DI SEJUMLAH media saya mengikuti pemberitaan mengenai warga Laweueng, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, yang meminta agar pembangunan pabrik semen di kawasan itu ditunda, hingga masalah ganti rugi tanah kelar. Di lain waktu, saya membaca tuntutan dari tokoh masyarakat, agar pabrik semen itu nantinya mempekerjakan putra-putri Laweueng.
Setahun lalu, saya melakukan perjalanan keliling Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru. Saya bersama Dandhy Dwi Laksono singgah ke Pati dan Rembang, Jawa Tengah. Kami merekam protes warga atas ekspansi pabrik semen di sana.
Alasannya sangat sederhana, mereka sudah cukup dan sejahtera sebagai petani. Kehadiran pabrik dengan rencana menambang material dari Gunung Kendeng, ditentang keras. Kendeng sumber (mata) air dan kehidupan bagi mereka.
Di Pati, pejuangan panjang petani, membuahkan hasil. Keadilan memihak warga. Pabrik semen dipaksa hengkang dari tanah mereka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang.
Di Rembang, di tengah protes warga, perusahaan tetap memancang tiang pabriknya. Sejak itu pada 16 Juni 2014, sebuah tenda keprihatinan didirikan di gerbang pabrik. Dijaga secara bergiliran siang dan malam, oleh sejumlah perempuan. Sampai hari ini, sudah berlangsung selama 688 hari.
Semen juga digugat warga ke pengadilan. Di ruang sidang, palu hakim memenangkan perusahaan. Upaya mencari keadilan ke tingkat lebih tinggi pun ditempuh warga. Mereka meyakini terjadi banyak kecurangan, termasuk dalam proses penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Aksi penolakan terus digelorakan, termasuk dengan cara mamasung kaki di depan Istana Negara, Jakarta.
Tak hanya di Pati dan Rembang, Jawa Tengah, kami juga ke Tuban, Jawa Timur, di sini Pabrik Semen sudah lebih 30 tahun berproduksi.
Kami berkeliling, ke beberapa Desa di seputaran pabrik. Saat itu, musim kemarau baru saja tiba. Sepanjang jalan, yang menghubungkan antar desa berdebu, daun-daun di kiri-kanan jalan tak lagi kelihatan hijau. Hanya jalan utama menuju pabrik, yang mulus dengan aspal dan pohon-pohon kelihatan hijau.
Kami juga melihat lubang-lubang besar menganga, menandakan bekas galian yang ditinggal begitu saja.
Sebuah tembok besar di persimpangan di Desa Koro, Kecamatan Merakurak, mebuat kami berhenti. Di sisi tembok, sebuah portal menghalang jalan, “Dilarang Masuk Area Tambang PT Semen Indonesia Tanpa Izin,” tulis sebuah peringatan, dipahat di tugu bersemen setinggi dua meter itu.
Dari jauh, seorang lelaki mendekati kami, dia menggenggam sebilah parang. Kami menyapa, dengan ramah dijawabnya.
Usianya sekitar 70-an. Rupanya, dia penjaga portal dengan bayaran Rp 750 ribu per bulan dari perusahaan. Tak berapa lama, dua lelaki lain merapat.
Kepada mereka, kami menyampaikan tujuan: melihat dampak akibat pabrik semen, untuk didokumentasikan dan diperlihakan ke orang banyak.
Lalu dengan bersemangat lelaki penjaga portal berkisah, tahun 1984, telah melepas tanahnya seluas 1,5 hektar untuk penambangan semen.
“Waktu itu ya sebenarnya saya terpaksa, karena ditakut-takuti tidak akan dikasih jalan menuju lahan. Lha kalau tidak ada jalan, terus mau lewat mana. Ya, sudah akhirnya semua dijual,” katanya dalam bahasa Jawa, mengenang peristiwa 30 tahun silam. Saat itu, tanahnya dihargai 600 rupiah per meter persegi.
Pria kedua adalah seorang pemuda lulusan SD yang baru selesai mengumpulkan daun jagung untuk pakan ternak. “Dulu dijanjikan kerja, tapi nyatanya kami sekarang tidak bisa bekerja karena alasan ijazah. Zaman itu (Orde Baru) siapa yang berani bilang tidak (jual tanah), Mas,” tuturnya.
Pria ketiga yang baru bergabung, memperkenalkan diri bernama Gunomat. Ia tak lebih muda dari pria pertama. “Tanah saya sudah habis. Pelan-pelan dijual oleh sembilan anak saya. Sekarang sudah tidak punya apa-apa. Uangnya dibelikan sepeda motor. Barang seperti itu, ya cepat rusak. Sekarang tidak jadi apa-apa,” ujarnya.
Ketiga pria itu makin panjang bertutur. Termasuk dampak ledakan dinamit yang merusak genting dan lantai rumah warga. “Janji mendapat pekerjaan tidak ditepati. Tanah pertanian sudah kadung dijual. Belum lagi polusi dan rumah-rumah yang retak akibat ledakan dan tidak mendapat kompensasi.”
Kisah mereka dapat ditonton di sini ->
…
Perusahaan berbendera sama (PT Semen Indonesia), yang gagal masuk Pati, diprotes di Rembang, (Jawa Tengah) serta sudah 32 tahun menguasai Tuban, Jawa Timur, sedang ‘bernafsu’ mendirikan pabriknya di Lawueng, Pidie, Aceh.
Direktur Utama PT Semen Indonesia, Suparni menyebutkan, nilai investasi yang akan diboyong ke Lawueng mencapai 5 triliun rupiah. Targetnya tahun 2020 sudah berproduksi, memenuhi permintaan di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.
Investasi sebesar itu belum tentu akan dirasakan warga Lawueng, hanya pemilik tanah yang diganti rugi sesaat bisa menikmati. Itupun, bila tanahnya belum jatuh ke tangan tengkulak.
Pengalaman warga Tuban di atas, hendaknya bisa jadi pelajaran. Euforia hanya sesaat. Uang akan segera habis. Janji diperkerjakan tak bisa tertampung, karena persoalan keahlian.
Tak usah jauh-jauh ke Papua dengan Freeport-nya. Di Aceh, kita punya pengalaman panjang. Lihatlah, Aceh Utara dengan Exxon Mobil, PT Arun LNG, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Asean Aceh Fertilizer yang membuat kotanya dikenal dengan istilah “petro dolar”. Tapi, pemuda-pemuda desa hanya jadi penonton ketika hasil di tanahnya dihisap. Hanya ‘preman gampong’ yang jasanya terpaksa digunakan sebagai penjaga di gerbang atau tukang potong rumput.
Perlu dicatat, perusahaan di Tuban berbendera sama dengan yang masuk ke Laweung. Tentu manajemen dan taktiknya akan serupa.
Kalau tokoh-tokoh Laweung, Pemerintah Aceh atau pihak-pihak terkait serius memikirkan pekerjaan generasi setempat, sudah sepantasnya mewajibkan perusahaan mendirikan sekolah di lokasi dekat pabrik, yang pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Sekolah dibangun bersamaan dengan tiang pancang pertama pembangunan pabrik semen. Kelak, ketika mulai berproduksi, sudah ada angkatan pertama atau kedua yang siap menjadi tenaga terampil.
Dengan demikian, alasan apalagi pemuda-pemudi setempat tak diterima sebagai pekerja? []
