Connect with us

Pilkada 2006, Awal Retaknya Para Kombatan [2]

Di sela-sela deklarasi Pilkada Damai di Masjid Raya Baiturrahman, 23 November 2006 | Foto: AW

Bank Data

Pilkada 2006, Awal Retaknya Para Kombatan [2]

Pengantar

Menyongsong Pilkada 2017, para punggawa bekas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saling berebut kuasa untuk memimpin Aceh. Mereka duduk terpisah di lima kursi kandidat dari enam pasangan yang berhak dipilih rakyat pada 15 Februari 2017.

Sebagai gubernur maju lagi Irwandi Yusuf (mantan representatif GAM di AMM), kemudian Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM), Zakaria Saman (mantan Menteri Pertahanan GAM), Zaini Abdullah (mantan Menteri Luar Negeri GAM) dan sebagai wakil gubernur ada Sayed Mustafa (mantan Koordinator GAM Barat Selatan Aceh).

Perpecahan yang semakin terbuka, dari manakah mulanya?

Tulisan berikut mungkin bisa menjelaskannya, saya menulisnya akhir Desember 2006 lalu, saat Pilkada 2006 dan yang pertama setelah damai Aceh.

***

Bagian 2

SAMPAI waktu yang dijanjikan, 23 Mei 2006. Konferensi pers digelar menjelang sore. Hasilnya beberapa rekomendasi untuk memperkuat gerakan sipil di kalangan GAM, juga sebuah keputusan untuk mempersiapkan pembentukan partai politik GAM di Aceh. Tentunya usai pilkada nanti.

Ada yang megganjal dalam jangka pendek. Tak ada putusan pasti soal siapa yang diusung GAM sebagai calon independen yang maju bertarung dalam gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh ke depan.

“Sudah dipilih nama-nama, dalam kesempatan ini belum bisa diumumkan, kami masih menunggu RUU-PA disahkan pemerintah Indonesia,” sebut Malek Mahmud, kala itu. Seterusnya, Aceh dan khususnya pendukung GAM di masyarakat dalam kebimbangan.

29 Mei 2006, para tokoh GAM menggelar lagi pertemuan di Hotel Rajawali, Banda Aceh. Walaupun tak selengkap pertemuan pertama. Pertemuan itu ditutup untuk umum dan bersifat sangat rahasia. Beberapa mantan anggota Tentara Neugara Aceh (TNA) GAM tampak berjaga-jaga di depan hotel, tentunya minus senjata. “Pertemuan yang lalu belum ada keputusan apa-apa, kita berembuk lagi untuk menentukan arah politik,” sebut Bakhtiar Abdullah, Juru Bicara GAM.

Sampai sore pertemuan berakhir, tak ada yang tahu apa kesimpulannya. Baru keesokan harinya, konferensi pers digelar di Markas Besar GAM, Lamdingin, Banda Aceh. Keputusannya sungguh mengagetkan. GAM memutuskan untuk tidak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh.

“GAM secara organisasi tidak mengajukan calon untuk pilkada, tetapi kami memberikan kebebasan kepada semua anggotanya untuk mengajukan diri sebagai calon atas nama pribadi. Dengan tidak mengatas-namakan GAM,” sebutnya kepada wartawan, kala itu.

Keputusan GAM itu menjawab semua isu politik yang beredar selama ini berkaitan dengan mereka di Aceh. Awalnya, sempat beredar isu nama Nashiruddin – M. Nazar yang akan diusung GAM dalam pilkada, juga isu tentang koalisi GAM dengan PPP yang menjagokan Humam Hamid (PPP) – Hasbi Abdullah (GAM).

Menurut Bakhtiar, keputusan politik yang diambil itu sudah sah. GAM menyerahkan semua keputusannya kepada masyarakat untuk memilih siapapun calon yang akan ikut dalam pilkada nanti. GAM merestui semua calon, baik yang masuk lewat jalur independen maupun melalui partai.

Malek Mahmud, Perdana Menteri GAM mengakui dalam pertemuan para tokoh GAM, ada wacana untuk mencalonkan diri pada pilkada Aceh dan melihat calon-calon yang layak di kalangan GAM. Tapi kemudian, keputusan yang diambil tetap tidak ikut pilkada.

Saat ini menurut Malek, GAM sedang mempersiapkan diri untuk pembentukan partai politik lokal di Aceh. “Apabila GAM sudah siap menjadi partai politik lokal, kami akan berkonsentrasi untuk itu, kami ikut pada Pemilihan Umum mendatang, pada 2009,” sebutnya.

Artinya, “GAM tidak melibatkan diri pada pemilihan ini,” tambah Munawar Liza Zein, Deputi Juru Bicara GAM.

Dia mengatakan, saat ini GAM sudah menyusun kerangka dan struktur partai lokal mereka di Aceh. Program juga telah disiapkan bersama dalam beberapa kali pertemuan mereka. Partai Politik GAM ini akan diumumkan setelah Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) disahkan.

Sofyan Dawood, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) GAM membantah bahwa keputusan politik yang diambil GAM karena adanya silang pendapat di tubuh mereka. “Tidak ada masalah ditubuh GAM, itu hasil keputusan bersama dalam pertemuan kami,” sebutnya.

Sofyan menegaskan, terserah kepada masyarakat Aceh untuk memilih pemimpin di Aceh dalam pilkada ke depan. Keputusan ini juga disosialisasikan kepada masyarakat melalui KPA GAM di daerah-daerah.

Keputusan GAM untuk maju pada 2009, dinilai tepat oleh Mawardi Ismail, Pengamat Sosial Politik di Aceh. Sebelum keputusan itu diambil, dia pernah menyebutkan kekuatan GAM akan kuat jika mereka bertarung setelah adanya partai lokal. “Waktu yang paling tepat untuk GAM adalah pada periode selanjutnya tahun 2009, karena telah punya kekuatan politik,” sebutnya kala itu. [bersambung]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bank Data

To Top