NASIB berbeda dialami Muslim, 41 tahun, caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem), untuk DPRA dari Dapil 7, mencakup Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Untuk berusaha mendapatkan satu dari tujuh kursi yang diperebutkan 104 caleg, aktifis anti-korupsi Limbung Informasi Rakyat (LIRA) ini tidak berani lagi keluar rumah malam hari untuk bertemu warga setelah penculikan dan penganiayaan menimpanya, 15 Maret silam.
Beruntung, Muslim berhasil lompat dari mobil para penculik meski kedua tangannya diikat ke belakang, kedua kakinya juga diikat dan kepalanya dimasukkan dalam goni. Dari pembicaraan para penculik saat memukulinya hingga pingsan, Muslim mengaku kalau dia akan dibunuh. Hingga kini, kasus tersebut belum menemukan titik terang dan masih diusut polisi.
“Saya masih trauma. Saya tidak berani lagi bertemu konstituen karena istri dan anak-anak melarang keluar malam. Padahal waktu paling tepat berinteraksi dengan warga malam hari karena pada siang mereka bekerja,” katanya ketika diwawancarai belum lama ini.
Kasus menimpa Muslim merupakan satu dari puluhan kekerasan menjelang pemilu di Aceh. Insiden cukup tragis adalah pemberondongan mobil berbalut foto caleg DPR Kabupaten Bireuen dan bendera PA yang ditumpangi 12 orang di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Senin malam (31 Maret) lalu. Akibatnya, tiga warga sipil tewas, termasuk seorang bayi 18 bulan.
Sebelumnya, seorang kader PNA di Aceh Utara, Juwaini, tewas setelah dianiaya, pada awal Februari lalu. Sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap seorang kader Partai Aceh (PA) di Banda Aceh, yang diduga sebagai pelaku penganiayaan Ketua PNA Kecamatan Kuta Makmur itu.
Lalu, pada 2 Maret silam, seorang caleg PNA untuk DPRK Aceh Selatan, Faisal, meregang nyawa setelah diberondong pria bersenjata yang belum terindenfikasi saat mengendarai mobil dalam perjalanan pulang di kawasan perbukitan Ginting Mancang, Desa Ladang Tuha, Kecamatan Meukek. Hingga kini, polisi belum berhasil menangkap pelaku.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh mencatat sedikitnya 50 kasus kekerasan terkait pemilu terjadi hingga sepekan jelang hari pencoblosan. Kekerasan itu berupa penembakan, pemukulan dan penganiayaan, pembakaran, penggranatan, pengrusakan, penculikan, intimidasi dan teror.
Koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang Lestari, menilai maraknya kekerasan setiap menjelang pemilu di Aceh, sebagai bentuk kegagalan negara dalam memberikan rasa aman kepada rakyatnya sehingga masyarakat was-was dan tidak bebas menentukan pilihan sesuai keinginannya karena dibayangi kekerasan.
Saifuddin Bantasyam melihat akibat kekerasan telah memunculkan trauma di tengah masyarakat dan tak merasa nyaman. Ditambah lagi, Parnas tak memberikan pernyataan apapun kepada publik bagaimana sikap mereka atas kekerasan yang terjadi di Aceh.
“Sikap diam Parnas diterjemahkan oleh sebagian warga untuk lebih nyaman memilih PA,” kata Direktur Center for Peace and Conflict Resolution Studies Universitas Syiah Kuala ini.
Apalagi polisi belum dapat membuktikan secara hukum tentang adanya motif politik di balik kekerasan yang terjadi. “Saya tidak yakin ada instruksi pimpinan partai tertentu, tapi saya percaya ada motif politik di balik kekerasan yang terjadi menjelang pemilu di Aceh,” ujar dosen Fakultan Hukum, Universitas Syiah Kuala, ini.
Kendati mendapat kritikan tajam dari aktifis masyarakat sipil, polisi mengaku komit mengusut kasus-kasus kekerasan yang terjadi sejak tahun lalu. Polisi telah menangkap dan menetapkan sebagai tersangka puluhan kader dan simpatisan PA yang diduga melakukan kekerasan. Kebanyakan mereka yang ditangkap diduga para pelaku kekerasan di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dua wilayah yang tingkat kekerasannya cukup tinggi dibanding daerah lain.
“Kita tetap mengungkap kasus kekerasan di Aceh. Baik itu berkaitan dengan pemilu maupun yang tak ada hubungannya. Masyarakat, kami harap ikut membantu karena untuk keperluan proses hukum di pengadilan, harus ada saksi,” kata jurubicara Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sebuah pernyataan tertulis mengharapkan hari pencoblosan dapat berlangsung damai, tanpa intimidasi dan teror. Politisi senior PA ini berharap tidak ada lagi kekerasan yang dapat mengganggu pemilu damai.
“Mengenai peristiwa yang telah terjadi, pelaku harus ditindak tegas, tidak pandang bulu,” katanya usai bertemu Wakil Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), Marsekal Muda TNI Maroef Syamsoeddin, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, Kajati Aceh Tarmizi dan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo, di Banda Aceh, Kamis.
Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, juga berharap pemilu berlangsung aman, jujur dan adil dalam suasana damai. “Kita menghadapi pesta demokrasi. Yang namanya pesta, tak (boleh) berdarah-darah. Karena itu para pelaku (kekerasan) harus ditindak tegas,” kata politisi PA ini, yang tak lain adalah adik kandung Zaini.
Untuk mengantisipasi kemungkinan intimidasi, teror dan kecurangan, Bawaslu Aceh telah memetakan daerah-daerah rawan dan memperkuat pengawasan. Bawaslu juga meminta partisipasi masyarakat dan lembaga pemantau pemilu untuk memperketat pengawasan sehingga potensi kecurangan bisa diminimalisir.
“Kekerasan secara sporadis melibatkan kader partai telah mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap proses pemilu. Bisa jadi, masyarakat tidak akan datang ke TPS (tempat pemungutan suara) karena suasana tidak aman,” kata Ketua Bawaslu Aceh, Asqalani.
Kinerja Bawaslu dan Panwaslu dinilai kalangan masyarakat sipil tidak bertaji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu seperti terjebak dalam riuhnya proses pemilu sehingga terkesan gamang bekerja. Belum lagi, keabsahan anggota Bawaslu Aceh yang masih menimbulkan persoalan dengan sebagian anggota DPRA. [bersambung]
Baca Juga:
Pertarungan Parnas dan Parlok [1]
Pertarungan Parnas dan Parlok [3]