setelah dua bulan lahir. Waktu itu, Radzie sedang membuat tulisan tentang profil Dandhy untuk Modus. Dia tertarik karena Dandhy yang saat itu menjabat sebagai produser Liputan 6 SCTV dipecat sebab melakukan talk show yang menghadirkan testimoni korban DOM Aceh. Radzie menolak bergabung awalnya, dengan alasan tidak berani.

Belakangan Radzie bergabung dan ditarik ke kantor redaksi Jakarta, untuk memperkuat kru di sana. Bersama Dandhy, dia memegang kendali pemberitaan dan mengontrol wartawan di lapangan. Dia selalu mengingatkan kawan-kawan, bahwa nyawa lebih berharga ketimbang nilai satu berita.

Di Aceh kala itu hampir tak berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang di pasal 4-nya, ada empat butir ayat yang mengatur kebebasan pers. Keadaan darurat membatasi semua ruang gerak wartawan. Mereka diidentifikasi melalui kartu pers merah-putih keluaran media center PDMD. Pengekangan terus berlanjut pada Darurat Sipil dengan Maklumat Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) nomor 4 tahun 2004 yang mengatur kerja jurnalis dalam meliput konflik di Aceh.

Mereka mengeluarkan imbauan untuk media di Aceh agar mengiklankan keberhasilan PDSD di medianya pada 1 September 2004. Puncaknya, ketika PDSD juga mengeluarkan maklumat khusus, melarang wartawan meliput semua kegiatan GAM menjelang Milad GAM, 4 Desember 2004.

Bagi Radzie, acehkita harus terus mendorong upaya damai dengan menyelipkan pesan-pesan perdamaian dalam setiap pemberitaannya. Mengingatkan masyarakat bahwa damai itu sangat penting di Aceh. “Karena bosan juga mendengar laporan tentang mayat terus-menerus.”

10398446_123451126184_4347437_n

Radzie

Dia punya kisah menyuarakan perdamaian tak hanya dengan berita. Saat tsunami menghumbalang Aceh pada 26 Desember 2004, beberapa wartawan di Jakarta kerap berkumpul saban Sabtu malam di Bundaran Hotel Indonesia. Dipelopori mantan wartawan senior Tempo, Farid Gaban, mereka meluncurkan aksi di awal-awal waktu pascatsunami dengan nama gerakan seribu lilin untuk Aceh. Tujuannya, ada kisah lain di Aceh, bukan hanya tsunami, tapi juga konflik yang belum reda.

“Rutin kami lakukan, sampai kami dianggap orang gila,” ujar Radzie. Atribut kampanye berupa poster anak-anak meninggal dan lainnya. Tak pernah ada orasi. Hanya foto kekejaman perang di Aceh dan beberapa spanduk. “Kami berdiri di tengah lalu lintas padat di malam minggu. Semua memandangi kami dengan tatapan aneh.”

Sampai suatu ketika mereka ditangkap Kepolisian Sektor (Polsek) Menteng, Jakarta, karena melakukan demo saat rombongan Jusuf Kala melintas di depan mereka, sehingga aparat keamanan merasa terusik. Tapi kemudian mereka malah berteman dengan Kapolsek Menteng tersebut.

Dhandy menyebutkan, ada beberapa isu liputan yang dikembangkan Acehkita. Di antaranya isu korban jiwa warga sipil. Acehkita memperlakukan satu kisah kekerasan terhadap warga sipil, seperti media memperlakukan satu kasus besar. Mereka mengirim tim ke lokasi. Mewawancarai korban atau keluarganya. Melakukan investigasi kecil-kecilan. Tapak tilas ke lokasi kejadian. Rekonstruksi, berburu foto dan lainya. Acehkita menjadikan ini seperti cerita besar meski korbannya orang-orang biasa.

Selain itu ada juga isu dampak perang terhadap perempuan dan anak-anak, dampak perang terhadap ekonomi masyarakat, aspek sejarah Aceh untuk membangun understanding, pelanggaran HAM, konflik bersenjata, sisi human interest dari para kombatan atau serdadu, dan tidak ketinggalan juga isu wisata di Aceh.

Selama menjabat Pemimpin Redaksi Acehkita, Dandhy punya kesan sendiri. Dia yang tidak pernah ke Aceh sebelumnya, tidak banyak kenal dan bergaul dengan orang Aceh. Buta sejarah dan kulturnya, (termasuk tingginya sentimen negatif terhadap orang Jawa), tapi selama dua tahun itu pula dia merasa diterima di Aceh oleh semua pihak. Sebuah kehormatan baginya ketika dijuluki ‘Jawa murtad’.

“Media alternatif bekerja dan mengambil tempat ketika media umum gagal menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial, baik karena faktor internal (industri media) maupun faktor eksternal (hukum darurat militer). Bila dalam situasi seperti ini ada media alternatif, berarti masih ada yang coba berpikir jernih dan waras. And I more than happy to support,” kata Dandhy. []

ADI WARSIDI | DESI BADRINA | TEUKU ARDIANSYAH (KAKI LANGIT)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Kabar dari ACEHKITA

ACEHKITA TV

Trending

Kolom

Kuliner

Facebook

To Top