Sidang Gugatan Kasus Leuser Ditunda

0
2121
In this photograph taken on March 29, 2015, illegally planted palm oil trees occupying a 200 hectare area within the protected Leusur Ecosystem in Aceh Tamiang district in Sumatra island are cut down by forest rangers and local conservation groups as part of a local government campaign to clear illegal palm oil plantations and restore the forest. The Leuser Ecosystem is home to endangered wildlife such as orangutans, Sumatran tigers and elephants. AFP PHOTO / CHAIDEER MAHYUDDIN

JAKARTA | ACEHKITA.COM — Sidang gugatan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) terhadap Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh terkait tidak masuknya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam qanun atau peraturan daerah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda.

“Sidang ditunda karena ketua majelis hakim yang menyidangkan gugatan GeRAM berhalangan hadir,” ungkap Koordinator Tim Kuasa Hukum GeRAM Nurul Ikhsan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Nurul Ikhsan menyebutkan, sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/8) dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi fakta.

Tim kuasa hukum GeRAM maupun kuasa hukum Mendagri maupun Ketua DPR Aceh sempat menunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak pukul 09.00 WIB. Namun karena ketua majelis hakim berhalangan hadir hingga petang, anggota majelis hakim dalam sidang menyampaikan penundaan.

“Penyampaian sidang ditunda disampaikan anggota majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sidang ditunda Selasa (23/8) pekan depan dengan agenda serupa,” kata Nurul Ikhsan.

Nurul Ikhsan menyebutkan, dua saksi fakta yang rencananya dihadirkan memberi keterangan, yakni T Muhammad Zulfikar dan Asnawi. T Muhammad Zulfikar merupakan mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Sedangkan Asnawi merupakan Imum Mukim Siem, Aceh Besar yang Sekretaris Majelis Duek Pakat Aceh Besar.

Nurul Ikhsan menjelaskan, saksi fakta Asnawi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses penyusunan rancangan qanun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Aceh.

Demikian juga dengan saksi fakta T Muhammad Zulfikar dihadirkan untuk membuktikan bahwa pelibatan Walhi dan masyarakat dalam pembuatan qanun atau peraturan daerah tersebut sangat lemah.

Sebelumnya, sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam GeRAM menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh terkait Qanun Aceh tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW.

Adapun para penggugat yakni Effendi warga Aceh Besar, Juarsyah warga Bener Meriah, Abu Kari warga Gayo Lues, Dahlan warga Kota Lhokseumawe, Kamal Faisal warga Aceh Tamiang.

Serta Muhammad Ansari Sidik warga Aceh Tenggara, Sarbunis warga Aceh Selatan, Najaruddin warga Nagan Raya, dan Farwiza warga Kota Banda Aceh.

“Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang sudah memasuki tahap pemeriksaan substansi gugatan. Sebelumnya, para tergugat dan penggugat pernah menjalani mediasi. Namun, mediasi gagal karena tidak ada kata sepakat para pihak,” kata Nurul Ikhsan.

Mereka menggugat karena Mendagri dianggap lalai mengawasi Pemerintah Aceh yang menetapkan Qanun RTRW tanpa mengakomodir kawasan strategis nasional di Aceh.

Sedangkan Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh digugat karena mengesahkan Qanun Aceh Nomor 19 tentang RTRW Aceh tidak memasukan beberapa substansi penting yang diamanahkan dalam RTRW Nasional. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.