Connect with us

Refleksi Pilkada Aceh 2017, Sukarnya Perempuan Jadi Pemimpin

Foto: Dok. BSUIA

Pilkada

Refleksi Pilkada Aceh 2017, Sukarnya Perempuan Jadi Pemimpin

BANDA ACEH, ACEHKITA.COM – Aktivis perempuan lintas komunitas di Aceh menggelar diskusi untuk merefleksi Pilkada Aceh 2017, dalam melihat ruang partisipasi publik perempuan di Aceh. Mereka menilai perempuan masih sukar menjadi pemimpin.

Peneliti dari Aceh Institute, Rizkika Lheana Darwin menyampaikan dari sebanyak 80 lebih pasangan calon kepala daerah di Aceh pada Pilkada 2017 lalu, hanya ada 5 perempuan, baik sebagai calon bupati/wali kota maupun sebagai wakil. “Dari lima mereka, hanya satu yang terpilih di Kabupaten Simeulue, sebagai wakil bupati,” katanya dalam diskusi yang digelar di Hotel Lading, Banda Aceh, Sabtu 4 Maret 2017.

Padahal jika melihat jumlah pemilih, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, juga angka partisipasinya. Terdapat sebanyak 3.431.582 pemilih di Aceh, dengan pemilih perempuan tercatat 1.744.854 orang. Rizkika menilai, disiplin partai masih belum mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan Pilkada di Aceh. “Ini perlu dibahas bersama untuk strategi ke depan.”

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal yang tidak terpilih lagi juga ikut berbicara dalam forum tersebut. Dia mengatakan, salah satu yang menyebabkan dirinya kalah adanya kampanye hitam, yang intinya menyebutkan dalam Islam, perempuan haram menjadi pemimpin. “Kampanye dilakukan secara masif menjelang pemilihan. Ini menjadi tantangan terbesar bagi perempuan di Aceh ke depan,” katanya.

Kendati isu tersebut mencuat di Banda Aceh menjelang pemungutan suara, tetapi tak ada tindak-lanjut dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Pihak pengawas mengatakan tidak ada laporan yang masuk.

Aktivis perempuan Aceh lainnya, Suraiya Kamaruzzaman menilai isu haramnya perempuan jadi pemimpin dalam Islam yang dihembuskan menjelang pemilihan, menjadi hal serius untuk dibicarakan. Dia menilai, saat itu hampir semua unsur perempuan diam, termasuk Badan Perempuan milik pemerintah.

“Sepertinya negara tidak hadir membela perempuan di Aceh. Sepertinya ini sistematis dilakukan untuk menutup ruang partisipasi bagi perempuan sebagai pemimpin,” kata Suraiya.

Karenanya, dia meminta forum untuk menyusun strategi ke depan agar dapat terus melakukan kampanye-kampanye politik, pendidikan kepada kaum perempuan. “Termasuk bersatu untuk membela perempuan secara terang-terangan, jika ada isu-isu yang merugikan.” []

TEMPO.CO

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pilkada

To Top