Connect with us

Perusahaan Listrik (Bukan) Negara

KOLOM KUPI SANGER

Perusahaan Listrik (Bukan) Negara

Boleh jadi, salah satu alasan yang bikin saya menyesal sekolah tinggi-tinggi adalah tidak bisa memaki atau mengeluarkan sumpah serapah saat mendapati listrik mati. Terkadang saya iri, melihat kawan-kawan di media sosial atau media percakapan secara bebas menyampaikan aspirasi mulai dari kata-kata yang lembut, kritis, hingga kasar. Terkadang ingin juga mengeluarkan kosa kata isi “kebun binatang” saat sedang lampu di rumah mati sehari sampai tiga kali, laksana minum obat.

Rasanya memang berat sekali untuk mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar hanya untuk memaki orang. Bukan karena jaga imej, tapi seakan-akan ada dorongan di dalam hati untuk mencegah saya berbuat seperti itu. Lagi pula, rasanya tidak fair menggunakan kata-kata binatang untuk mengumbar kekesalan, karena binatang tersebut tidak pernah bersalah kepada kita. Misalnya begini, belum pernah kita jumpai ada judul berita “Seekor Babi Diduga Pelaku Sabotase Listrik di Aceh.” Tak mungkin seekor babi bisa menyebabkan krisis listrik di Aceh, karena urusan energi domainnya perusahaan bernama PLN, bukan makhluk liar yang tidak berpendidikan.

Saya senang ngopi di warkop Cek Pan, karena di sana saya bisa mendengar orang-orang berbicara bebas tentang masalah mati lampu. Saya, penasaran komentar pemilik Warkop itu, dalam mensikapi masalah ini. Dan, saat itu warkop Cek Pan juga sedang mati lampu.

“Untuk pedagang warkop kayak saya, listrik itu sangat penting. Minuman dan kue-kue banyak yang perlu jasa kulkas. Kiban ta jep teh dingin atawa sanger dingin, meunyoe hana eh.”

Ia sempat curhat pendapatannya sempat merosot, yang paling parah adalah barang-barang elektronik yang menggunakan listrik sering menjadi korban akibat arus listrik yang tidak stabil itu. Saya menanti sahabat saya itu mengeluarkan umpatan atau makian, tapi bukan itu yang saya dapatkan. Sepertinya ia sudah pada tahap “menikmati” prosesi kematian listrik ini.

Urusan mati listrik atau mati lampu bukan baru-baru ini terjadi. Presiden dan gubernur sudah gonta-ganti, krisis listrik masih dalam status gelap. Memang sekarang ini orang-orang bisa bebas mengekspresikan kekecewaan dan kemarahannya melalui media sosial, dengan menulis status atau membuat serta menyebarkan meme baik yang berisikan kemarahan atau dengan sindiran-sindiran lucu.

“Kalo dulu, sindiran kritis tapi lucu tentang mati lampu di Aceh sering kita lihat pada kartun Gam Cantoi.”

Saya tersenyum sembari mengingat, sosok Gam Cantoi yang pernah berjaya di koran terbesar di Aceh itu.

Respon secara jenaka sebenarnya tidak mencerminkan kesenangan kita terhadap fenomena mati lampu. Itu merupakan cara-cara warga kita merespon masalah atau krisis agar tidak ikut stres apalagi gila. Walaupun berbicara tentang mati listrik adalah cerita tentang kepahitan dan kegetiran. Jika kita mau buat daftar kerugian yang ditimbulkan maka catatannya pasti akan sangat panjang. Selain dari segi ekonomi seperti yang dikeluhkan oleh pedagang, dari segi pendidikan kita juga sangat dirugikan. Mati lampu di malam hari membuat anak-anak kita tidak bisa belajar dan menyelesaikan tugas sekolahnya, apalagi yang akan menghadapi ujian. Kegaitan anak-anak yang mengaji di mushalla atau balai-balai juga terganggu. Dan masih banyak lagi kerugian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Bahkan kebakaran juga diawali oleh masalah ini. Saya tidak lupa, pengalaman salah seorang tetangga memasang lilin di rumahnya saat mati lampu. Naas, ia lupa memadamkan lilin karena ketiduran. Lilin terjatuh mengenai kain dan tempat tidurnya, rumah yang ditempatinya terbakar. Syukur ia berhasil menyelamatkan diri walau dengan luka bakar pada hampir sekujur tubuhnya.

“Urusan kelistrikan bangsa ini sebenarnya tergolong absurd. Mumang tanyoe.”

Katanya, hal-hal yang menyangkut harkat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, listrik adalah salah satunya. Tapi menyangkut kebijakan dan pelaksanaannya masalah listrik ini dikelola berdasarkan profit yang ditargetkan atau dengan paradigma korporasi. Akibatnya, laporan-laporan yang kita lihat tentang keberhasilan adalah saat membicarakan prestasi berupa margin persentase keuntungan yang diraup. Alih-alih memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, perusahaan ini malah kerap memberlakukan kenaikan tarif listrik secara periodik.

“Kalau mau murni bisnis, ya sudah privatisasikan saja urusan listrik. Seperti telepon. Sekarang kita bebas memilih penyedia jasa telekomunikasi sesuka hati, mau paling murah atau yang paling jauh daya jangkauan. Kalau tak suka listriknya PLN kita cari provider listrik lain”

Wah, Cek Pan ternyata penganut paham liberalis.

“Ya, daripada lagee nyoe, hana jelaih sagai. Negara kon, swasta pih hana jelaih.”

Atau ada cara lain, karena Aceh punya potensi energi yang sangat kaya seperti geotermal dan air, mungkin pemerintah daerah atau gubernur yang baru bisa mengajukan strategi penuntasan masalah energi daerah. Bisa saja dengan mendorong listrik-listrik alternatif di tingkat kabupaten atau kecamatan.

Beutoi nyan. Tapi perilaku aparatur di daerah yang memberikan izin dan yang berwenang juga harus dibenahi. Beberapa tahun lalu, teman saya sempat mengajak “investor” untuk membangun industri listrik mikrohidro di salah kabupaten. Apa daya, urusan dengan pemerintah daerah setempat sangat rumit. Banyak sekali izin yang harus dilewati, perlu rekom sana-sini, rogoh kocek kiri dan kanan. “Ujong-ujong jih, lakee peng. Investor pun lari”

“Nyan keuh, yang han eek ta pikee bak awak geutanyoe.

Setidaknya persoalan ini harus mendapatkan perhatian super serius dari pemerintah Aceh saat ini. Karena ini masalah kronis yang sudah bertahun-tahun terjadi dan tak pernah ada solusi.

Keupeu chit na UUPA, bek urosan pulitek mantong pake UUPA. Urosan listrek nyoe pih perlee UUPA syit.”

Kami tertawa, sambil menanti lampu menyala.

*Banda Aceh, 8 April 2017

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in KOLOM KUPI SANGER

To Top