Cek Pan paling paham selera ngopi saya. Pada 10 hari akhir bulan seperti ini, ia paham betul bahwa saya akan memesan kopi pancong sebagai “teman” menemani pagi. Kopi pancong atau pancung, adalah istilah untuk kopi yang disajikan tidak dalam ukuran penuh, seperti biasa. Isinya kira-kira tiga perempat gelas, harganya tentu lebih ekonomis dibandingkan kopi ukuran biasa. Namun kali ini secangkir sanger dihidangkannya untuk saya.
“Nyoe sanger special, pre, alias free.”
Wah, kayaknya pemilik Warkop Cek Pan ini sedang hepi atau dagangannya sedang laris manis, pikir saya.
Bismillah. Saya mulai menyeruput sanger panas gratis yang dihibahkan pemilik warkop, yang akan saya tanyakan alasannya. Belum sempat saya bertanya, Cek Pan mulai berkomentar.
“Betul dugaan saya. Nyan bukti droe ka lagee politisi, hana konsisten.”
Serasa masuk dalam jebakan Betmen, saya tidak terima dengan statement sahabat saya itu tentang inkonsistensi. Sebagai seorang akademisi, saya merasa terhina.
“Eiitt…. Bek panik. Jangan marah dulu, Pak Dos.”
Ia mulai menjelaskan tentang kebiasaan saya ngopi berdasarkan hari atau tanggal. Sepuluh hari pertama pada tiap bulan biasanya saya selalu pesan sanger. Sepuluh hari kedua, pesan kopi full. Dan sepuluh hari di akhir bulan, makin “terdepresiasi” menjadi kopi pancong. Masalahnya, saat ia menghidangkan sanger pada sepuluh hari akhir bulan, saya dengan riang gembira menikmati, apalagi free. Ini yang dikritisi Cek Pan bahwa saya tidak konsisten dalam urusan kopi, sama dengan para politisi atau anggota partai politik.
Bagi saya membandingkan antara urusan minum kopi dengan politik adalah tidak fair. Tidak apple to apple.
“Sebelas-dua belas itu. Pengalaman saya selama jualan kopi, jarang sekali ada peminum kopi yang istiqamah, yang artinya ia selalu minum kopi dalam rasa yang selalu sama. Mereka cenderung mencoba berbagai jenis minuman, kadang kopi, sanger atau malah teh tarik. Tidak ada selera abadi. Sama seperti seperti politik tidak ada musuh atau kawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingannya.”
Cek Pan juga menjelaskan ganjang-ganjing politik juga belum akan berakhir pasca-pilkada 2017. Ia akan abadi, akan terus terjadi goncangan, perang pencitraan hingga konflik, walaupun dengan skala dan peserta yang berbeda.
Walau saya belum sependapat dengan argumennya tentang inkonsistensi dalam urusan kopi, tapi saya sepakat pendapatnya tentang “perang” yang belum berakhir ini.
Beda pendapat, perselisihan, hingga konflik akibat pilkada tahun 2017 bukan hanya terjadi di daerah pasca-konflik seperti Aceh, fenomena ini paling jelas terasa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Maka banyak pendapat yang menyebutkan pilkada Jakarta serasa pemilihan presiden karena merebut perhatian publik tidak hanya di Jakarta, tapi juga warga Indonesia di berbagai provinsi lain.
Diperparah dengan kasus yang menimpa gubernur petahana yang dianggap sebagian besar publik telah menistakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Kasus Ahok ini tidak hanya menjadi diskusi publik dalam negeri, media-media asing juga tak luput memberitakannya. Perang ini berawal dari kancah dunia maya. Dimulai dari statemen Ahok yang kemudian diunggah pada media sosial, lalu menjadi viral, menjadi diskusi dan perdebatan, muncul fatwa, demonstrasi besar-besaran, hingga masuk ke ruang pengadilan.
“Ahok dikalahkan oleh dirinya sendiri.”
Memang kasus penistaan agama berkontribusi sebagai faktor enggannya pemilih Muslim memilih Ahok. Menurut saya, lawannya Anies Baswedan juga dapat diterima oleh publik Jakarta dengan harapan baru. Betul Ahok telah memberi warna baru dalam pembangunan fisik di Jakarta, tapi warga butuh pemimpin yang berbeda yang tidak hanya mampu membangun secara fisik, tapi juga membangun “jiwa” warga. Pemimpin baru adalah seseorang yang dapat diterima oleh publik Jakarta karena mempunyai kekuatan intelektualitas, moral, atau sopan-santun. Berbanding terbalik dengan sang petahana.
“Untuk itu, Anies hadir dengan manis.”
Hal yang paling penting sebenarnya isu dan kepentingan warga miskin atau isu-isu ekonomi wong cilik.
Penistaan agama dirasa oleh seluruh warga tidak hanya di Jakarta, tapi masalah kesenjangan (inequlity) yang dirasa langsung oleh warga DKI. Ahok walaupun dicitrakan sebagai gubernur yang mampu membangun, namun ia juga dikenal doyan melakukan penggusuran dan dianggap tidak berpihak warga miskin. Proyek reklamasinya dipahami warga sebagai keberpihakan pada kaum pemodal besar dan orang-orang kaya. Orang miskin seakan tidak mendapat tempat lagi di Jakarta. Selain isu agama, isu ini juga dikemas dengan sangat baik dan menarik perhatian publik.
Ditambah lagi dengan kegelisahan pebisnis pribumi yang sering kalah saing dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Efek lain dari pilkada Jakarta adalah lahirnya gerakan untuk menyaingi konglomerasi yang didominasi warga Tionghoa melalui pendirian koperasi syariah 212, serta unit-unit bisnis lain dengan mengusung nama syariah usai demonstrasi Jakarta.
“Jadi bukan hanya masalah politik? Nyoe prang bisnis chit?”
Sebenarnya “perang” ini sudah dimulai sejak pemilihan presiden 2014. Jeda, sejenak sambil mengumpulkan amunisi, lalu meletus lagi di tahun 2017 dan akan meletus lagi. Cek Pan sepertinya penasaran dengan ucapan saya, lalu ia bertanya.
“Pajan lom?”
“Tahun 2019 nanti “perang” akan mencapai puncaknya lagi”
Sekuel perang politik ini sudah dimulai dan berlangsung baik dalam ranah virtual, pada dunia maya maupun dunia nyata. Puncaknya nanti tahun 2019, karena masih ada pihak-pihak yang dirugikan dalam persaingan politik akan melakukan “balas dendam”. Para pemodal, cukong, bandar besar selama ini sempat merugi akan kembali untuk menuntaskan mimpi-mimpinya.
Karena namanya “perang”, pasti ada dalang, pelaku atau aktor, dan korban. Biasanya dalam perang apapun korban yang paling banyak dan paling dirugikan adalah masyarakat.
Sayup-sayup terdengar lagu lama, “Badai… pasti berlalu…”
Sambil meninggalkan kursi karena harus melayani pelanggan lain, Cek Pan dengan nada pelan berujar.
“Ah, Perang (belum) pasti berlalu.”[]
Fahmi Yunus adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, peneliti pada ICAIOS dan CENTRIEFP, Banda Aceh. E-mail: [email protected]
